RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kantor Sekretariat RT maupun RW dinilai sangat penting sebagai penunjang pelayanan di masyarakat. Namun, tidak semua RT dan RW memiliki fasilitas tersebut.
Terutama di lingkungan perkampungan yang minim lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) sehingga usulan pembangunan sekretariat kerap terhambat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Marta HM Tohir mengatakan, pemerintah termasuk dalam hal ini DPRD perlu hadir guna memfasilitasi kebutuhan tersebut.
“Untuk mendukung pelayanan masyarakat, sekretariat RT maupun RW mesti difasilitasi dengan prasarana yang memadai. Dan pemerintah maupun DPRD juga harus ikut andil agar terwujud,” kata Marta sapaan akrabnya, Jum’at (2/8).
Lanjut Marta, selama dirinya menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Bekasi, sejumlah pembangunan sekretariat RT dan RW usulan masyarakat mulai direalisasikan.
Marta juga menegaskan, RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan mempunyai andil besar dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan di level bawah.
“Apalagi penduduk kita sudah padat. Dan kantor sekretariat itu harus ada, baik di tingkat RT maupun RW, agar pelayanan kepada masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.
Dirinya juga telah mengajukan ke Pemkot Bekasi terkait penyediaan lahan untuk pembangunan sekretariat RT dan RW di perkampungan. Sehingga diharapkannya keberadaan sekretariat, perlahan dapat terpenuhi di semua wilayah.
“Kita sudah mengajukan pengadaan lahan di perkampungan. Sehingga RT dan RW yang berada di perkampungan bisa memiliki fasilitas kantor sekretariat. Mudah-mudahan bisa terpenuhi,” pungkasnya. (adv)
