RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi IV DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah kota memberikan perhatian lebih dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024.
Kekhawatiran terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan PPDB belakangan ini mencuat seiring manuver politik yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar yang terangan-terangan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon wali kota di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Sholihin meminta seluruh pelaksana PPDB mampu menjaga integritasnya. Selain itu, ia juga mengingatkan agar PPDB dilaksanakan secara transparan.
BACA JUGA: Komitmen PPDB Bersih, Jajaran KCD Wilayah III Jabar Tandatangani Pakta Integritas
“Titik tekannya di situ, agar jangan sampai terjadi kekisruhan. Karena kita harus memberikan keleluasaan kepada anak-anak didik kita untuk bersekolah,” ucapnya.
Ia menegaskan tidak boleh lagi ada praktik-praktik dugaan kecurangan pada pelaksanaan PPDB tahun ini. Beberapa polemik yang terjadi selama pelaksanaan PPDB seperti kesalahan titik koordinat hingga dugaan menumpang KK tidak boleh lagi terjadi.
Khusus untuk pelaksanaan PPDB di tingkat SD dan SMP, ia telah menyampaikan agar Pj wali kota memperhatikan betul-betul kinerja kepala Disdik Kota Bekasi. Dikhawatirkan ada kepentingan-kepentingan tertentu, dimana saat ini kepala Disdik telah mendaftarkan diri menjadi Balon kepala daerah.
“Saya minta pak Pj monitor pak Uu. Apa kata pak Pj?, InsyaAllah saya monitor. Kalaupun pak Uu tidak sesuai aturan saya akan nonaktifkan, itu informasi dari pak Pj,” tambahnya. (sur)
