RADARBEKASI.ID, BEKASI – Distribusi bantuan benih padi di Kabupaten Bekasi masih belum merata. Sejumlah petani mengakui belum pernah menerima bantuan dari pemerintah dalam sektor pertanian tersebut.
Padahal, Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyatakan telah mendistribusikan bantuan benih padi bagi petani terdampak banjir pada awal tahun maupun kekeringan akibat El Nino sejak pertengahan 2023 ini.
Rojali (38), merupakan salahsatu petani yang mengelola lahan pertanian seluas dua hektar dalam satu wilayah. Meskipun telah bertahun-tahun berkecimpung sebagai petani, Rojali mengaku belum pernah mendapatkan bantuan benih padi dari pemerintah.
“Saya belum pernah dapat bantuan subsidi pertanian dari pemerintah,” ujarnya kepada Radar Bekasi, Rabu (29/11).
Meski begitu, Rojali pernah mendapatkan tawaran untuk mengambil bantuan benih padi di kantor desa tempat tinggalnya. Namun, bantuan tersebut ternyata tidak bersifat cuma-cuma, karena Rojali harus mengeluarkan biaya dari kantong pribadinya.
“Pernah ditawarkan, ngambilnya di kantor desa, tapi tetap harus mengeluarkan uang. Kemudian benih yang diberikan juga kualitasnya kurang bagus,” ungkap petani yang tinggal di Kampung Pamahan Desa Sukamantri ini.
Selama ini, Rojali tidak tergabung dalam kelompok tani atau yang dikenal sebagai Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Ia menjelaskan alasannya karena di wilayahnya tidak ada petani yang masuk ke dalam Gapoktan.
“Saya nggak masuk Gapoktan, karena nggak ada kayaknya di sini mah yang masuk begituan,” tuturnya.
Petani di Kampung Gombang Desa Sukakerta Kecamatan Sukawangi, Sutoyo (45), mengalami pengalaman serupa. Meskipun telah bergabung dalam Gapoktan, ia belum pernah menerima bantuan benih dari pemerintah saat lahan pertaniannya terdampak banjir pada awal 2023.
Padahal, saat itu sekitar sepuluh hektar lahan pertanian yang sudah hampir memasuki masa panen mengalami dampak banjir. Akibatnya, Sutoyo menghadapi kerugian signifikan karena gagal panen.
“Nggak ada pendataan maupun bantuan dari Dinas Pertanian sampai sekarang. Kerugian per hektar minimal Rp10 juta, karena sudah mau masuk masa panen. Kalau sawah saya dua hektar lebih. Padahal saya masuk ke dalam pengurus Gapoktan,” ucapnya.
Menyikapi keluhan petani, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi, Eem Embang Lesmanasari, menjelaskan pemerintah pusat semakin gencar memberikan bantuan benih padi kepada para petani pada tahun ini. Menurut Eem, pada awal 2023 pihaknya telah menyalurkan benih padi untuk 10.490 hektar lahan pertanian yang terdampak banjir.
“Pada awal 2023 lahan pertanian yang kebanjiran dan mendapat bantuan benih di Kabupaten Bekasi sebanyak 10.490 hektar. Itu gratis, tanpa dipungut biaya.,” ucapnya.
Menurut Eem, perkembangan lahan pertanian yang menerima bantuan benih harus dilaporkan ke Kementerian Pertanian setiap dua minggu sekali. Dari total 10.490 hektar, perlu dicatat berapa yang telah panen dan berapa yang belum tertanam. Berdasarkan pemantauan lapangan, bantuan benih yang telah ditanam sekarang hampir semuanya memasuki masa panen.
“Benih yang didapatkan oleh petani tergantung luas lahannya. Setiap satu hektar 25 kilo, itu pun yang masuk kelompok tani aktif, yang dibantu. Jadi nggak semena-mena bantuan dikasih petani. Kita dapat data itu dari penyuluh,” tuturnya.
Saat ini, pihaknya tengah menyalurkan bantuan benih pada bagi petani terdampak kekeringan akibat El Nino. Dari 12 kecamatan yang memiliki lahan pertanian, baru dua kecamatan yang telah menerima bantuan benih padi.
Ia menjelaskan, besaran bantuan benih yang diterima setiap kecamatan berbeda, sesuai dengan usulan yang diajukan. “Sekarang lagi jalan pendistribusian benih, baik dari APBN maupun APBD. Kami usulkan baik dari provinsi, pusat atau pun APBD. Kalau APBD yang sekarang lagi jalan di dana inflasi daerah itu pemerintah pusat juga, itu jenis bantuannya memang benih padi,” katanya.
Eem menegaskan, petani yang tidak tergabung dalam Gapoktan tidak dapat menerima bantuan benih padi dari pemerintah. Ia menyarankan agar petani segera bergabung dengan Gapoktan agar dapat mendapatkan bantuan tersebut.
“Pendistribusian benih itu langsung ke kelompok tani, sesuai usulan yang disampaikan. Kita monitor saja,” ucapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir, menyarankan agar anggaran untuk sektor pertanian di Kabupaten Bekasi ditambah guna menjamin keberlanjutan pertanian. Dia menekankan pentingnya membangun sinergi, terutama dalam mendukung keberpihakan kepada para petani. Meskipun terdapat program dari pemerintah pusat, ujar Syahrir, implementasinya sulit karena melibatkan persyaratan seperti kartu tani dan lain sebagainya.
“Ini yang harus dibangun untuk pengadaan misalnya pupuk, bibit, dan pengairannya ini, harus dipermudah. Jadi kita harus bisa melihat baik dari sisi anggaran, kan pertanian juga masih sulit. Jangan sampai di lumbung padi kita kelaparan,” ucapnya.
Politikus ikonik dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan bahwa para wakil rakyat di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya harus melakukan kerja-kerja nyata dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Partai Gerindra sebagai partai penguasa di DPRD Kabupaten Bekasi, Syahrir menyarankan agar rekan satu partainya melaksanakan program yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama petani. Salah satu langkahnya mendorong penambahan anggaran untuk sektor pertanian.
“Teman-teman DPRD Kabupaten Bekasi dengan masa baktinya yang terakhir ini, masih menganggarkan, memfokuskan untuk pertanian di Kabupaten Bekasi,” pungkasnya. (pra)
