RADARBEKASI.ID, BEKASI – Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) di tingkat SMA dan SMK disebut seperti ‘mati suri’ karena kegiatannya tidak berjalan. Oleh sebab itu, upaya membangkitkan kembali dua forum guru itu dilakukan.
Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah III, I Made Supriatna, menyampaikan setelah pandemi Covid-19 ini MGMP dan MGBK seperti ‘mati suri’
“Sejak pascapandemi Covid-19, MGMP dan MGBK ini seperti ‘mati suri’, keberadaanya sangat tidak efektif,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Kamis (21/9).
I Made sangat menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, MGMP maupun MGBK merupakan bagian integral dari mekanisme peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan.
“Sangat disayangkan sekali karena MGMP dan MGBK itu bagian dari salah satu mekanisme peningkatan mutu di tingkat satuan pendidikan,” tuturnya.
Dalam upaya membangkitkan kembali peran MGMP serta MGBK, pihaknya melakukan pembinaan secara bertahap kepada pengurus di tingkat SMA dan SMK, baik di Kota maupun Kabupaten Bekasi. Pembinaan juga ditujukan bagi pengawas dan kepala sekolah.
Ia juga menekankan bahwa kepala sekolah, pengawas, dan pengurus MGMP serta MGBK memiliki peran penting dalam memperbaiki kualitas pendidikan sesuai dengan arah dan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan.
“Kami mendorong kepada pengawas, kepala sekolah, serta pengurus MGMP serta MGBK, agar memperbaiki hasil mutu dari penyelenggaraan pendidikan sehingga jalannya bisa sesuai dengan arah kebijakan pendidikan yang ditetapkan,” jelasnya.
BACA JUGA: MGMP Prakarya SMP Pahami Penerapan Kurikulum Merdeka
Selain itu, ujar dia, untuk menghidupkan kembali peran MGMP dan MGBK, diperlukan empat tahap yang berlandaskan data atau angka sebagai langkah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Empat tahap tersebut yakni evaluasi, perencanaan, perbaikan, dan monitoring.
“Empat langkah progres ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing, dimana best datanya itu bicara tentang angka atau berbasis data. Jadi gak ada lagi yang hanya dikira-kira saja, karena harus sudah berdasarkan angka dan data yang nyata,” terangnya.
Peningkatan mutu kualitas pendidikan juga tidak boleh terlewatkan. Dan ini perlu diperkuat melalui perubahan, khususnya dalam bentuk perubahan ke arah pembelajaran berbasis 4.0.
“Peningkatan mutu pendidikan harus mengikuti perkembangan, jadi dari MGMP dan MGBK ini kami ingin guru bisa membuat video interaktif pembelajaran. Jadi siswa itu sudah bukan lagi instruksional akan tetapi siswa itu harus sudah menjadi motivasional yang berprestasi, berkreasi dan berbudi pekerti,” ucapnya.
I Made menyampaikan bahwa saat ini, baik di Kota maupun Kabupaten Bekasi, tingkat SMA memiliki 13 jenis mata pelajaran normatif dan adaptif, sedangkan di SMK terdapat sekitar 24 mata pelajaran.
Menurutnya, Kota dan Kabupaten Bekasi merupakan wilayah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat, dengan generasi yang memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan mutu pendidikan.
“Bekasi itu penyangga ibu kota dari Jawa barat, dimana pada dasarnya siswa yang ada berpotensial sekali untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga dibutuhkan guru yang siap untuk meningkatkan kualitas tersebut,” ucapnya.
BACA JUGA: MGBK SMK Kota Bekasi Siapkan Program Peningkatan Kompetensi Guru BK
Ketua Musyawarah Guru Bimbingan Konseling (MGBK) SMA Kabupaten Bekasi, Riastuty Nuswo Utami, mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan pasca pandemi saat ini belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.
“Memang tidak begitu efektif karena terbatasnya waktu dan bertemu,” jelasnya.
Dalam hal ini, sesuai dengan arahan yang diberikan, MGBK akan berupaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui berbagai kegiatan yang efektif. “Kita upayakan untuk bangkit kembali jalan kembali, agar tujuan dari peningkatan mutu pendidikan ini bisa tercapai,” pungkasnya. (dew)
