Berita Bekasi Nomor Satu

Krisis Beras Lahirkan Warga Miskin Baru

TEBUS MURAH : Warga membawa beras saat operasi pasar di Kelurahan Harapan Mulya, Medan Satria, Selasa (20/2). RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI.

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah harus memastikan pasokan beras memadai pada momen krusial dua bulan ke depan agar harga beras tidak terus naik, hingga berpotensi menimbulkan kegaduhan. Tidak cukup solusi jangka pendek seperti operasi pasar murah, perlu langkah konkrit untuk mengisi seluruh jaringan distribusi, sehingga mudah dan murah bagi masyarakat.

Animo warga untuk mendapatkan beras dengan harga murah semakin tidak terbendung. Hal itu nampak pada saat beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Rabu (21/2).

Warga datang ke lokasi sejak pagi. Siapa sangka, truk pengangkut beras kemasan 5 kg mengalami gangguan teknis, roda truk bocor saat menuju lokasi membuat warga harus menunggu lebih lama. Setiap orang bisa membeli dua sak beras, per saknya seharga Rp53 ribu.

Kondisi dua hari ini menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat akan beras yang harganya terjangkau, lebih murah dibandingkan harga di pasaran.

“Harga beras sekarang di pasar sampai Rp16 ribu per kilogram, jauh juga harganya,” kata salah satu warga, Rudy (40).

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori melihat harga beras bertahan tinggi bahkan cenderung naik lantaran pasokan terbatas. Ia menyebut produksi beras domestik saat ini berada di masa paceklik, masa panen besar diperkirakan baru akan terjadi pada akhir bulan April hingga awal Mei mendatang.

Dua bulan kedepan ada dua momen besar, yakni ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Penting bagi pemerintah untuk memastikan beras tersedia dalam jumlah yang memadai.

BACA JUGA: Rela Antre demi Lima Kg Beras

“Jika tidak, harga potensial terus naik dan menimbulkan kegaduhan, bahkan mengguncang kondisi sosial politik,” katanya.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dua bulan di awal tahun ini kata Khudori, produksi beras masih kurang 2,8 juta ton untuk menutupi kebutuhan konsumsi masyarakat pada bulan Januari dan Februari ini.
Produksi beras pada bulan Maret nanti menurutnya cukup besar, diperkirakan mengalami surplus 0,97 juta ton. Tapi, sisa produksi beras di bulan Maret dan April nanti bisa dipastikan menjadi rebutan banyak pihak, terutama untuk mengisi jaring distribusi yang loyo berbulan-bulan.

Terkait dengan kelangkaan beras di ritel seperti yang disampaikan oleh Aprindo, ia mengaku tidak memiliki banyak informasi bahwa pasar induk beras Cipinang enggan mengemas ulang beras SPHP dari bulog dengan kemasan 5kg untuk dijual dalam bentuk eceran.

Jika apa yang disampaikan oleh Aprindo benar, pemerintah sebaiknya memasok beras dalam bentuk kemasan.
“Sebaiknya pemerintah lewat Bulog memasok beras ke pasar induk beras Cipinang dalam bentuk kemasan 5kg, seperti beras SPHP yang dijual di berbagai outlet,” ungkapnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pedagang dan penggilingan padi tidak lagi memasok ke ritel-ritel modern lantaran merugi, pengelola ritel pun tidak berani melanggar ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pasalnya, harga gabah di pasaran sedang tinggi, menyebabkan harga beras berkisar antara Rp14,2 ribu sampai Rp16,6 ribu per kg.

BACA JUGA: Dua Dinas ‘Gerilya” Stabilkan Harga Beras

Sedangkan HET beras premium jauh dibawahnya, yakni Rp13,9 ribu per kg. Untuk tetap memasarkan produk ke ritel, maka harus dijual dibawah HET.

“Ketimbang merugi, pedagang dan penggilingan saat ini lebih banyak menjual beras di pasar tradisional. Karena itu, kalau diperiksa di pasar tradisional sepertinya tidak ada masalah pasokan,” tambahnya.

Beras program SPHP seperti yang dua hari belakangan didistribusikan di Kota Bekasi menjadi pilihan masyarakat, karena harganya jauh di bawah harga pasar. Maka perlu dipastikan beras jenis ini bisa menjangkau masyarakat seluas mungkin.

Sementara untuk warga miskin kata Khudori, tidak perlu khawatir. Karena ada beberapa jenis bantalan sosial yang diberikan oleh pemerintah mulai dari PKH hingga BLT mitigasi resiko pangan Rp600 ribu untuk tiga bulan.

Justru yang harus diperhatikan betul adalah kelompok masyarakat rentang miskin. Mereka yang belum tersentuh aneka bantuan sosial ini berpotensi menjadi orang miskin baru.

Selain itu, penting juga bagi pemerintah untuk menghitung ulang HET beras. Kebijakan HET yang sudah berlaku sejak tahun 2017 ini perlu dievaluasi efektivitasnya di pasar dan dampaknya bagi industri beras.

Dimungkinkan, harga beras yang tinggi dan terus mengalami kenaikan ini merupakan efek dari perubahan struktur biaya produksi.

BACA JUGA: Pembelian Beras di Ritel Modern Bekasi Maksimal Satu Pcs Per Satu Customer Per Hari    

Perhatian pemerintah dalam menjaga persediaan serta memitigasi kelangkaan beras tidak boleh luput. Dewasa ini, fenomena Elnino serta tingginya permintaan beras di pasar menyebabkan harga jualnya melambung.

“Dan ini menurut saya bisa terjadi kelangkaan beras ini ya kelalaian pemerintah juga,” kata Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Ahmad Faisyal Hermawan.

Langka dan tingginya harga beras ini harus direspon oleh pemerintah, mulai dari menyusun solusi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Operasi pasar murah kata dia merupakan langkah tepat untuk jangka pendek, tapi dinilai belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat.

“Yang tadi disampaikan operasi pasar murah ya itu solusi jangka pendek, solusi jangka menengahnya apa ?, Solusi jangka panjangnya apa ?. Rasanya kalau hanya berhenti disitu saja ya paling bertahan satu bulan, tapi seterusnya bagaimana ?,” Ungkapnya. (sur)

Solverwp- WordPress Theme and Plugin