RADARBEKASI.ID, BEKASI – Peran fiskal adaptif menjaga kestabilan ekonomi di Jawa Barat.
Perkembangan Perekonomian sampai dengan 31 Agustus 2024
Pertumbuhan ekonomi global masih dibayangi risiko dan ketidakpastian,setelah pemangkasan suku bunga AS yang antara lain disebabkan oleh dinamika pasar keuangan (volatilitas nilai tukar & yield), risiko geopolitik yang masih tinggi, dan pertumbuhan Eropa sangat lemah,
Kinerja ekonomi Jawa Barat triwulan II 2024 tumbuh positif sebesar 4,95 persen (yoy), dengan PDRB ADHB sebesar Rp706,48 triliun dan ADHK sebesar Rp436,95 triliun.
Neraca perdagangan Jawa Barat bulan Juli masih melanjutkan surplus sebelumnya, di angka USD 2,11 miliar. Nilai ekspor tercatat USD 3,33 miliar, sementara impor mencapai USD1,22 miliar.
Inflasi domestik di wilayah Jawa Barat bulan Agustus terkendali, sebesar 2,39 persen (yoy) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,90. Penyumbang utama inflasi yoy di antaranya adalah komoditas beras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, dan cabai rawit.
NTP dan NTUP Jawa Barat naik akibat semua subsektor alami kenaikan. NTP bulan Juli sebesar 111,99 sementara NTN sebesar 113,61.
Perkembangan APBN sampai 30 Agustus 2024
APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp16,66 triliun dengan total pendapatan sampai 31 Agustus 2024 mencapai Rp99,85 triliun (60,98 persen dari APBN total belanja Rp83,19 triliun (65,72 persen dari APBN).
Pendapatan Wilayah Jabar tumbuh sebesar 1,98 persen (yoy) atau senilai Rp1,94 triliun. Kenaikan terbesar terjadi pada Pajak Bumi dan Bangunan yang tumbuh 14,18 persen atau senilai Rp43,89 miliar dan PPh Non MIgas yang tumbuh sebesar 9,40 persen atau senilai Rp3,47 triliun. Kenaikan Bea Masuk sebesar 9,91 persen karena terdapat importasi Bulog dan realisasi pelunasan dari hasil audit cukup signifikan.
Kinerja Belanja Pemerintah Pusat mengalami pertumbuhan sebesar 15,99 persen atau senilai Rp4,29 triliun. Pertumbuhan terjadi pada semua jenis belanja, pertumbuhan terbesar pada belanja barang sebesar 20,54 persen atau senilai 2,27 triliun.
Realisasi TKD tumbuh sebesar 13,94 persen (yoy). Pertumbuhan terjadi di semua jenis Dana kecuali DAK Fisik yang terkontraksi. Realisasi terbesar padaDAU sebesar Rp46,99 triliun. Pertumbuhan tertinggi pada Dana Insentif Fiskal.
Keseimbangan Primer menunjukkan surplus sebesar Rp16,66 triliun yang lebih kecil jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Semakin membaiknya kinerja penerimaan perpajakan dan PNBP memberikan andil yang kuat dalam menciptakan angka surplus.
Penerimaan pajak sampai Agustus 2024 mencapai Rp76,235 triliun. Penerimaan pajak tahun 2024 tumbuh positif sebesar 3,01 persen (Rp2,230 triliun), dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Dari lima jenis pajak, kelompok PPN dan PPnBM mengalami kontraksi sebesar -3,57 persen (Rp1,291 triliun) dibanding periode yang sama tahun lalu. Jenis pajak PPh Non Migas mengalami peningkatan sebesar 9,40 persen (Rp3,473 triliun). PBB mengalami pertumbuhan sebesar 14,18 persen (Rp44 miliar) dibandingkan periode Agustus 2023. Jika dilihat dari realisasi per bulan, secara netto, pada realisasi bulan Agustus 2024 sebesar Rp9,16 triliun. Lebih besar jika dibanding realisasi netto bulan Agustus 2023 sebesar Rp. 6,20 triliun. Kanwil DJP Jawa Barat III menyumbangkan capaian penerimaan sebesar Rp19,82 triliun (tumbuh positif 6,6%).
BACA JUGA: Jaga Kestabilan Perekonomian, APBN Jawa Barat Semester I Terjaga Optimal
Distribusi target penerimaan untuk Kanwil DJBC Jawa Barat TA 2024 Rp36,099 triliun, naik 2,69 persen dari target Tahun 2023. Penerimaan rutinRp18,90 triliun (52,36 persen) dan Extra Effort Rp107,34 miliar (0,57 persen).Cukai Produk Plastik dan MBDK belum ada realisasi. Tidak ada realisasi Bea Keluar (BK) pada Kanwil DJBC Jawa Barat.
Kanwil dan KPPBC melakukan penindakan rokok ilegal sebanyak 3.124 penindakan, jumlah Barang Hasil Penindakan 36,53 juta batang dengan perkiraan nilai barang Rp49,95 miliar dan potensi penerimaan negara yang hilang Rp26,96 miliar.
Total realisasi PNBP tumbuh positif sebesar 10,85 persen (yoy) dengan capaian 93,36 persen dari target Rp5,04 triliun yang kontribusi dari berbagai sumber PNBP lainnya dan pendapatan yang dihasilkan Badan Layanan Umum.
Dalam rangka percepatan transformasi ekonomi jangka pendek, Pemerintah mengalokasikan peran fiskal melalui berbagai kegiatan, antara lain Pengendalian Inflasi (Stabilitas Harga) dalam bentuk Prasarana Jaringan Sumber Daya Air, Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan), OM Prasarana Bidang SDA dan Irigasi, OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air.
Hingga Agustus 2024 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp1,392 triliun sementara untuk Penghapusan Kemiskinan Ekstrem realisasi mencapai Rp662,63 miliar. Upaya Penurunan Prevalensi Stunting di Jawa Barat telah dilaksanakan dengan realisasi anggaran mencapai Rp43,54 miliar.
Peran fiskal dalam Peningkatan Investasi telah direalisasikan dana sebesar Rp549,57 juta. Realisasi untuk Penurunan Tingkat Pengangguran mencapai Rp124,96 miliar. Untuk Penyaluran Bantuan Sosial, realisasi Bansos s.d. 31 Agustus 2024 di Jawa Barat mencapai Rp10,51 triliun dengan jumlah 24.989.651 KPMyang terdiri dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Program Keluarga Harapan (PKH), Yatim Piatu (YAPI) dan Kartu Prakerja.
Sebagai kesimpulan, kondisi global terus dicermati sementara volatilitas pasar keuangan diharapkan menurun seiring semakin jelasnya arah kebijakan moneter negara maju. Pertumbuhan ekonomi kuartal II terjaga positif 4,95 persen yang didukung konsumsi yang terjaga kuat dan pertumbuhan investasi.
Kinerja APBN sampai Agustus 2024 terjaga on-track sambil mengantisipasi perlambatan pendapatan negara dan menjaga kualitas belanja negara. APBN terus dioptimalkan sebagai shock absorber dalam melindungi masyarakat dan menjaga kestabilan perekonomian. (oke/*)
