RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memastikan tidak akan melakukan kerja sama dengan Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) Jatiluhur II. Hal itu dikarenakan pola konsumsi masyarakat Kabupaten Bekasi masih terbiasa menggunakan air kemasan atau galon.
Sedangkan pada proyek SPAM Jatiluhur II ini, nantinya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) hanya menyediakan air siap minum melalui sistem perpipaan. Kabupaten Bekasi menjadi salahsatu target wilayah penyediaan akses air minum itu melalui proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
“Memang janjinya itu air minum, tapi kan kita masih masyarakatnya campur lah ya belum seluruhnya. Kalaupun air minum tapi harganya tinggi kan sangat disayangkan ya kita kan tetap buat nyuci, mandi gak semuanya buat minum doank. Jadi kalau kita masih memprioritaskan air bersih ya,” ucap Penjabat (Pj) Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Senin (29/4).
Menurut Dani, selain harganya yang terlalu tinggi, status Proyek Strategis Nasional (PSN) SPAM Jatiluhur II juga telah dicabut oleh Pemerintah Pusat. Sebagai kepala daerah, ia menyatakan tidak menganggap wajib untuk mengikuti program penyediaan air minum tersebut. Di sisi lain, pihaknya telah melakukan beberapa kali pertemuan untuk membahas harga beli air minum namun belum menemukan titik terang.
BACA JUGA: PKB Bersiap Hadapi Pilkada Kabupaten Bekasi
“Kalau untuk SPAM Jatiluhur II nampaknya terkendala PSNnya juga dicabut, kayaknya realisasinya tidak sesuai target pemerintah. Kita juga berkali-kali diskusi, harga jualnya masih terlalu tinggi. Kita juga tidak terlalu optimis yang itu karena nanti kita sulit untuk ke masyarakatnya apalagi ini PSN harusnya lebih rendah sehingga bisa membuat masyarakat mau,” tambahnya.
Saat ini, Perumda Tirta Bhagasasi, saat ini memiliki 300 ribu pelanggan. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Pemkab Bekasi telah mendapatkan bantuan air dari SPAM Jatiluhur 1.
“Ada kebagian untuk SPAM Jatiluhur 1 sudah kita sudah bikin recevoir di Tarumajaya untuk 100 liter per detik mungkin tahun depan naik ke 200 liter per detik,” terang Dani.
Meskipun telah mendapatkan bantuan air dari SPAM Jatiluhur 1, namun masih belum mencukupi kebutuhan air bersih untuk masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah berupaya mendapatkan pasokan air dari Kementerian PUPR, namun mengalami kendala karena permohonan izin telah diajukan terlebih dahulu oleh PT Jababeka.
“Ternyata Jababeka sudah dapat duluan (izin) yang 1.000 liter per detik itu jadi yang ini (PDAM) agak tertahan, padahal beda, beda pemanfaatannya. Kalau disamakan 1.000 liter ya seribu tidak semua untuk penduduk. Mungkin untuk jangka pendek kita manfaatkan bersama ya 1.000 liter itu, mekanisme bisa dibangun,” katanya.
Sementara, Direktur Utama Perumda Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim, menyatakan bahwa pihaknya tengah berusaha untuk mendapatkan air dari saluran Kalimalang guna menjaga ketersediaan air saat musim kemarau mendatang. Proses ini saat ini sedang berlangsung di BBWS.
“Sekarang memang belum maksimal tetapi saat ini kita sedang proses pengambilan izin pengambilan air dari Kalimalang, saat ini prosesnya di BBWS,” tandas Usep. (ris)
