RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah elite partai politik di Kabupaten Bekasi yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) Provinsi Jawa Barat pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 tidak mendapatkan “nomor cantik”. Berdasarkan data yang didapat Radar Bekasi, susunan bakal caleg dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar IX, nama-nama elite parpol Kabupaten Bekasi tidak mendapat nomor urut satu.
Mereka di antaranya, Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM, yang mendapatkan nomor urut dua. Kemudian, Jejen Sayuti yang merupakan petahana di tingkat provinsi dan mantan Ketua DPC Ketua PDIP Kabupaten Bekasi mendapat nomor urut empat. Lalu Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi, Akhmad Marjuki, mendapat nomor urut empat.
Lalu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, mendapat nomor urut empat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dan mantan Ketua DPD PKS, Mohamad Nuh, mendapat nomor lima.
“Itu belum fix, tapi saya secara pribadi nomor berapa pun siap. Saya kan petarung,” ujar Ketua DPC Demokrat Kabupaten Bekasi, Romli HM, kepada Radar Bekasi, Senin (17/7/2023).
Romli menilai, masyarakat sudah dewasa untuk memilih wakil rakyatnya. Terlebih apabila memang tidak ada perubahaan nomor urut, dirinya juga ingin menunjukan kepada kader-kader bahwa nomor urut bukan segalanya. Walaupun sebenarnya siapa pun pengen nomor satu. Mungkin ada penghargaan saja untuk kader-kader yang senior, militan, dan lainnya.
“Saya menghargai mungkin ada senior, Incumbent, Haji Achdar. Saya sangat optimis, tapi bagaimana rezeki, yang penting saya ikhtiar. Bagi saya nomor berapa pun tergantung sosialisasi ke masyarakat,” tuturnya.
BACA JUGA: Dapil VI Kabupaten Bekasi Arena Derita Para Petahana
Hal serupa diungkap Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Mohamad Nuh. Menurutnya, nomor yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang berada di urutan kelima. Namun demikian ada kemungkinan nomor tersebut akan mengalami perubahaan.
“Jadi di PKS ini diminta nomor satu sampai sekian untuk punya ceruk yang berbeda dengan satu sama yang lain. Ceruknya berdasarkan teritorial, misalkan nomor satu fokus di Dapil mana, sesuai karakter dan keluarganya. Sedangkan saya di Dapil ini, agar saya nggak saling kanibal. Sekarang saya fokus di luar ceruk PKS,” ucap Nuh.
Tidak hanya itu, partainya juga akan memberikan kompensasi kepada Caleg yang meraup suara besar, tapi tidak terpilih sebagai wakil rakyat. “Nanti siapa pun yang suaranya besar, tapi nggak jadi. Maka yang diminta untuk mengganti jumlah suara yang dihasilkan. Sehingga siapa pun yang nggak jadi, nggak takut dengan risiko yang ada. Ini sudah berjalan dari pemilu sebelumnya,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bekasi Akhmad Marjuki, mantan Plt Bupati Bekasi ini harus rela duduk di nomor urut empat dalam pencalonannya menjadi wakil rakyat Provinsi Jabar. Sebagai pendatang baru, Marjuki menegaskan, dirinya tidak gentar dengan nama-nama besar politisi lainnya yang juga mencalonkan diri di arena kontestasi yang sama.
BACA JUGA: Dapil IV Ramah bagi Pendatang Baru
“Jadi pendatang baru bukan berarti sulit untuk bisa memenangkan kontestasi itu. Yang penting bagaimana kita berbuat dulu. Selebihnya kita serahkan kepada Allah SWT. Sebagai kader tidak boleh kita gentar terhadap persaingan apa pun,” katanya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah menuturkan, dari informasi yang dirinya dapatkan memang mendapat nomor urut empat. Saat ini Partai Gerindra mempunyai keterwakilan di DPRD Provinsi Jawa Barat sebanyak dua orang, yakni Syahrir dan Irpan Haeroni. Keduanya ini akan kembali mencalonkan diri sebagai wakil rakyat pada Pileg 2024.
Kata Holik, keduanya ini merupakan lawan berat di internal partainya. Ditambah dengan kehadiran politisi elite lainnya dari partai yang berbeda. “Saya pikir ini merupakan lawan-lawan berat. Tapi kita tetap berjuang untuk membesarkan partai. Terpilih apa tidaknya, itu tergantung nasib kita,” ucapnya. (pra)
