RADARBEKASI.ID, BEKASI – Sejumlah kebijakan PT Mitra Patriot (Perseroda) kembali menuai sorotan DPRD Kota Bekasi. Mulai dari keberadaan kontainer di kawasan wisata Kalimalang hingga penjualan Bus Transpatriot, dinilai minim transparansi dan komunikasi. Komisi III DPRD Kota Bekasi pun bersiap mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Wali Kota Bekasi terkait evaluasi kinerja direksi BUMD tersebut.
Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, mengungkapkan PT Mitra Patriot sebagai mitra kerja dinilai tidak pernah menyampaikan penjelasan maupun laporan terkait sejumlah program yang belakangan ramai dipersoalkan publik.
“Kami justru mengetahui persoalan setelah ramai menjadi pembicaraan masyarakat. Baru kemudian kami paham ada masalah. Termasuk soal kontainer di Kalimalang dan penjualan bus. Semua ini sedang kami sikapi,” kata Arif, Senin (19/1).
Arif menegaskan, hasil rapat internal Komisi III akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi kepada Wali Kota Bekasi agar dilakukan evaluasi terhadap Direktur PT Mitra Patriot. Meski demikian, DPRD masih memberikan ruang perbaikan dalam jangka waktu tertentu.
“Kami masih memberi kesempatan enam bulan ke depan, tapi ini sudah menjadi peringatan keras,” ujarnya.
Menurut Arif, komunikasi yang terbuka antara BUMD dan DPRD merupakan kunci dalam pengambilan kebijakan strategis agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ia juga menyoroti peran Kepala Bagian Ekonomi Setda Kota Bekasi yang dinilai perlu lebih aktif dalam mengawal kinerja BUMD.
“Kabag Ekonomi sebagai bagian dari struktur pembina BUMD harus mampu memberikan masukan positif dan korektif kepada direksi agar kinerja ke depan lebih baik,” tandasnya.(sur)
