RADARBEKASI.ID, JAKARTA–Pusat Data Nasional (PDN) mendapatkan serangan siber berupa ransomware sejak Kamis (20/6/2024) lalu. Peretasan tersebut mengakibatkan gangguan pada sejumlah layanan publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengungkapkan sebanyak 282 layanan milik pemerintah, baik urusan internal maupun layanan masyarakat tidak dapat digunakan.
Komika sekaligus sutradara Ernest Prakasa melayangkan sindiran kepada pejabat Kominfo yang tidak mengakui kesalahan dan cenderung melempar kesalahan ke pihak lain usai pusat data nasional (PDN) kena serangan ransomware. Dalam sindirannya yang diunggah di media sosial X, Ernest menyinggung beratnya beban menjadi warga negara Indonesia.
”Kita yang bayar pajak. Kita juga yang disalahin. Gue rasa orang Indonesia dadanya pada tipis dah, kebanyakan dielus,” tulis Ernest Prakasa di akun media sosial X.
BACA JUGA:Pembangunan PDN Ditargetkan Rampung 2024
Unggahan ini kebanjiran respon warganet yang turut kecewa dengan sikap Kekominfo. Banyak dari mereka yang turun menyindir pedas para petinggi Kementerian yang terkesan lepas tangan atas masalah ini.
”Sepakat! Minimal kalau gak bisa kerja benar, nggak usah cari alasan nyalahin orang lain. Minta maaf kagak, tebar alasan kejauhan sampai kampus disalahin, rakyat disalahin. Padahal rakyat kita mah dengar, Maaf, kami tidak becus bekerja dari mereka saja sudah senang. Eh ini malah disalahin,” tulis salah satu warganet.
”Pusat Data Nasional kena ransomware, yang disalahkan bukan BSSN dan Kemenkominfo tapi perguruan tinggi dan masyarakat. Sudah gila,” timpal yang lain.
”Data di-hack minta maaf saja juga nggak. Ibarat 1 kompleks perumahan kemalingan. Bukannya security yang tanggung jawab, malah nyalahin warga,” kata netizen yang lain.
BACA JUGA:Hacker Tiongkok Retas 10 Kementerian RI
Sebelumnya, Komisi I DPR RI memanggil perwakilan Kemkominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam rapat tentang peretasan sistem PDN di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (27/6) lalu. Disana, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburian dimintai penjelasan mengapa tak ada back up data di PDN.
”Kalau alasannya ini (tata kelola) kan kita enggak hitung Surabaya, Batam back up kan, karena cuma 2 persen, berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak,” ujar Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.
Sementara itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyatakan, sudah meminta untuk dilakukan pencadangan data namun tidak digubris Kominfo. Dirjen Imigrasi Silmy Karim mengatakan, pihaknya sudah meminta back up atau pencadangan data pada Pusat Data Nasional (PDN) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak April.
BACA JUGA:Situs KPU Dilaporkan Dibobol Hacker, Ratusan Juta Data Pemilih Bocor
”File kita itu ada 800 yang secara PDN ada back up-nya itu 200. Nah, April kita menyurati Kominfo untuk meminta back up dibuatkan replika pada April,” ujar Silmy dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6).
Meski begitu, permintaan Ditjen Imigrasi tidak direspons Kominfo. Hal ini membuat Silmy meminta jajaran Imigrasi untuk tetap memperbarui secara berkala lewat pencadangan internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).
”Yang jelas April kita sudah minta untuk dibuatkan replika (tidak ada klausul back up data). Memang tidak dijawab. Makanya kita siapkan di Pusdakim begitu,” lanjut Silmy.
BACA JUGA:Data Covid-19, ASN, KPU – Tokopedia Dijual, Hacker Kotz Masih Remaja
Meski begitu, Silmy menyampaikan bahwa persoalan pencadangan data telah diatasi dengan data internal yang tersimpan di Pusdakim. Dengan demikian, saat ini pelayanan keimigrasian telah berjalan 100 persen dan tidak mengalami kendala.
”Dari 800, hanya ada 190 (dari back up PDN), yang bisa dipakai tujuh untuk menghidupkan kembali kurang. Makanya kita pakai itu saja Pusdakim enggak apa-apa,” tutur Silmy. (ce1)
