RADARBEKASI.ID, BEKASI – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak berhenti mengeluarkan kebijakan dan program yang menarik perhatian.
Salah satunya mengirim pelajar yang dinilai nakal ke barak militer. Meski masih dikoordinasikan, namun beberapa kriteria pelajar yang akan dibina oleh tentara itu sudah tampak.
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan menjalin kerja sama dengan Kodam III/Siliwangi.
Kerja sama itu mencakup program pembinaan yang telah disampaikan oleh Dedi Mulyadi. Yakni membina pelajar-pelajar yang dinilai nakal agar lebih disiplin.
”Sebelum pelaksanaan pembukaan program tersebut tentu akan ada pemberitahuan dan semua akan dilaksanakan setelah segala sesuatu sudah dikomunikasikan secara teknis antara Kodam III/Siliwangi dan Pemprov Jabar,” terang dia.
Wahyu menyampaikan bahwa mekanisme penentuan pelajar yang dikirim ke barak militer merujuk pada keterangan Dedi Mulyadi. Mereka akan memprioritaskan pelajar terlibat tawuran dan pelajar yang masuk geng motor. Tentu dengan kesepakatan antara pihak sekolah dengan orangtua.
”Dengan prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, terlibat geng motor, dan siswa yang orangtuanya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik secara etika dan perilaku,” imbuhnya.
Jenderal bintang satu TNI AD itu pun menekankan, penentuan kriteria tersebut berdasar rencana dari Pemrpov Jawa Barat. Bukan dari TNI AD atau Kodam III/Siliwangi. Keputusannya juga akan melibatkan orang tua siswa dan para siswa itu sendiri.
”Untuk programnya, secara umum seperti yang sudah disampaikan gubernur Jabar. Yaitu pembinaan karakter bagi siswa-siswa yang memiliki sikap perilaku negatif, meliputi pendidikan etika, pengetahuan, pertanian dan kedisiplinan,” ucap Wahyu.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku menggandeng TNI dan Polri dalam pelaksanaan program pendidikan berkarakter di beberapa wilayah di Jawa Barat. Program ini bertujuan untuk membina siswa yang terindikasi nakal agar terhindar dari perilaku negatif.
“Tidak harus langsung di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dianggap rawan terlebih dahulu, lalu bertahap,” kata Dedi dalam keterangan resmi.
Program ini akan mulai dilaksanakan pada 2 Mei 2025. Untuk mendukung pelaksanaannya, pihak TNI akan menyiapkan sebanyak 30 hingga 40 barak. Peserta program akan dipilih berdasarkan kesepakatan antara orangtua dan pihak sekolah. Siapa saja siswa yang menjadi prioritas? Siswa yang menjadi prioritas dalam program ini adalah mereka yang sulit dibina dan terindikasi terlibat dalam pergaulan bebas maupun tindakan kriminal.
Dedi Mulyadi menjelaskan, selama enam bulan, siswa akan dibina di barak dan tidak mengikuti sekolah formal.
“TNI yang akan menjemput langsung siswa ke rumah untuk dibina karakter dan perilakunya,” terang Dedi.
Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pembiayaan. Dedi menegaskan bahwa pendidikan berkarakter ini diharapkan dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab.(mif/jpc)
