RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan Industri dengan 7.600 perusahaan menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Kondisi ini menjadi magnet masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Sebenarnya apabila dikatakan keunggulan, aspek utamanya pertumbuhan ekonomi yang pesat. Tentunya adanya kawasan industri itu menjadi keunggulan Kabupaten Bekasi, dan industrinya yang terbanyak adalah manufacture,” ungkap Pj Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Lokasinya yang dekat dengan DKI Jakarta, Kabupaten Bekasi dipilih menjadi pusat manufaktur dan pengembangan manufacture.
”Otomotif ini menjadi andalan dan komponennya ada semuanya di Kabupaten Bekasi meskipun sebagai ada di Kabupaten Karawang. Tentunya ini menjadi berkah bagi warga Kabupaten Bekasi karena lokomotifnya ada di manufaktur,”jelasnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mulai merangsek membuka wisata industri sebagai edukasi kepada masyarakat.
”Wisata industri ini multi efeknya luar biasa. Seperti hotel hotel mulai ramai, perusahaan travel juga berjalan, dan kuliner serta oleh oleh Bekasi mulai berjalan,” jelasnya.
BACA JUGA: Bekasi Masih Belum Layak Huni
“Kalau semua ini dikemas dengan baik, kawasan industri ini dan wisata industri bisa menjadi yang terbesar di Indonesia. Kemudian masyarakat juga tidak menjadi penonton melainkan juga bisa merasakan dampak pertumbuhan ekonomi,” lanjutnya.
Namun sayangnya, di tengah pesatnya Industri, pemerintah daerah tidak bisa mengatur regulasi secara terperinci. Sehingga berdampak terjadinya kesenjangan sosial dan persaingan tenaga kerja lokal juga acap kali kalah untuk mendapatkan pekerjaan yang berdampak tingginya angka pengangguran.
“Yang namanya perusahaan atau pihak swasta pasti tujuannya bagaimana supaya untuk mendapatkan keuntungan. Sebab dari awalnya diserahkan kepada pihak swasta dalam pembangunan industri. Dan pemerintah pusat serta pemerintah daerah tidak bisa menjangkau secara signifikan,” jelasnya.
Lanjut Dani, begitu juga infrastruktur yang belum terjangkau yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sebab Jalan Kabupaten Bekasi itu totalnya mencapai 90 persen. Selebihnya adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Meskipun sebagai kawasan industri masih banyak jalan jalan yang rusak. Sebab jalan tingkat kabupaten banyak dilintasi kendaraan besar. Namun untuk perpajakan pemerintah daerah hanya dapat mengandalkan PBB saja, serta dana perimbangan itu juga kurang signifikan. Oleh sebab itu pembangunan infrastruktur terutama jalan dan drainase dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” katanya.
Lanjut Dani, adanya kebijakan untuk tingkat SMA dan SMK diambil alih oleh pemerintah provinsi menjadikan pemerintah daerah dalam pengembangan skill tenaga kerja lokal. Setidaknya apabila masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten masih bisa dimaksimalkan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang nantinya dapat dilakukan pendataan serta pengarahan untuk mendapatkan peluang kerja.
Sebagai Kepala Daerah, yang memang hanya dalam kurun sebentar, Dani memiliki mimpi untuk mengelola Kabupaten Bekasi. Meskipun adanya keterbatasan kebijakan apabila para pengusaha kawasan industri ketika diajak komunikasi dengan baik yang tujuannya untuk kepentingan masyarakat. kata dia sebenarnya sangat terbuka.
Menurut dia, selama ini belum berjalan dengan komunikasinya. Perlahan pria yang juga menjabat Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat ini, setidaknya pemerintah daerah dapat mengosketra atau mempengaruhi para pengusaha untuk membantu dalam pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.(and)
