RADARBEKASI.ID, BEKASI – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Kota Bekasi menemukan adanya data siswa yang mendadak hilang di salah satu sekolah. Dari situ, GMBI siap membantu Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk menyisir siswa yang hingga kini belum terdaftar meneruskan sekolah ke jenjang SMP.
Sekertaris LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, Asep Sukarya menyampaikan bahwa pihaknya menemukan data siswa di salah satu SMP negeri mendadak hilang. Berbekal data tersebut, pihaknya akan melakukan investigasi di sekolah lain.
“Ada salah satu anak didik yang sudah masuk di SMP negeri, ternyata setelah dia ke sana datanya hilang. Kasihan nasib anak bangsa,” katanya.
BACA JUGA: BMPS Kota Bekasi Jamin Sekolah Swasta Masih Bisa Terima Siswa Baru
Kemarin, massa GMBI menggeruduk kantor Disdik Kota Bekasi untuk melangsungkan demonstrasi. Mereka menyatakan, pelaksanaan PPDB tahun ini menjadi yang terburuk.
Setelah berorasi dan menabur bunga di kantor Disdik Kota Bekasi, massa GMBI melanjutkan aksi mereka ke Plaza Pemkot Bekasi untuk menyampaikan aspirasinya. Audiensi di Plaza Pemkot Bekasi hasilnya disebut tidak memuaskan.
Terkait dengan masa depan pendidikan calon siswa yang tak bisa melanjutkan sekolah ke SMP negeri dan swasta, ia menyampaikan bahwa hal ini harus menjadi tanggungjawab Pemkot Bekasi. Pihaknya juga mengatakan siap membantu Pemkot Bekasi untuk menyisir siswa yang sampai dengan saat ini belum bisa melanjutkan pendidikan.
Pemerintah harus menjamin siswa tidak dibebani biaya pendidikan yang tinggi. Pasalnya, pihaknya khawatir ada tekanan dari sekolah swasta saat siswa mendaftar di tengah proses belajar mengajar sudah berlangsung.
BACA JUGA: Massa For Gani Suarakan Nasib Ribuan Siswa Tak Lolos PPDB
“Apa yang saya katakan tadi bahwa kita siap membantu dinas pendidikan untuk melakukan penyisiran warga masyarakat yang belum mendapat sekolah, walaupun nanti di sekolah swasta kita akan dorong. Tapi dengan satu catatan yang paling penting jangan sampai dibebani oleh biaya-biaya yang tinggi,” paparnya.
Pihaknya juga akan mengkaji adendum MoU antara Pemkot Bekasi dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), serta menunggu notulensi hasil pertemuan yang berlangsung kemarin. Jika hasilnya tidak memuaskan, GMBI berencana akan melakukan aksi lanjutan pada Kamis (1/8).
“Kamis besok kita audiensi lagi (jika keputusan tidak memuaskan), kita akan dorong beraudiensi langsung dengan pengambil keputusan Pj Wali Kota Bekasi,” tambahnya.
Sementara itu Sekertaris Disdik Kota Bekasi, Warsim Suryana usai menerima perwakilan massa menyampaikan bahwa pelaksanaan PPDB tahun 2024/2025 sudah berakhir sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pj Wali Kota Bekasi beberapa waktu kemarin. Ia juga menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi saat ini belum bisa memfasilitasi seluruh siswa di sekolah negeri.
BACA JUGA: Pendataan Bantuan Rp3 Juta untuk Siswa Swasta Setelah Cut Off Dapodik
“Cuma sekali lagi, pemerintah kota Bekasi belum mampu menyediakan sarana prasarana yang seluruhnya harus tertampung,” ungkapnya.
Ia menyebut tidak ada intervensi dalam pelaksanaan PPDB tahun ini, termasuk pada proses penambahan jumlah delapan siswa per Rombel. Hal ini terjadi lantaran kesepakatan antara Pemkot Bekasi dengan BMPS memberikan toleransi 40 siswa per Rombel guna memfasilitasi kebutuhan lulusan SD di Kota Bekasi.
Usulan jumlah Rombel dari setiap sekolah pun disesuaikan dengan ketersediaan sarana prasarana dan jumlah tenaga pengajar. Rata-rata saat ini guru mengajar hingga 35 jam dalam sepekan, jumlah ini jauh melebihi jam mengajar ideal selama 24 jam per pekan.
Saat ini, tidak ada lagi kemungkinan sekolah mengajukan tambahan Rombel.
“Itu sudah terkunci oleh keputusan wali kota dan tidak bisa diubah lagi. Jadi pak Pj wali kota sudah memutuskan berdasarkan Kepwal perubahan,” tambahnya. (sur)
