RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sebagai elemen terpenting dalam mengintervensi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting di Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, konsisten membantu warga kurang mampu melalui pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu).
Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, usai meninjau lokasi pembangunan SPALD-S dan rehabilitasi Rutilahu bersama Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan), Muspika Kecamatan Cibitung dan Kelurahan Wanasari, di Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kamis (22/6).
“Memang sasaran kami adalah masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem dan stunting, baik yang sudah ataupun dalam proses pencegahan, itu yang kami ingin fokuskan untuk diprioritaskan. Kedua itu yang kami kerjakan dulu, karena yang diukur saat ini adalah penyelesaian masalah miskin ekstrem dan stunting,” kata Dani.
Ia menjelaskan, Pemkab Bekasi melalui dinas terkait, terus menjalankan program-program strategis, khususnya yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup masyarakat, dalam jangka panjang secara konsisten dan terus berkelanjutan dari tahun ke tahun.
“Untuk Rutilahu tahun ini ada 2.500, tahun sebelumnya juga sebanyak 2.500. Jadi, kalau dijumlah dari tahun ke tahun sudah puluhan atau ratusan ribu rumah yang kami perbaiki. Demikian juga SPALD-S, setiap tahunnya sebanyak 1.600, dengan harapan bisa membantu masyarakat miskin untuk hidup lebih layak,” terang Dani
Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir menambahkan, tahun ini pihaknya secara masif menjalankan program Rutilahu dan SPALD-S yang tersebar di hampir seluruh kecamatan se Kabupaten Bekasi.
“Jadi untuk SPALD-S di Kabupaten Bekasi di tahun 2023 ini, kurang lebih ada sebanyak 1.825 titik, dan tersebar di 22 des 12 kecamatan. Sedangkan untuk program Rutilahu tahun 2023, kurang lebih 2.500 tersebar di 180 desa,” ucap Chaidir.
Lanjutnya, sepanjang kedua program tersebut bergulir, pihaknya terus bekerjasama dengan dinas atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dalam menentukan warga yang masuk kategori tidak mampu, atau daerah yang stuntingnya tinggi, sehingga jangkauan dari kedua program ini bisa tepat sasaran.
“Oleh sebab itu, kami coba eksekusi di sarana dan prasarananya, mudah-mudahan angka kemiskinan ekstrim dan stunting ini bisa ditangani dengan baik,” beber Chaidir. (and/adv)
