RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keberadaan BisKita Trans Bekasi Patriot menjadi mimpi buruk bagi para sopir dan pengusaha angkot di Kota Bekasi. Para sopir angkot mengklaim bahwa jumlah penumpang mereka menurun hingga 80 persen sejak BisKita mulai beroperasi.
Penurunan penumpang tersebut menyebabkan penghasilan mereka merosot.
“Penghasilan sopir angkot di Kota Bekasi saat ini miris. Hampir nggak ada uang yang bisa dibawa pulang untuk menghidupi anak dan istrinya,” ungkap pengurus Angkot K-11, Simanjuntak, saat ditemui Radar Bekasi di sela aksi unjuk rasa para sopir angkot di Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (2/10).
Simanjutak dan para koleganya mengaku siap bersaing dengan BisKita. Asalkan pemerintah tak segera mencabut subsidi kepada BisKita. Kalaupun harus memberikan subsidi kepada BisKita, maka pemerintah seharusnya memberikan hal yang sama kepada angkot.
BACA JUGA: Pj Wali Kota Bekasi dan Kadishub Soal Demo Sopir Angkot Protes BisKita
“Jadi kami meminta kepada dinas terkait supaya itu (subsidi) dicabut, mari BisKita berbayar. Kenapa sih takut bersaing dengan angkutan reguler, padahal pakai AC,” katanya.
Diketahui, sejak beroperasi pada awal tahun, pemerintah memberikan subsidi kepada BisKita. Ini membuat masyarakat mendapatkan pelayanan gratis dalam bertransportasi.
Di sisi lain, kondisi ini tentu saja sangat merugikan para sopir dan pengusaha angkot. Penghasilan mereka terus merosot tajam. Sebelum kehadiran BisKita, para sopir bisa mengantongi pendapatan Rp120 ribu dalam sehari.
Penghasilan tersebut biasanya disetorkan kepada pengusaha angkot sekitar Rp70 ribu. Sedangkan penghasilan para sopir hari ini dalam seharinya hanya Rp40 ribu.
“Biasanya penghasilan Rp120 ribu per hari, sekarang cuma Rp40 ribu. Sangat jauh, kita prihatin sama mereka,” ungkap Ketua DPC Organda Kota Bekasi, Indra Hermawan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi, Zeno Bachtiar akan membuka ruang untuk berdialog dengan para sopir dan pengusaha angkot.
BACA JUGA: Omset Tergerus Biskita, Sopir Angkot Geruduk DPRD Kota Bekasi
“Jadi besok (hari ini,red)diundang kembali oleh Anggota Dewan yang terhormat, teman-teman kita dari Organda dan teman-teman dari K-11 untuk kemudian merumuskan apa-apa saja yang menjadi catatan pada pemerintah kota dalam hal pengoperasian Buy The Service (BTS) tersebut,” terangnya.
Di lain pihak, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi merasa prihatin dengan merosotnya pendapatan para sopir.
“Penghasilan mereka saat ini tentu saja tidak cukup untuk biaya keluarganya,” ungkapnya.
Salah satu poin tuntutan yang penting untuk ditindaklanjuti, menurut Sardi adalah penetapan tarif BisKita. Jika tidak segera ditetapkan maka akan semakin menggerus pendapatan sopir angkot.
“Dan mereka tidak keberatan kalau Rp7 ribu misalnya. Sehingga Organda bersikap, bagaimana dapat memperjuangkan nasib para sopir angkot itu,” tambahnya. (sur)
