RADARBEKASI.ID, BEKASI – Perluasan RSUD Kabupaten Bekasi menghadapi kendala karena sulitnya mencari lahan. Situasi ini menjadi penyebab utama terhambatnya proses perluasan rumah sakit tersebut.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Khaidir, mengungkapkan rencana perluasan RSUD Kabupaten telah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Pemerintah sudah menentukan titik lahan yang akan akan dibebaskan untuk perluasan rumah sakit.
Namun sayangnya menghadapi kendala saat hendak pembebasan lahan. Pada saat itu, sang pemilik tanah menolak menjualnya kepada pemerintah daerah.
“Rencana perluasan lahan sudah terencana beberapa tahun belakangan. Hanya saja kala itu selaku pemilik tanah tidak ingin lahannya dibeli,” ujar Nur kepada Radar Bekasi, Senin (30/10).
Akhirnya, pemerintah batal menganggarkan pembebasan lahan untuk perluasan RSUD Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2023. Saat ini, Nur berujar, belum mengetahui titik lahan yang akan dibebaskan untuk perluasan rumah sakit.
Kendati demikian, pihaknya tetap akan mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan pada tahun anggaran 2024.
“Hanya saja untuk kepentingan program pemerintah daerah, kami melakukan penganggaran untuk pembebasan lahan untuk RSUD Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2024,” ucapnya.
Perluasan ini memerlukan lahan seluas tiga hektar. Namun, karena dianggap sulit untuk dilakukan secara langsung, maka akan dilakukan secara bertahap
“Kalau 3 hektar sekaligus kami rasa itu sulit ya. Pastinya akan bertahap. Namun hal ini kami sifatnya mengajukan nanti kan tinggal dirumuskan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi bersama dengan DPRD Kabupaten Bekasi,” ucapnya.
Sementara, Direktur Utama RSUD Cibitung, Arif Kurnia, mengatakan Detail Engineering Design (DED) atau Rancang Bangun Rinci sampai sekarang belum dibuat.
“DED belum dibuat, lalu tanahnya juga belum dibeli,” kata Arif. (and)
