RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi belum dapat memastikan pemberian bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat pergerakan tanah di Kampung Legok Cariu RT 12 RW 06 Desa Sukamukti Kecamatan Bojongmangu. Keputusan pemberian bantuan akan ditentukan setelah dilakukan asesmen oleh pemerintah setempat.
Puluhan rumah dan tempat ibadah di Kampung Legok mengalami kerusakan yang disebabkan oleh penyusutan tanah diduga akibat pembangunan jalan akses Tol Jakarta-Cikampek II sisi selatan. Amblesnya tanah ini telah terjadi sejak awal musim penghujan secara bertahap, dengan dampak paling parah terasa pada Minggu (25/2) malam setelah hujan.
Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat, total rumah yang rusak mencapai lebih dari 20 unit, dengan rincian 7 rumah rusak berat, 12 rumah rusak ringan, 4 kontrakan rusak sedang, dan 1 musala rusak ringan.
Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, mengungkapkan pihaknya baru menerima laporan terkait kerusakan rumah dan tempat ibadah di Bojomangu pada Selasa (27/2). Untuk menentukan kebutuhan dan merancang strategi penanggulangannya, pemerintah akan melakukan asesmen.
Dani mengaku telah menginstruksikan jajarannya untuk bersiaga di lokasi kejadian. “Saya baru dapat (barusan) laporannya. Nanti kita asesmen apa kebutuhannya, bagaimana penanggulangannya tentu juga dampak-dampaknya. BPBD sudah terjun ke lapangan,” ujar Dani, Selasa (27/2).
Dani menegaskan, keputusan mengenai pemberian bantuan kepada warga akan bergantung pada hasil asesmen yang akan dilakukan. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat memastikan apakah bantuan akan diberikan atau tidak.
“(Pemberian bantuan,red) tergantung hasil asesmennya,” ucap Dani.
BACA JUGA: Puluhan Rumah di Bojongmangu Rusak Akibat Tanah Ambles
Pemkab Bekasi melibatkan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk menyelidiki penyebab pasti pergeseran tanah tersebut. Bila tol Japek II sisi Selatan terbukti menyebabkan pergeseran tanah, pihaknya akan memanggil Jasamarga Japek Selatan.
“Tentu kami akan memanggil pihak yang berkaitan, apalagi nanti juga sudah ada hasil PVMBG berarti sudah ada hasil kajian akademik dan metodologinya sudah bisa dibuktikan penyebabnya apa,” kata Dani.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Khaidir, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengalokasikan anggaran untuk menanggulangi dampak bencana terkait perumahan. Namun, bantuan yang diberikan akan disalurkan melalui program rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Jadi harus ada proses yang ditempuh,” ucapnya.
Nur menambahkan bahwa pihaknya juga akan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Awalnya kami lakukan kenapa rumah bisa rusak, kemudian kepemilikan tanahnya. Lalu setelah secara administrasi lengkap nantinya ada keputusan bupati untuk memberikan bantuan dalam konteks kebencanaan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Muchlis menyampaikan pihaknya berkoordinasi dengan pihak kecamatan dan desa terkait kejadian pergerakan tanah.
“Kami melakukan asesmen ke lokasi kejadian melakukan pendataan dan pelaporan,” ungkapnya.
Pihaknya terus melakukan pemantauan guna menjaga antisipasi terjadinya pergerakan tanah. Selain itu, diperlukan penguatan dan perbaikan terhadap dampak yang dialami oleh warga yang rumahnya rusak.
“Kalau terkait perapian rumah warga bukan menjadi kewenangan kami. Kami hanya melakukan asesmen dan melaporkan supaya adanya mitigasi terkait kebencanaan,” ucapnya. (and)
