RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik Qodratullah, akan mendorong pembangunan yang berestetika. Salah satunya melalui pendekatan, keindahan daerah dan keselamatan masyarakat.
Sebagai wakil rakyat dan juga unsur pimpinan legislatif, ketika berjalan dirinya sering merasakan adanya sambungan jalan yang kurang rapi.
Sehingga dengan kondisi tersebut, menurutnya bisa membahayakan para pengguna jalan dan kerusakan kendaraan.
“Jadi, untuk pembangunan jalan itu, perlu diperhatikan estetikanya. Sehingga terkesan, selain bernilai seni juga mengedepankan keselamatan masyarakat,” ujar Holik.
Kemudian, kata pria yang akan kembali bertarung dalam pesta demokrasi lima tahunan ini, demi mendapatkan simpati masyarakat, sebenarnya banyak yang perlu harus dibenahi.
Setidaknya, membutuhkan anggaran sebesar Rp 40 triliun untuk merealisasikan pembangunan secara menyeluruh pada tahun 2024, berdasarkan usulan masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang.
“Total ada 8.000 usulan pembangunan di 2024, yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang, mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah, dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp 40 triliun,” bebernya.
Holik menyarankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi beserta segenap perangkat daerah, mampu mengoptimalkan anggaran yang ada, serta kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan daerah, termasuk menuntaskan program prioritas, yang menjadi bagian dari sinkronisasi rencana kerja pemerintah pusat.
Menurutnya, butuh strategi dan skala prioritas, untuk pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi, karena tidak mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur yang diusulkan masyarakat, sehingga diperlukan upaya lain, diantaranya melalui APBD Provinsi, APBN, maupun CSR.
“Kebutuhan untuk merealisasikan seluruh usulan masyarakat, butuh anggaran Rp 40 triliun. Tapi kemampuan daerah hanya Rp 6-7 triliun, jadi mau tidak mau, harus memperbanyak penggalian sumber pembangunan baru dari PAD, APBD Provinsi dan APBN, maupun peran serta dunia usaha,” saran Holik. (and/adv)
