RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi, menyisakan masalah. Tudingan adanya aksi nepotisme yang dilakukan antara panitia seleksi dengan oknum pimpinan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi pada saat proses perekrutan mencuat.
Salah seorang calon PPK dari Kecamatan Tambelang yang gagal lolos, Herliyanto (42) membeberkan, proses rekrutmen berlangsung tidak transparan. Kepada Radar Bekasi, pria asal Kampung Balong Sambi Desa Sukabakti Kecamatan Tambelang ini mengaku masih tak percaya atas kegagalannya.
Sebab, mantan anggota PPK Tambelang periode 2017-2019 itu mengaku mendapat nilai 81 untuk hasil Computer Assisted Test (CAT). Nilai itu membuatnya bertengger di ranking kedua terbaik dari seluruh peserta tes.
“Nilai CAT itu langsung, jadi pas selesai nilainya langsung keluar. Dan kita tahu nilai teman-teman itu berapa, ada 60, 74, 76, 79. Nah yang 80 cuma dua orang, saya 81 dan ada satu lagi 82,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Selasa (24/1/2023).
Mengantongi nilai 81 membuat Herliyanto percaya diri dan optimis dirinya terpilih kembali menjadi PPK.
“Kok bisa saya nggak lulus? Yang menjadi pertanyaan, bagaimana proses rekrutmen dari KPU sendiri? Hasil nilai tes wawancara kenapa nggak dipublikasikan?,” ucapnya.
BACA JUGA: 1.612 PPPK Kota Bekasi Tunggu SK
Wajar bila Herliyanto mempertanyakan hal tersebut, sebab dari sepengetahuannya, mereka yang telah dilantik sebagai anggota PPK hanya mengantongi nilai CAT 60 dan 74. Dari penelusuran Radar Bekasi, persoalan ini tak hanya menimpa Herlianto. Peserta tes asal Muara Gembong, Sukatani, Setu, juga bernasib sama. Mereka gagal lolos kendati mengantongi hasil tes yang mumpuni.
Gagal menjadi PPK tak membuat Herliyanto patah arang. Sebab ia kembali melanjutkan peruntungannya dengan mengikuti rekrutmen calon PPS. Kali ini ia mendaftar sebagai PPS Desa Sukabakti Kecamatan Tambelang. Dalam prosesnya, Herliyanto juga meraih skor tes CAT yang mumpuni. Dari delapan peserta tes, Herliyanto lagi-lagi duduk di ranking 2. Dan lagi-lagi nilai tes tersebut tak membuatnya lolos.
“Kan aneh, saya nilai 75 terbesar kedua. Masa kalah dengan nilai yang 66. Perekrutan PPK dan PPS sekarang itu banyak titipan. Tidak ada keterbukaan dari pelaksanaan rekrutmen PPK dan PPS, karena nilai hasil wawancara nggak dimunculkan,” bebernya.
BACA JUGA: Partai Ummat Peserta Pemilu 2024 Kantongi Nomor 24, Ketua KPU Bilang Ini
Tudingan adanya nepotisme dalam rekrutmen PPK kian nampak, sambung Herliyanto, jika menilik latar belakang organisasi sebagian besar anggota PPK terpilih. Dimana mereka tercatat sebagai anggota organisasi kepemudaan, Ansor. Sebagaimana diketahui, Ketua KPU Kab Bekasi Jajang Wahyudin merupakan jebolan Ansor.
“Jadi yang saya dengar Ansor ini bermain semuanya, hampir setiap kecamatan itu ada. Minimal Ansor wakilnya dua di setiap kecamatan. Sekarang yang menjadi ketua PPK Tambelang itu dari Ansor,” bebernya.
Dikonfirmasi terpisah, Kadiv Sosdiklih, Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bekasi Dhany Wahab Habieby menuturkan, rekrutmen PPK dan PPS di Kabupaten Bekasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perekrutan berlangsung bertahap. Mulai dari seleksi administratif, tes tertulis berbasis CAT dan wawancara langsung.
“Mekanisme rekrutmen PPS sama dengan perekrutan PPK. Cuma beda jumlahnya saja. Nilai hasil CAT ada di komputer, terlihat oleh peserta masing-masing. Tes wawancara ada form penilaiannya, tapi tidak dibuka untuk publik. Termasuk kepada peserta sendiri, karena itu penilaian komponennya meliputi pengetahuan kepemiluan, komitmen, dan rekam jejak,” singkatnya saat ditemui Selasa (24/1/2023) dalam pelantikan 561 anggota PPS se-Kabupaten Bekasi.(pra)
