RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kalangan DPRD Kabupaten Bekasi mendukung pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) yang akan segera memangkas eselon di daerah. Diharapkan kebijakan ini mampu mengubah niat kerja pegawai, dari sekadar mengejar jabatan menjadi semangat berkontribusi.
Dikutip dari Jawa Pos (Grup Radar Bekasi), pemangkasan dilakukan agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah bisa sesuai dengan kebutuhan.
Berdasarkan hasil simulasi pembobotan variabel, diperoleh proyeksi perampingan struktur organisasi perangkat daerah. Dari data sampel sebanyak 46 pemda yang mewakill daerah outlier, besar, sedang, dan kecil, jika diaplikasikan untuk seluruh daerah terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaton dan 98 Kota, maka diproyeksikan akan terdapat potensi pengurangan kurang lebih 1.238 Eselon II atau kurang lebih 2 orang per daerah.
Lalu, pengurangan juga akan terjadi pada kurang lebih 30.854 eselon III atau kurang lebih 56 per daerah. Sementara pengurangan Eselon IV diproyeksikan mencapai 157.192 orang atau 287 orang per daerah.
Pemerintah bakal merilis Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) dan Peraturan Menteri PANRB yang akan menjadi acuan membuat surat ke seluruh daerah.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha, mengaku mendukung pemangkasan eselon. “Saya sangat setuju ya,” ucap Aria kepada Radar Bekasi, Rabu (1/11).
Menurutnya, pemangkasan eselon dapat mendorong pegawai untuk mengubah niat kerja dari hanya mengejar jabatan menjadi memberikan kontribusi. Aria berpendapat, semakin banyak kerja yang dilakukan, insentif bagi para pegawai akan sejalan dengan hasil kerja yang dihasilkan, berkontribusi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.
“Sehingga para pegawai ini niat kerjanya biar tidak mengejar jabatan saja, melainkan untuk berbuat demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Sebab semakin banyak kerja, maka insentif mereka (pegawai) akan lebih banyak sesuai dengan hasil kerjanya,” jelasnya
Sementara, Pemerintah Kabupaten Bekasi merencanakan penghapusan eselonisasi, khususnya eselon III dan IV. Sehingga yang akan tetap ada adalah eselon I dan II.
Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari mandat Presiden terkait penyederhanaan birokrasi, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menpan RB melalui SE Nomor 384, 390, dan 391 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi, yang ditujukan kepada menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, wali kota, bupati, serta seluruh instansi pusat dan daerah.
“Paling tidak ada ratusan eselon IV yang sudah menjadi fungsional, dan beberapa eselon III (kepala bidang) di bidang pelayanan sudah disederhanakan,” ungkap Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Dani menjelaskan bahwa proses penyederhanaan ini masih melibatkan regulasi yang sedang dalam pembahasan, dengan hasil akhir nantinya hanya tersisa eselon I dan II.
Menurut Dani, penerapan penyederhanaan ini dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Dengan seluruh pegawai yang menjadi fungsional, akan ada alat ukur bobot kerja baik secara perangkat daerah maupun individual.
“Saat ini kami sedang menerapkan. Jadi setiap bulannya itu ada penilai IKP, IKI dan IKU,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dani menyebut bahwa telah dilakukan rotasi mutasi di tingkat eselon II. Beberapa pergeseran di antaranya adalah Abdillah Majid dari Kepala BKPSDM menjadi Kepala Dinas Pertanian, Endin dari Kepala Dinas Sosial menjadi Kepala BKPSDM, Ani Gusti dari Kepala DPPPA menjadi Kepala Bapenda.
Selain itu, Hasan Basri dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran menjadi Kepala Dinas Sosial, dan Adeng Hudaya pindah ke Dinas Pemadam Kebakaran setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. (and/jpc)
