RADARBEKASI.ID, BEKASI – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, mulai melakukan berbagai persiapan sarana dan prasarana (sarpras), guna mendukung kelancaran pesta demokrasi lima tahunan, sehingga tidak menghambat program pembangunan daerah.
Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan menjelaskan, bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang, tidak akan menjadi hambatan dalam merealisasikan program pembangunan infrastruktur, yang telah direncanakan.
Namun kata dia, kemampuan anggaran menjadi kekuatan, agar Pemilu 2024 mendatang, dan program pembangunan Pemerintah Daerah (Pemda) juga dapat terealisasi seluruhnya.
“Memang agak terbagi konsentrasinya. Disatu sisi, pembangunan infrastruktur dan Sumber Daya Masyarakat (SDM) tetap harus jalan, namun disisi lain, agenda pemilu tetap berjalan. Tapi saya sampaikan, ini bukan hambatan, justru harus saling menguatkan, yang penting anggaran harus ditingkatkan. Oleh karena itu, kami genjot juga nih dari sisi kemampuan anggaran, sehingga dua sisi yang tadi saya sebutkan, bisa terpenuhi,” harap Dani, di Cikarang Pusat, Selasa (6/6).
Saat ini, Pemkab Bekasi telah melakukan pemetaan untuk menjamin pemilu berjalan lancar di Kabupaten Bekasi. Ia menyampaikan, terdapat beberapa indikator utama agar pemilu sukses dan lancar, yakni partisipasi masyarakat yang tinggi, daftar pemilih yang selalu diupdate, dan edukasi terhadap masyarakat tentang politik, serta lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang strategis.
“Ada tiga indikator utama, pertama angka partisipasi yang tinggi, kami canangkan dari sekarang kampanyenya agar masyarakat tahu 14 Februari 2024, ada pemilu. Kedua daftar pemilih terus diupdate, agar semua yang memenuhi syarat punya hak pilih, turut berpartisipasi untuk nyoblos, lalu TPS lokasinya harus strategis, biar masyarakat mau datang,” saran Dani.
Selain ketiga indikator itu, peran serta TNI Polri juga sangat dibutuhkan, agar pemilu berjalan demokratis dan damai. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pemilu damai dan integritas penyelenggara juga harus dilakukan. Tak terkecuali sarprasnya.
“Bagaimana agar pemilu itu berjalan secara demokratis dan damai? Ya, sosialisasi ke masyarakat, dan beri tahu bahwa pemilu bukan ajang untuk saling perang, tapi adu gagasan, kemudian integritas penyelenggara harus dijaga. Kemudian sarprasnya harus dicukupi, logistik anggaran. Lalu netralitas ASN, Polri dan TNI,” imbuh Dani.
Selain itu, dirinya juga menghimbau agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mensosialisasikan pemilu damai, dan demokratis melalui kegiatan-kegiatan kesenian maupun budaya.
“Instruksi saya, kalau ada kegiatan budaya, pertanian, industri bisa sekalian sosialisasi,” terangnya.
Sementara Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi, Jajang Wahyudin menilai, fasilitas penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang jauh dari perhatian Pemkab Bekasi, termasuk soal anggaran yang dibutuhkan.
Dia meminta, kewajiban Pemkab Bekasi untuk memfasilitasi pemilu, itu bukan hanya saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tapi juga saat Pemilu Legislatif.
“Ini selalu ada dikotomi soal sumber anggaran. Kami sampaikan ke Pemkab Bekasi, kewajiban fasilitasi itu tidak hanya pada proses pilkada, melainkan juga pileg. Betul kalau pilkada sumbernya dari APBD, Pemilu dari APBN. Tapi APBN yang tertuang dan diketahui publik besarannya triliunan, namun faktanya yang kami dapat hanya segitu-gitu saja,” keluh Jajang.
Dia juga mengungkapkan, jika anggaran yang minim, sosialisasi pemilu oleh KPU Kabupaten Bekasi akan kurang maksimal.
“Keinginan kami, untuk sosialisasi maksimal ke publik, jika bekerja sama dengan instansi yang lain, terhambat karena terbatasnya anggaran,” pungkas Jajang. (ris)
