RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi berupaya maksimal dalam penanganan bencana kekeringan yang melanda wilayah setempat. Upaya penanganan kekeringan telah menelan banyak biaya, sehingga menyebabkan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) terkuras.
Penanganan tersebut telah dilakukan sejak penetapan sampai diperpanjang status tanggap darurat bencana kekeringan pada 31 Agustus sampai 27 September 2023. Kemudian sejak penetapan status transisi darurat bencana kekeringan sampai diperpanjang pada 28 September sampai 31 Oktober 2023.
Meski ada upaya maksimal, bencana kekeringan masih melanda 47 desa di 11 kecamatan. Puluhan data desa kekeringan itu berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi per Sabtu (21/10).
Menghadapi situasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menganggarkan dana tambahan melalui APBD Perubahan untuk penanggulangan kekeringan, dengan fokus meringankan beban masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Dari daerah sendiri, (anggaran,Red) Belanja Tidak Terduga (BTT) kita terkuras. Tapi kita sudah masuk APBD perubahan sehingga ada tambahan lagi dan bisa menyambung sampai persiapan akhir tahun bilamana ada banjir. Kita siapkan BTT-nya,” kata Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan, baru-baru ini.
Selain mengandalkan dana BTT, pemerintah setempat berupaya mengajak perusahaan di luar kawasan industri untuk bersama-sama menanggulangi bencana kekeringan.
“Supaya tidak menurunkan stamina dari anggaran, perusahaan kita ajak lagi terutama perusahaan di luar kawasan. Di dalam kawasan sendiri sudah optimal kita berdayakan,” tambahnya.
Berdasarkan data BPBD Kabupaten Bekasi, jumlah warga yang terdampak bencana kekeringan saat ini mencapai 53.246 Kepala Keluarga (KK) atau 178.176 jiwa.
Selain berdampak pada sumber air bersih warga, kemarau panjang ini juga mengakibatkan 4.147 hektare dari 48.406 hektare lahan persawahan terdampak kekeringan. Baik gagal tanam hingga gagal panen.
Berbagai upaya pun tengah dilakukan Pemkab Bekasi yakni dengan menambah debit air sungai, menormalisasi tujuh saluran sekunder, membangun long storage, standing crops pertanian dan mengangkat sampah dari sungai.
Pemkab Bekasi telah menyalurkan bantuan air bersih sebanyak 7.324.300 liter, 27.450 galon air mineral, 3.100 jerigen, 39 toren, 234 dus air mineral, membuat sumur satelit dan saluran pipa PDAM. Akibat menunggu BTT, pengiriman air oleh Pemkab Bekasi pun dibatasi.
Pemkab Bekasi mengandalkan pihak swasta untuk distribusi kebutuhan air bersih hingga pembuatan sarana prasarananya bagi warga terdampak kekeringan.
“Kondisi saat ini daerah yang terdampak kekeringan ada di 47 yang ada di 11 kecamatan. Meskipun untuk beberapa desa, pengiriman air tidak se intensif sebelumnya, karena sudah ada sumber air alternatif,” tutup Dani. (ris)
