RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas yang saat ini ada di setiap kelurahan di Kota Bekasi diharapkan bisa terus ditingkatkan. Mulai dari segi pelayanan hingga jam operasional serta integrasi asuransi jaminan kesehatan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman mengaku kerap melihat menumpuknya penggunaan asuransi BPJS Kesehatan di salah satu fasilitas layanan kesehatan (Fasyankes) membuat layanan tak merata dan optimal.
Pihaknya juga mendorong adanya penambahan jam operasional pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) milik pemerintah, sehingga kapanpun masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlayani.
“Saya pertanyakan Puskesmas di 56 Kelurahan itu, mana Puskesmas yang memberlakukan pelayanan 24 jam. Mana yang belum?. Ketika belum, ini masyarakat pada akhirnya tidak dapat pelayanan di puskesmas terdekat,” kata Wildan sapaan akrabnya, Jum’at (22/11).
Pada akhirnya, lanjut dia masyarakat harus mengakses layanan kesehatan lain yang lebih jauh, baik ke RSUD maupun ke RS Swasta. Sejatinya kata dia, masyarakat bisa mendapat akses layanan kesehatan lebih dekat salah satunya fasyankes milik pemerintah serta pemerataan klinik kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS.
“Saya kira Dinkes dan BPJS Kesehatan harus mengatur secara proporsional, jangan ada keanggotaan peserta BPJS Kesehatan menumpuk di satu titik. Dan membuat tempat lain kosong tidak ada pesertanya,” ujarnya.
Ketika fasyankes merata dan siaga 24 jam melayani masyarakat, diharapkan tidak akan ada lagi penumpukan pasien di satu titik.
“Kita akan lakukan evaluasi baik jam operasional di Puskesmas maupun pembagian kepesertaan BPJS Kesehatan. Agar tidak ada lagi masyarakat di kelurahan (sesuai domisili) yang berobat ke puskesmas kelurahan lain. Pasti akan kita evaluasi,” tandasnya. (adv)
