RADARBEKASI.ID, BEKASI – Polemik Uang Kuliah Tunggal (UKT) naik tinggi membuat lulusan SMA/SMK sederajat di Bekasi bimbang untuk meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Aturan baru mengenai UKT ini ditegaskan hanya berlaku bagi mahasiswa baru, perguruan tinggi yang menaikkan UKT tidak masuk akal pun akan dievaluasi.
Perguruan tinggi negeri menjadi incaran siswa yang lulus SMA/SMK sederajat. Sebagian dari mereka telah dan akan menempuh berbagai jalur pendaftaran untuk dapat melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
Namun polemik kenaikan UKT membuat sebagian dari mereka bimbang untuk meneruskan tahap seleksi atau pendaftaran di perguruan tinggi impian atau menundanya.
Salah satu siswa yang menamatkan pendidikan jenjang SMA di Kota Bekasi, Jessya (17) menyampaikan bahwa dirinya telah mendaftar ke salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta lewat jalur Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT). Saat ini, ia tengah menunggu pengumuman hasil tes yang sudah dijalani beberapa waktu lalu.
Polemik kenaikan UKT saat ini menjadi perbincangan Jessya dan teman-teman seangkatannya.”Iya benar (banyak dibicarakan), justru ada temanku yang lulus SNBP kemarin itu kebetulan di UNSOED juga itu kan kebetulan lagi naik-naik nya banget tuh UKT, jadi bingung gitu mau diambil atau nggak,” katanya.
Ada beberapa perguruan tinggi negeri yang menjadi tujuan berlabuh Jessya dan teman-temannya, di antaranya UNSOED, UDAYANA, UI, UPI, UPN Veteran, UNPAD, hingga UNBRAW.
Salah satu pertimbangan rekan-rekannya adalah ketidak sesuaian antara besarnya biaya kuliah dengan pendapatan orang tua.”Jadi agak dipertimbangkan dan dikesampingkan aja sih,” katanya.
Menanggapi polemik ini menurut Jessya, berpotensi membuat banyak calon mahasiswa terhambat melanjutkan jenjang pendidikannya. Sekalipun pemerintah memiliki program bantuan berupa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK), berdasarkan informasi yang ia ketahui dibutuhkan seleksi lebih ketat guna memastikan program tersebut tepat sasaran.
“Pemerintah seharusnya lebih tegas lagi Screening data pribadinya. Itu yang seharusnya jadi bahan pertimbangan,” tambahnya.
Tidak sedikit siswa Kota Bekasi yang melanjutkan jenjang pendidikan tingginya ke perguruan tinggi ekalipun jauh dari tempat tinggalnya. Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa Bekasi (IKAMASI) Yogyakarta, Wahyu Nursa’id menyampaikan bahwa kenaikan UKT ini sangat merugikan bagi mahasiswa Bekasi yang berkuliah di luar daerah. Selain biaya pendidikan, mereka juga mesti menyiapkan biaya hidup selama mengenyam pendidikan tinggi.
BACA JUGA: KCD Minta Pihak Sekolah Teliti dalam Penulisan Ijazah 77.765 Lulusan SMA-SMK
Terlebih kata Wahyu, pendapatan orangtua saat ini tengah menurun kondisi pasca pandemi Covid-19, ditambah dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Situasi ini membuat lulusan SMA/SMK sederajat di Kota Bekasi sulit untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
“Menurut kami itu adalah kesalahan berfikir yang dilakukan oleh birokrasi kita. Sebab jumlah mahasiswa baru 2024 cukup fantastis, tersebar di seluruh Indonesia secara umum dan DIY, khususnya mahasiswa dari daerah Bekasi,” ungkapnya.
Setidaknya ada seribu mahasiswa asal Bekasi yang saat ini menjadi anggota IKAMASI Yogyakarta, tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Jika kebijakan menaikkan UKT ini tetap dilanjutkan, perlu adanya program dari pemerintah daerah dalam untuk membantu mahasiswa selama mengenyam pendidikan tinggi di luar Bekasi.
“Yang akan terjadi adalah banyak mahasiswa asal Bekasi yang melanjutkan masa studinya di DIY terhambat karena biaya kuliah yang tidak sesuai kemampuan ekonomi keluarganya,” tambahnya.
BACA JUGA: Surat Keterangan Lulus Sekolah Bisa Dicetak secara Mandiri
Terpisah Pengamat Sosial, Novrian menilai perguruan tinggi tidak boleh mengandalkan biaya pendidikan dari mahasiswa untuk memenuhi operasionalnya, terutama perguruan tinggi negeri. Ia menyebut perguruan tinggi perlu berinovasi dengan cara menjalin kerjasama dengan dunia industri hingga mengembangkan unit-unit usaha.
“Ketergantungan kepada mahasiswa di dunia pendidikan itu menurut saya tidak bagus, yang bagus adalah kampus bisa mengembangkan unit-unit usaha,” ungkapnya.
Pemerintah lewat perguruan tinggi harus hadir menjamin hak warga negara bisa mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Semakin banyak masyarakat yang berpendidikan tinggi kata dia, akan berdampak pada kemajuan negara.
“China itu negara maju, jumlah S1nya itu kurang lebih sekitar 60 sampai 70 persen. Kalau kita baru sekitar 30 persen, jauh banget,” tambahnya. (sur)
