RADABEKASI.ID, BEKASI – Belakangan ini Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary tengah fokus mengadvokasi dana hibah. Untuk pemerataan pembangunan infrastruktur di tiap wilayah, ia mengusulkan dana hibah diberikan kepada setiap RW di Kota Bekasi.
Latu menyampaikan bahwa usulan yang sering diterima dari masyarakat berkaitan dengan infrastruktur seperti jalan, dan saluran air. Pelayanan, pembangunan sarana, dan prasarana merupakan hak masyarakat setelah menunaikan kewajibannya membayar pajak kepada Pemerintah.
Isu pembangunan di lingkungan masyarakat ini menurutnya dapat diselesaikan dengan perencanaan matang dari Pemerintah Kota (Pemkot). Pembangunan merata di tiap wilayah tidak bisa hanya dibebankan pada pokok pikiran anggota DPRD, maupun Musrenbang.
“Makanya kemarin saya sempat mengusulkan, harusnya ketika pemerintah Kota Bekasi melakukan perencanaan, dia bisa membuat perencanaan yang sifatnya adalah asas berkeadilan, secara merata,” katanya.
Pembangunan sedianya bisa berjalan di 1.000 lebih RW yang ada di Kota Bekasi. Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih dari Rp6 triliun, tidak sulit menganggarkan hibah kepada semua RW untuk dapat merealisasikan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Dana hibah tersebut, kata Latu, tetap berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selanjutnya, pengurus RW dapat mengajukan proposal sesuai dengan pagu anggaran yang dimiliki.
“Kalau masing-masing RW kita kasih anggaran pembangunan sebanyak Rp300 juta, berarti kita perlu menganggarkan anggaran pembangunan per tahunnya itu hanya Rp300 miliar. Rp300 miliar dengan porsi Rp6 koma sekian triliun mahal yang mana, harusnya bisa,” ungkapnya.
Ia meyakini dengan begitu pemerataan pembangunan bisa diwujudkan, meminimalisir ketimpangan pembangunan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Belakangan ini ia juga memperjuangkan dana hibah untuk Posyandu dan majelis taklim di daerah pemilihannya, meskipun saat ini diakui belum bisa dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau itu dilakukan di kota kabupaten manapun saya pikir RW akan merasa senang karena terbantu masalah pembangunan. Jangan sampai, sudah mereka terbebani oleh pajak yang tiap tahun makin meningkat,dia juga terbebani bagaimana dia membangun wilayahnya kalau semua diukur dari swadaya masyarakat,” tambahnya. (Adv/DPRD)
