RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil (RK) menjadi yang terkuat dalam survei Indikator Politik. Keikutsertaan RK dalam kontestasi Pilgub nanti diprediksi membawa cottle effect atau efek ekor jas dalam Pilkada kota dan kabupaten di Jabar, termasuk Bekasi.
Elektbilitas nama-nama yang disebut akan berkontestasi di Pilgub Jawa Barat dipimpin oleh RK dengan elektabilitas 16 persen, ditempel ketat oleh mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi dengan elektabilitas 11,2 persen. Sementara nama-nama lainnya tertinggal jauh, tidak sampai 1 persen.
Sementara pada simulasi 26, 12, 6, dan 3 nama, persaingan ketat nampak ditunjukkan oleh RK dan Dedi Mulyadi. Manarik pada simulasi 6 nama yang digelar, posisi teratas ditempati oleh RK dengan elektabilitas 45,6 persen, dikuntit oleh Dedi Mulyadi dengan 34,7 persen, Dede Yusuf 7,1 persen, Bima Arya Sugiarto 2,5 persen, Ono Surono 1,3 persen, dan terakhir Ilham Habibie 0,8 persen.
BACA JUGA: Ketum PSI Kaesang Pangarep Bakal “Turun Gunung” Bantu Kemenangan di Pilkada Kota Bekasi
Namun, nama RK belakangan memang masih tarik ulur, antara maju di Pilkada Jabar atau Jakarta.
Pengamat Politik, Adi Susila menilai jika RK maju di Pilkada Jabar akan berbuah keuntungan bagi Partai Golkar, sebaliknya jika RK akhirnya maju di Pilkada Jakarta. Atas dasar ini, Adi memperkirakan kader Partai Golkar di Jawa Barat lebih menginginkan RK maju di Pilkada Jabar.
“Saya melihatnya begini ya, karena ini serentak Pilgub dan Pilkada, nanti ada cottle effect nya kan. Golkar di kabupaten kota itu akan suara juga kalau pak RK nya maju di Jawa Barat,” ungkapnya.
Sementara jika RK dan Dedi Mulyadi sebagai sosok dengan elektabilitas tertinggi dari partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) ini berhadap-hadapan di Pilgub, Adi memprediksi akan dimenangkan oleh RK. Kondisi ini setidaknya akan mengulang Pilgub sebelumnya, dimana RK berhasil unggul dari pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar lainnya, termasuk pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi.
Argumentasi ini diperkuat dengan status RK sebagai petahana, sedangkan Dedi Mulyadi tidak banyak memiliki panggung di Jabar.
Adi melihat tarik ulur RK di Pilkada Jabar dan DKI ini memberikan sinyal bahwa partai yang tergabung dalam KIM pada Pilpres lalu ingin berbagi dalam Pilkada ini. Diatas kertas, hasil survei dominasi Golkar setidaknya ditunjukkan di Jawa Barat dan Jawa Timur, lewat RK dan Khofifah Indar Parawansa dengan pasangannya Emil Dardak yang telah resmi diusung Golkar.
“Saya kira itu, mungkin kalau hanya ego partai ya kemungkinan pak RK yang ditaruh di Jawa Barat,” tambahnya.
Terpisah Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Jabar, Rahmat Sulaeman, menyampaikan bahwa rapat pleno DPD telah merekomendasikan RK maju di Pilkada Jabar. Saat ini, pihaknya menunggu keputusan DPP partai.
“Kalau Jawa Barat akan berharap besar karena pak Ridwan Kamil masih memungkinkan secara yuridis, masih bisa dua kali,” ungkapnya.
Secara teoritis, hasil survei diyakini akan lebih mudah memenangkan Pilkada, terlebih jika berpasangan dengan Dedi Mulyadi. Sisi lain, efek RK di Pilkada Jabar nanti diharapkan dapat terasa di Pilkada kabupaten atau kota di Jabar.
“Kedua, kita berharap berbanding lurus ketika Pilgub dan Pilkada kota kabupaten,” ucapnya.
Di singgung terkait dengan KIM di Pilkada Jawa Barat, Rahmat menyampaikan bahwa pimpinan pusat meminta agar koalisi mengutamakan partai dalam koalisi Indonesia maju. Sementara jika tidak ada calon untuk Pilkada kabupaten atau kota, diutamakan mengusung atau mendukung calon dari partai yang tergabung dalam KIM.
Namun, tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai lain di luar KIM. Beberapa daerah Partai Golkar tengah melakukan pendekatan dengan partai lain di luar KIM.
“Dan itu tidak disalahkan, karena selama potensi daerah akan memenangkan itu. Tapi diutamakan KIM,” tambahnya.
Saat terwujud, RK diusung maju sebagai calon Gubernur Jabar, maka kota dan kabupaten Bekasi yang sejauh ini memberi sinyal akan mengusung nama dalam kontestasi Pilkada bisa mendapatkan efek ekor jas tersebut. Sejauh ini DPD Partai Golkar kota maupun kabupaten Bekasi belum menentukan arah koalisi di Pilbup dan Pilwalkot Bekasi.
Meskipun, nama-nama dari partai Golkar sejauh ini kerap dikait-kaitkan dengan beberapa partai seperti PKS dan PDIP di Kota Bekasi. Sementara di Kabupaten Bekasi, dikaitkan dengan Nasdem.
Sementara itu terspisah, Partai Golkar Kota Bekasi ngotot akan mengusung kader terbaiknya pada Pilkada nanti, meskipun hanya memiliki 8 kursi legislatif pada pemilu 2024 ini.
“Dari pertama Kota Bekasi berdiri, alhamdulilah Golkar selalu menjadi kepala daerah. Siapa pun yang berkoalisi dengan Golkar, alhamdulilah berhasil (menang). Pernah ada yang sendiri, nggak berhasil. Tapi bersama Golkar alhamdulilah bisa memimpin Kota Bekasi. Kita ingin memperpanjang sejarah itu, karena bagaimana pun sejarah itu menjadi harapan kita,” tegas Wakil Ketua Bapilu DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Dariyanto, kepada Radar Bekasi, Minggu (7/7).
Dalam upaya untuk mempertahankan trah kepemimpinan di Kota Bekasi, Partai Golkar diprediksi bakal berlabuh bersama koalisi Gerindra-PKB, membentuk poros baru. Hal itu terjadi, karena Gerindra merupakan rekan koalisinya di Pilpres 2024 kemarin. Tentu rajutan koalisi ini berpotensi menjadi “kuda hitam”, yang bakal merepotkan lawan-lawannya di Pilkada Kota Bekasi. Karena bakal ada tambahan kekuatan dari partai lain yang akan bergabung di koalisi itu.
Saat ini kata Dariyanto, partainya masih sedang merajut komunikasi lintas partai, serta penjajakan dengan kandidat yang bakal maju di Pilkada Kota Bekasi 2024.
Antara lain, Tri Adhianto (Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi), kemudian dengan Heri Koswara (Ketua DPD PKS Kota Bekasi. Tak hanya itu, komunikasi intens juga sudah dilakukan dengan partai koalisi saat Pilpres 2024 kemarin, seperti Gerindra, PSI, dan Demokrat. Termasuk PKB, yang memang sudah merajut koalisi bersama Gerindra.
Hanya saja, anggota DPRD Kota Bekasi dari Partai Golkar ini mengaku, komunikasi yang sudah dirajut itu masih sangat cair, belum ada keputusan apa pun dari pimpinan pusat maupun daerah. Tentunya, semua partai masih menunggu keputusan dari DPP masing-masing, karena acuannya rekomendasi dari pimpinan pusat. Namun demikian, potensi partainya membuka poros baru sangat mungkin terjadi, terutama saat koalisi di Pilpres akan turun ke Kota Bekasi.
“Itu memungkinkan, karena kalau kita membuka poros ketiga bersama PKB, Gerindra, Golkar, Demokrat, ditambah PSI, berarti sudah punya tiket untuk mengusung. Dengan kursi Golkar 8, PKB 5, Gerindra 6, Demokrat 2, dan PSI 2, berati kalau digabungin totalnya 23 kursi,” ungkapnya.
Perihal figur yang bakal disokong, Dariyanto menyampaikan, partainya tengah menggodok delapan kader internal yang namanya masuk sebagai kandidat bakal calon wali kota Bekasi. Delapan nama tersebut diantaranya, Ade Puspitasari, Novel Salehilabi, Faisal, Kusnanto, Uu, Inayatulah, Abdul rosyad Irwan, dan Aan Suhanda.
Sekarang dirinya menegaskan, delapan nama itu sedang dilakukan survei untuk melihat tingkat popularitas dan elektabilitasnya, sebelum diusulkan ke pimpinan partainya ditingkat pusat (DPP). Dengan situasi dan kondisi yang masih sangat dinamis, partainya akan realistis memposisikan kadernya saat melakoni pertarungan nanti. Walaupun sampai saat ini, partainya masih ngeplot calon Wali Kota.
“Kita melihat situasi dan kondisi yang ada nanti, termasuk nanti rekomendasi dari DPP. Apakah memungkinkan kita maju sebagai wali kota. Namun apabila tidak memungkinkan, ia mungkin ada pertimbangan lain yang harus juga menjadi bahan pertimbangan kita. Karena popularitas dan elektabilitas kandidat yang kita miliki masih dalam pengamatan,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bekasi, Misbahudin menilai, kemungkinan untuk membuka poros ketiga di Pilkada sangat besar. Saat ini, partainya sedang membangun komunikasi dengan partai-partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Maju di Pilpres kemarin, seperti Golkar, PSI, dan Demokrat. Ditambah kekuatan PKB yang memang sudah deklarasi koalisi bersama partainya.
Selain komunikasi dengan eksternal, partainya juga menjaring aspirasi dari pengurus internal yang berada tingkat bawah untuk menentukan kandidat yang bakal disokong pada Pilkada mendatang. Walaupun demikian, kata Misbah, rajutan koalisi bersama PKB masih tetap solid. Dalam artian, bersepakat untuk tidak menyebutkan nama yang bakal disokong, baik calon wali kota maupun wakil wali kota.
“Kalau kita (Gerindra) masih menunggu keputusan dari DPP, yang pasti nama-nama kandidat sudah kita usulkan ke DPD Gerindra Jawa Barat,” ucapnya.
Berdasarkan informasi yang Radar Bekasi himpun, saat ini sudah ada dua poros yang bakal bertarung di Pilkada Kota Bekasi. Ada nama Tri Adhianto serta Mochtar Mohamad dari PDIP. Sama dengan Golkar, PDIP mesti memangn koalisi jka ngn mencalonkan kadernya.
Lalu. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang merupakan partai pemenang di Pileg 2024 dengan raihan 11 kursi. DPD PKS sudah secara gamblang mengusung Heri Koswara (Herkos) sebagai bakal calon wali kota. Dengan raihan 11 kursi, partai yang identik dengan warna oranye ini mampu mengusung bakal calon wali kota maupun wakil wali kota tanpa perlu merajut koalisi.
Sekretaris DPC PDIP Kota Bekasi, Ahmad Faisal Hermawan, enggan mempersolkan wacana poros baru dalam pertarungan di Pilkada 2024 mendatang. Menurutnya, orang berhak mencalonkan diri. Pada prinsipnya Faisal menegaskan, bahwa partainya sudah mempersiapkan diri untuk melakoni pertarungan dengan kondisi poros berapa pun, dan pastinya bakal menyokong kader internalnya kearena pertarungan.
“Silahkan saja, yang penting nanti bertarung secara fair. Mau dua poros, tiga poros, empat poros, yang pasti PDI Perjuangan siap bertarung di 2024, yang pasti akan menempatkan kader kita sebagai calon wali Kota Bekasi. Dengan bekal sembilan kursi, PDI Perjuangan siap tempur siapa pun nanti kader yang ditugas DPP partai,” tukasnya.
Sejauh ini, dirinya beserta para punggawanya masih menunggu rekomendasi DPP partai. Karena memang saat ini sudah terlihat jelas ada dua calon yang muncul di internal partainya, pertama Ketua DPC PDIP Kota Bekasi, Tri Adhianto. Kedua senior partai, Mochtar Muhammad (M2) yang memang punya pengalaman sebagai kepala daerah. “Kita masih menunggu DPP partai, siapa yang akan diputuskan,” ungkapnya.
Kendati demikian, partainya terus merajut komunikasi dengan semua partai di Kota Bekasi, baik yang berada di parlemen maupun non parlemen. Sebab untuk membangun Kota Bekasi tidak bisa sendiri. Terlebih, perolehan sembilan kursi wakil rakyat partainya tidak mencukupi, sehingga harus menggalang koalisi untuk memenuhi syarat 20 persen dari 50 kursi di Kota Bekasi.
“Semua kita bangun komunikasi, dengan PKS, PSI, PPP, Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Demokrat, termasuk partai-partai non parlemen pun kita bangun komunikasinya Karena membangun Kota Bekasi tidak bisa sendirian juga. Harus bersama-sama partai politik yang di Kota Bekasi,” katanya.
Terpisah, Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi, Daradjat Kardono menyampaikan, sebagai partai pemenang di Pileg 2024 dengan 11 kursi wakil rakyat, partainya sudah mempersiapkan diri dengan perhitungan tersulit, yakni head to head. Karena apabila pertarungan di Pilkada nanti lebih dua poros, tentu partainya akan lebih leluasa membangun koalisi untuk meraih kemenangan.
“Persiapan kita itu head to head, kalau poros semakin banyak tentu semakin leluasa, lebih gampang dalam membangun arah koalisi untuk kemenangan di Kota Bekasi. Ya semakin banyak poros, semakin baik buat kita (PKS). Peluang dan harapannya jadi lebih besar,” ungkapnya.
Diketahui, perolehan kursi legislatif masing-masing partai pada Pileg 2024 di Kota Bekasi, posisi pertama ditempatin oleh PKS dengan raihan 11. Disusul posisi kedua PDI Perjuangan 9, Golkar 8, Gerindra 6, PAN 5, PKB 5, Demokrat 2, PPP 2, dan PSI 2. (sur/pra)
