RADARBEKASI.ID, BEKASI – Masyarakat Kota Bekasi benar-benar tak habis pikir dengan pelaksanaan Penerimaan Perserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Saat ini masyarakat mulai membanding-bandingkan pelaksaan PPBD 2024 dengan tahun sebelumnya yang jauh lebih baik.
Meskipun masa PPDB telah lewat, namun kisruh yang ditimbulkannya masih berlangsung di Kota Bekasi. Beberapa hari terakhir, gelombang protes yang disuarakan sejumlah elemen masyarakat bahkan kian mendengung kencang.
“Kami sepakat tahun ini lah yang lebih parah. Kita tahu bapak kepala dinasnya sedang sebagai bakal calon dan diduga bapak kepala dinas itu mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil,” kata salah satu perwakilan massa yang menggelar unjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Zevanya, kemarin.
Minimnya daya tampung SMP Negeri masih menjadi masalah klasik yang belum bisa diselesaikan. Selain itu, terdapat sejumlah perubahan berupa penambahan persyaratan administrasi pada PPDB tahun ini.
Di antaranya dokumen persyaratan berupa Kartu Identitas Anak (KIA) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bagi siswa yang akan mendaftar lewat jalur afirmasi.
BACA JUGA: Calon Siswa Tak Lolos PPDB SMAN 1 Tambun Utara Difasilitasi ke Sekolah Terbuka
Informasi yang didapar Radar Bekasi, terdapat ada ribuan anak yang masih terkatung-katung masa depan pendidikannya. Setiap tahun lulusan SD/sederajat di Kota Bekasi berkisar di angka 44.562.
Sebagian dari mereka tertampung di SMP negeri dengan kuota sebanyak 13.600, ditambah dengan kuota sekolah swasta berkisar sebanyak 21 ribu. Artinya terdapat sekitar 9 ribu siswa lulusan SD yang saat ini belum tertampung.
Informasi terbaru yang disuarakan oleh LSM GMBI Distrik Kota Bekasi, mereka menemukan data siswa yang tiba-tiba hilang di salah satu sekolah negeri. Peristiwa serupa akan ditelusuri di sekolah-sekolah lain.
Di tengah setumpuk masalah PPDB yang belum terselesaikan, Kepala Disdik Kota Bekasi Uu Saeful Mikdar mengundurkan diri untuk berkontestasi di Pilkada Kota Bekasi.
Gerakan Mahasiswa Bekasi (Germaksi) menilai Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad tidak serius mengurus PPDB tahun ini. Selain ada ribuan anak yang belum mendapatkan sekolah, masih ditemukan kecurangan dalam pelaksanaannya.
“Kami menilai kesiapan penanganan PPDB Online 2024 Kota Bekasi di bawah kepemimpinan Raden Gani beda kelas dengan Tri Adhianto selaku mantan Wali Kota Bekasi, ini jauh lebih baik,” ungkapnya.
Salah satunya perihal kesigapan kepala daerah dalam menanggapi keluhan masyarakat. Hal ini membuat gelombang protes pelaksanaan PPDB tahun ini tidak kunjung berakhir sekalipun kegiatan belajar mengajar di tahun ajaran baru sudah berjalan.
“Seperti kita ketahui, soal PPDB Online Kota Bekasi ramai diperbincangkan setelah kalangan mahasiswa, aktivis dan Ormas terus menyuarakan kegelisahannya lewat aksi di lingkungan Dinas Pendidikan dan kantor Pemkot Bekasi,” tambahnya.
Catatan Radar Bekasi tahun lalu, dugaan kecurangan di jalur zonasi yang menjadi perhatian publik adalah di tingkat SMA/K negeri. Saat itu Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto turun langsung untuk mengetahui persoalan yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya di sekolah yang membuat gaduh.
Di masa Tri memimpin, tepatnya pada 2022, Pemkot Bekasi menganggarkan Rp15 miliar untuk memfasilitasi 3.500 siswa yang tidak mampu. Duit sebanyak itu disiapkan sebagai subsidi uang pangkal dan biaya pendidikan per bulan diberikan setelah Pemkot Bekasi menandatangani kesepakatan dengan BMPS. Bantuan serupa berlanjut pada 2023 dan 2024 ini.
Sebelumnya, Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad menyadari masih ada calon siswa maupun pendaftar yang tidak puas dengan kondisi saat ini. Ia meyakinkan Pemkot Bekasi tidak akan lepas tanggungjawab kepada siswa yang tidak bisa melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
“Pemerintah Kota Bekasi tidak melepas tanggungjawab kepada anak-anak yang belum berkesempatan untuk dapat bersekolah pada satuan pendidikan negeri, dengan cara pemerintah Kota Bekasi telah menjalin kerjasama dengan sekolah swasta yang ada untuk mendapatkan beasiswa pendidikan bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah di sekolah swasta,” paparnya. (sur)
