Oleh Dahlan Iskan
Saya salah sangka. Di imajinasi saya muncul pikiran nakal: dari gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Kamis siang kemarin, Mas Gibran sudah tidak kembali ke Istana Wakil Presiden. Kan begitu menyerahkan surat undur-diri Mas Gibran sudah berstatus sebagai orang biasa. Bukan lagi wapres. Bukan pula pejabat tinggi negara.
Bahkan muncul imajinasi saya berikutnya: dari gedung MPR Mas Gibran langsung ke bandara –pulang ke Solo. Atau pulang ke salah satu rumah relawan Projo di Jakarta sebagai penghargaan dan solidaritas atas dukungan mereka.
Ternyata Mas Gibran pulang ke Istana Wakil Presiden. Melihat kenyataan itu muncul pikiran nakal lainnya: jangan-jangan surat yang diserahkan ke Ketua MPR Ahmad Muzani kemarin itu bukan surat pengunduran diri melainkan baru surat permohonan untuk mengundurkan diri –sehingga statusnya masih wapres.
Ketika bertemu media usai menerima Mas Gibran, Ahmad Muzani sendiri belum tahu apa isi surat itu. “Saya belum buka,” kata Muzani ketika ditanya wartawan apa alasan pengunduran diri yang ditulis di surat itu.
Tapi Muzani pasti akan tahu satu dua jam kemudian. Yakni ketika surat itu dibuka di depan seluruh pimpinan MPR yang terdiri dari unsur DPR dan unsur DPD. Jangan-jangan, antara jam 11.00-15.00 kemarin masih ada perasaan umum bahwa Mas Gibran masih wakil presiden sampai terpilih penggantinya. Misalnya penyiar TV masih menyebut Mas Gibran sebagai wapres nonaktif. Bukan menyebutnya mantan wapres.
Mas Gibran tidak lama di MPR. Hanya 20 menit. Itu pun sudah terhitung waktu menuju lift, naik lift, sampai turun lift, dan meninggalkan lift. Di ruang kerja ketua MPR sendiri rasanya tidak sampai 10 menit. Tidak terlihat ada obrolan pembuka atau basa-basi penutup. Suasananya serba tanggung. Mas Gibran yang memang pendiam bertemu Muzani yang juga pendiam. Wajah dua orang itu pun sama-sama wajah yang dingin.
Sejak turun dari mobil, masuk gedung MPR sampai kembali ke mobil, wajah Mas Gibran sama: wajah dingin. Tidak ada senyum sedikit pun meski juga tidak merengut. Tidak sedih. Tidak gembira. Pun wajah Muzani.
Satu-satunya gerakan persahabatan yang terlihat adalah ketika keduanya sudah duduk di kursi tamu ruang kerja Muzani. Setelah duduk tanpa saling sapa Muzani mempersilakan Mas Gibran minum dengan bahasa tangan dan bibir nyaris tidak membuka. Muzani mengambil botol air, membuka tutupnya dan meletakkan botol itu di dekat Mas Gibran. Tapi tidak ada respons apa pun dari Mas Gibran –apalagi meminumnya. Muzani sendiri tidak minum. Pun para wakil ketua MPR.
Surat pun diserahkan. Surat itu berada di dalam amplop besar warna putih. Amplop itu terlihat dibawa sendiri oleh Mas Gibran, selalu dipegang di tangan kirinya. Tanpa ajudan. Tanpa pendamping.
Tidak sedikit pun kata terucap dari Mas Gibran. Diam. Dingin. Seperti pohon sengon berjalan.
Baru jam 15.00 semuanya jelas. Yakni saat Presiden Prabowo menerima seluruh pimpinan MPR dan DPR di Istana. Ada Mas Gibran di acara itu. Rupanya sudah diatur: semua pihak kumpul di Istana untuk melepas Mas Gibran.
Dari pidato presiden kita tahu: ternyata sebelum ke MPR Mas Gibran ke Istana. Yakni untuk menyerahkan surat yang sama. “Pukul 10.15,” kata presiden dalam acara itu.
Dari pidato presiden pula semuanya jelas. Isi surat Mas Gibran bukan permohonan undur diri, atau pun pernyataan mundur. Surat itu berisi pernyataan berhenti sebagai wakil presiden. Berarti Mas Gibran menggunakan rumusan yang sama yang dipakai Pak Harto ketika berhenti dari jabatan presiden di tengah krisis multidimensi tahun 1998.
Setelah jelas begitulah bunyi surat pengunduran diri Mas Gibran maka tidak perlu ada sidang apa pun di pimpinan maupun pleno MPR. Tidak perlu ada putusan MPR menerima atau menolak surat Mas Gibran. Yang perlu dilakukan tinggal satu: pimpinan MPR kirim surat ke Presiden Prabowo agar segera mengajukan dua nama calon wakil presiden –untuk dipilih MPR salah satunya menjadi wakil presiden yang baru.
Ini tidak akan jadi krisis politik. Bahkan sebaiknya tidak perlu menunggu 60 hari seperti ketentuan batas akhir di konstitusi. Besok pun boleh dilakukan –agar kita segera kembali ke dunia nyata: bagaimana agar harga-harga segera turun, daya beli naik, antre BBM teratasi, dan rupiah stabil.
Presiden Prabowo menyiratkan iklim yang sejuk dalam pidatonya di Istana itu. Presiden memuji Mas Gibran sebagai wakil presiden yang sudah banyak membantunya. Banyak turun ke daerah. Dan itu sesuai dengan arahannya.
Presiden juga menyebut bantuan yang banyak itu sudah dilakukan sejak dari masa kampanye Pilpres.
Presiden menyebut Mas Gibran sebenarnya sudah menjalani tingkat-tingkat pendidikan dengan baik. Hanya saja sistem di luar negeri belum bisa memenuhi persyaratan yang ada di konstitusi Indonesia.
“Beliau seorang yang kesatria dan negarawan,” ujar presiden. “Beliau masih sangat muda. Masa depannya masih sangat panjang,” kata presiden. Ke depan presiden akan terus mendukung dan membantu sukses karir Mas Gibran.
Pidato dengan teks dua halaman itu diakhiri dengan beberapa kalimat di luar teks tentang apa yang harus dicapai oleh pemerintah ke depan.
Setelah berpidato, Presiden Prabowo menyalami Mas Gibran, cipika-cipiki, lalu memeluknya beberapa saat sambil menepuk-nepukkan tangan ke punggung Mas Gibran. Terlihatlah Presiden Prabowo seperti ayah Mas Gibran sendiri.
Dari unsur pimpinan DPR/MPR tidak terlihat Puan Maharani – ketua DPP PDI-Perjuangan yang juga putri Megawati Soekarnoputri. Yang ada Bambang Pacul, unsur pimpinan dari partai banteng mulut putih.
Bambang tampil sangat mencolok: jas hitam, dasi sangat hitam dengan rambut yang seperti dicat lebih hitam. Mungkin itu perlambang Bambang lagi berduka yang amat dalam.
Bambang pernah dikabarkan retak dengan Megawati saat menjadi penanggung jawab Pilgub Jateng. Bambang dinilai tidak sepenuh hati memperjuangkan cagub PDI-Perjuangan Jenderal Andika Perkasa: kalah telak oleh calon yang didukung Jokowi.
Bambang, pemilik ”teori umuk Solo”, memang sempat dianggap pro-Jokowi.
Sebelum acara di Istana itu Mas Gibran bertemu para pendukungnya. Sayangnya acara itu di Istana Wapres sehingga memberikan kesan kurang positif: Istana dipakai acara politik pribadi. Tapi mungkin memang lebih baik di Istana agar mudah penanganannya.
Mas Gibran telah menjadi wapres yang sebaik-baik wapres: diam, nurut, tidak tampil menonjol, tidak kelihatan ada ambisi. Begitulah riwayat mayoritas wapres Indonesia.
Wapres pertama, Bung Hatta, juga banyak diam –tiba-tiba saja berhenti karena merasa tidak cocok dengan Bung Karno yang ia nilai kian otoriter. Setelah berhenti pun tidak tampak muncul ke publik. Tidak pernah mengkritik pemerintah. Tidak jadi oposisi.
Setelah Bung Hatta tidak pernah ada lagi wakil presiden sampai Bung Karno tumbang di tahun 1966.
Wakil presiden pertama di Orde Baru adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Juga diam, tidak banyak tampil, tidak mencari popularitas.
Wapres Adam Malik sedikit berbeda –mungkin karena ia orang Medan dan mantan wartawan pula. Tapi masih tetap bisa menempatkan diri sebagai “ban serep”.
Pun setelah Adam Malik: Umar Wirahadikusumah. Diam, tidak mau tampil, selalu beberapa langkah di belakang presiden. Gaya itu diteruskan oleh Wapres Sudarmono. Diteruskan lagi oleh Wapres Try Sutrisno. Bahkan juga oleh Prof B.J. Habibie yang orang Sulawesi.
Di era reformasi mulai berbeda. Wapres pertama era ini adalah Megawati: tokoh politik. Mega merasa lebih berhak menjadi presiden di era demokrasi karena partainyi-lah pemenang Pemilu 1999, meski hanya sekitar 21 persen.
Sebagai pengganti Presiden Gus Dur, Megawati punya wapres bernama Hamzah Haz –orang Kalbar. Hamzah seperti Wapres Prof Ma’ruf Amin –bisa menempatkan diri sebagai wapres sesuai dengan konstitusi.
Pun Budiono, wapresnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Budiono ”sangat wapres”: diam, tidak mau menonjolkan diri.
Yang paling berbeda Anda sudah tahu: Jusuf Kalla yang dari Makassar itu. Dua kali jadi wapres, dua kali pula tidak mau diam. Baik di masa Presiden SBY maupun di masa Jokowi pertama.
Kini hak memilih wapres pengganti Mas Gibran ada di tangan Presiden Prabowo. Tentu Prabowo banyak belajar dari riwayat kelakuan para wapres di masa lalu. Salah satu syarat terpenting di mata Prabowo tentulah ini: jangan orang yang punya potensi jadi pesaing di Pilpres 2029. (Dahlan Iskan)
