Berita Bekasi Nomor Satu

Kebijakan Dedi Mulyadi Bikin Kacau Wisata Bekasi

GM Transera Waterpark Zakky Afifi menjelaskan replika peninggalan Nabi Muhammad kepada Ketua IPEMI Inggrid Kansil, beberapa waktu lalu. FOTO: DOKUMEN/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melarang kegiatan study tour keluar kota bagi pelajar berdampak besar terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bekasi.

Ketua Perhimpunan Usaha Taman Kreasi Bekasi, Zakky Afifi, mengatakan larangan tersebut memukul aktivitas wisata, terutama destinasi edukatif yang selama ini mengandalkan kunjungan pelajar.

“Banyak yang kacau. Mei yang biasanya liburan sekolah, sekarang nggak boleh ya. Mau gak mau kita harus melakukan efisiensi (pegawai),” kata Zakky saat kepada Radar Bekasi, Minggu (1/6).

BACA JUGA: Wisuda dan Study Tour PAUDQ Nurul Hikmah Bekasi Timur Rp1,15 Juta Dibatalkan Usai Diprotes Orangtua Murid

Sejumlah destinasi wisata, termasuk Museum Sejarah Islam di kawasan Transera Waterpark, terdampak kebijakan tersebut.

Museum Sejarah Islam, kata Zakky, memiliki daya tarik berupa replika peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, seperti sandal, tongkat, pedang, hingga miniatur rumah Nabi.

Sejak larangan study tour diberlakukan pada Februari 2025, kunjungan pelajar dari luar kota turun drastis. Padahal, museum tersebut bisa menjadi sarana edukasi yang bernilai bagi siswa sekolah.

BACA JUGA: Basah-basahan jadi Tren Perayaan Kelulusan di Kabupaten Bekasi

“Sebetulnya (Museum Sejarah Islam,red) ini kan bisa buat edukasi anak sekolah. Cuma kami tidak bisa memaksakan, karena kebijakan pada pemerintah,” ungkap pria yang juga GM Transera Waterpark ini.

Zakky menjelaskan, wisata edukatif di Kabupaten Bekasi selama ini sangat bergantung pada program study tour sekolah. Apalagi lokasinya cukup strategis karena berada di koridor timur yang dekat dengan DKI Jakarta.

“Paling kita akan mengalihkannya ke komunitas-komunitas untuk menyelenggarakan event di sini (Transera Waterpark) selama kebijakan itu berlaku,” terangnya.

Ia berharap Gubernur Jawa Barat dapat meninjau ulang kebijakan tersebut. Mengingat dampaknya tidak hanya pada kunjungan wisata, tetapi juga pada lapangan kerja warga sekitar. (ris)