RADARBEKASI.ID, BEKASI – Warga Kampung Kebon Kopi menggelar aksi penutupan Jalan KH. Fudholi, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kamis (29/1). Aksi ini dilakukan sebagai protes terhadap kondisi jalan dan drainase yang rusak dan tak kunjung diperbaiki, sehingga sering menimbulkan banjir.
Warga setempat, Ali Sodik, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kekesalan warga karena perbaikan yang telah diusulkan sejak 2023 belum terealisasi.
“Pada 2023 itu sudah ada pengajuan dari pihak desa melalui Musrenbang Desa Karangasih, namun kami tidak tahu pasti terkait usulan tersebut sampai 2026 belum juga ada realisasinya,” ucap pria yang akrab disapa Bobby usai melakukan aksi penutupan jalan.
Bobby menegaskan, warga menuntut agar perbaikan jalan dan drainase sepanjang 1,5 kilometer segera dilakukan.
“Kami tunggu dari pihak pemerintah Kabupaten Bekasi, khususnya kepada para dewan untuk merealisasikan tuntutan kami. Mestinya ada dana taktis untuk penanggulangan masalah bencana, tapi sampai saat ini pemangku jabatannya tidak ada respon,” tegasnya.
Ia memastikan, aksi ini murni spontanitas warga dan tidak diprovokasi pihak manapun. Pasalnya, warga mulai gusar akibat banjir dan kerusakan jalan yang tak kunjung mendapat solusi dari dinas terkait maupun pemerintah daerah.
“Dampak banjir dari drainase dan jalan rusak, jelas dirasakan oleh para warga dan pengguna jalan. Saat ini keadaan yang drainase tersendat sudah masuk sampai ke rumah-rumah warga,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, menyampaikan bahwa usulan perbaikan Jalan KH. Fudholi sudah diajukan sejak dua hingga tiga tahun lalu. Namun hingga 2025, belum terealisasi. Ia memastikan, perbaikan jalan akan dilakukan pada tahun ini.
“Kalau saya lihat data yang ada di Bapedda itu tahun ini mau dibangun peningkatan jalan di situ. Saya siap mengawal. Kalau di Bapedda sudah ada titiknya, dan anggarannya pun, DPA-nya sudah ada Rp1,9 miliar,” ucapnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan, dirinya memahami keresahan warga karena wilayah tersebut termasuk dapilnya.
“Ini tentunya di satu sisi semuanya aware, pemerintah juga harus bijak, masyarakat juga kudu sabar,” sambung politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. (pra)
