RADARBEKASI.ID, BEKASI – Penanganan masalah pencemaran limbah di perairan laut Muaragembong memerlukan tahapan. Tidak bisa mengandalkan metode ajaib seperti mantra “Simsalabim” yang umumnya digunakan oleh pesulap.
Camat Muaragembong, Sukarmawan, mengungkapkan bahwa dirinya sudah dipanggil oleh Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempunyai wewenang menangani pencemaran limbah di perairan laut Muaragembong menyebabkan berkurangnya tangkapan nelayan.
“Pak Bupati itu sudah memanggil saya selaku Camat Muaragembong, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, lalu Balitbangda, untuk duduk bareng membahas penurunan hasil tangkap ikan masyarakat Muaragembong dengan adanya dugaan pencemaran,” ujar Sukarmawan kepada Radar Bekasi, Kamis (30/11).
Dalam pertemuan tersebut, Sukarmawan menjelaskan bahwa empat unsur terkait dengan masalah di perairan Muaragembong diinstruksikan untuk mengambil langkah sesuai kapasitas masing-masing.
BACA JUGA: Pemkab Bekasi Ogah Disalahkan Soal Pencemaran di Muaragembong
Dengan kewenangannya sebagai camat, Sukarmawan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, termasuk pendataan soal pengakuan penurunan hasil tangkapan nelayan di daerah tersebut.
Selanjutnya, terkait dugaan pencemaran, akan dilakukan kerjasama dengan Balitbangda dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk mengambil sampel air. Hasil kajian dari Balitbangda dan DLH akan dikonfirmasi oleh Camat Muaragembong secara langsung di lapangan, guna menentukan jenis limbah dan dampaknya terhadap hasil tangkapan ikan.
“Kita sudah mengambil langkah-langkah sesuai kapasitas masing-masing. Ini atas inisiasi Pak Bupati,” katanya.
Sementara itu, Dinas Perikanan akan mendistribusikan alat tangkap ikan yang lebih canggih kepada nelayan di Muaragembong. Diharapkan dengan bantuan alat tangkap yang lebih canggih bisa menghasilkan tangkap ikan yang lebih banyak.
BACA JUGA: Nelayan Muaragembong Dilanda Paceklik
Pasalnya terdapat persepsi bahwa nelayan di luar Muaragembong menggunakan alat tangkap yang lebih modern, sehingga memperoleh hasil yang lebih tinggi.
“Dinas Perikanan sudah mengalokasikan bantuan alat tangkap yang lebih bagus untuk menghasilkan hasil tangkap. Terakhir hampir 90 lebih diberikan alat tangkap yang lebih canggih untuk para nelayan,” tuturnya.
Sukarmawan menilai bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Hal ini dikarenakan adanya dugaan-dugaan atau persepsi yang perlu dikonfirmasi kebenarannya, seperti pengaruh cuaca (iklim) dan potensi pengaruh dari alat tangkap ikan. Selain itu, terdapat juga persepsi tentang adanya pencemaran yang perlu dikaji lebih lanjut.
Mengenai pencemaran, Sukarmawan menambahkan ada kemungkinan pengaruhnya berasal dari Jakarta Utara atau salah satu pabrik tekstil di Karawang. Hal ini disebabkan oleh lokasi Muaragembong yang berbatasan dengan kedua daerah tersebut.
Sebagai contoh, ada dua desa yang berbatasan dengan Karawang, yaitu Pantai Bakti dan Pantai Bahagia. Sementara yang berbatasan dengan Jakarta Utara, terdapat Desa Pantai Harapan Jaya (PHJ), Pantai Sederhana, dan Pantai Mekar.
“Jadi masih banyak persepsi. Makanya ketika ada beberapa persepsi, kita mengambil langkah masing-masing tupoksi, kita padukan, kita satukan, untuk menyimpulkan mana yang paling dominan. Itu kan persoalan yang tidak mudah untuk kita menyimpulkan. Nggak bisa simsalabim, ada tahapan-tahapannya,” jelasnya. (pra)
