Berita Bekasi Nomor Satu

Bekasi ‘Banjir’ Prestasi, Pelayanan Publik hingga BUMD Diakui Nasional

ILUSTRASI: Plaza Pemkot Bekasi. FOTO: RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Di momen bersejarah HUT ke-29 Kota Bekasi tepat pada 10 Maret 2026, Pemerintah Kota Bekasi terus menunjukkan taringnya dalam hal inovasi, pelayanan, dan tata kelola pemerintahan.

Berbagai penghargaan nasional dan provinsi menambah daftar prestasi Kota Bekasi. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan Wali Kota Tri Adhianto dan Wakil Wali Kota Harris Bobihoe bukan sekadar seremonial, tetapi nyata dirasakan masyarakat.

Salah satu penghargaan bergengsi yang berhasil diraih adalah Baznas Awards 2025 dalam kategori Kepala Daerah Pendukung Gerakan Zakat. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sebagai pengakuan atas dukungan Pemkot Bekasi dalam memaksimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

Tak hanya di bidang sosial, Wali Kota Tri Adhianto juga menerima penghargaan Top Pembina BUMD 2025, yang menegaskan peran aktifnya dalam mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, menciptakan inovasi bisnis daerah, serta memastikan tata kelola yang transparan.

Sementara itu, capaian di sektor pelayanan publik tak kalah membanggakan. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB No.3 Tahun 2026, Kota Bekasi meraih Predikat A Pelayanan Prima, dengan skor 4,73 di tingkat provinsi, menempatkan kota ini di posisi tiga terbaik setelah Kota Depok dan Kota Bandung. Di tingkat nasional, Kota Bekasi menempati peringkat enam, berada di bawah Surabaya, Surakarta, Denpasar, Depok, dan Bandung.

“Setahun perjalanan pemerintahan bukan sekadar momen seremonial, melainkan waktu refleksi untuk mengukur capaian sekaligus melakukan pembenahan. Apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum maksimal harus segera dibenahi agar masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” ujar Tri Adhianto, menambahkan bahwa momentum Hari Jadi ke-29 menjadi pengingat pentingnya evaluasi dan inovasi berkelanjutan.

Wali Kota menekankan bahwa komunikasi dua arah dengan masyarakat menjadi kunci perbaikan pelayanan.

“Adanya komunikasi dua arah tidak saja untuk kepentingan pemerintah, tetapi hari ini juga membuka diri mengenai apa yang harus diperbaiki,” tambah Tri.

Pemerintah terus mendengar aspirasi masyarakat dan menjadikan masukan itu sebagai bahan evaluasi, dengan tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku.

Transparansi menjadi salah satu kekuatan Kota Bekasi. Hingga saat ini, Pemkot telah berhasil mempertahankan capaian keterbukaan informasi publik tujuh kali berturut-turut, menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membuka akses informasi bagi masyarakat. Setiap laporan, keluhan, atau masukan warga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Di sektor pendidikan, beberapa sekolah di Kota Bekasi meraih Adiwiyata Nasional 2025, penghargaan di bidang pendidikan lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen Pemkot untuk menanamkan kesadaran ekologis pada generasi muda, sambil memperkuat kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Di tingkat komunitas, RW 14 Kelurahan Perwira berhasil meraih penghargaan Kampung Tangguh Jaya 2023, sebagai bentuk apresiasi atas ketangguhan dan partisipasi warga dalam membangun lingkungan aman dan produktif.

Bidang kesehatan dan sosial juga menjadi perhatian serius Pemkot Bekasi. Capaian kota ini antara lain mencatat cakupan imunisasi zero dose tertinggi dan implementasi target Triple 95 HIV/AIDS di Jawa Barat. Prestasi ini membuktikan keberhasilan pemerintah dalam melindungi kesehatan warga sekaligus menurunkan risiko penyakit menular.

Kota Bekasi juga meraih penghargaan PROKLIM (Program Kampung Iklim) bagi beberapa kelurahan yang dinilai aktif dalam pengendalian perubahan iklim, sekaligus penghargaan Pengelolaan Media Sosial Terbaik, sebagai apresiasi atas komunikasi publik pemerintah yang responsif dan mudah dijangkau masyarakat.

Di bidang pengadaan barang dan jasa, Pemkot Bekasi berhasil meraih Predikat Sangat Baik LKPP, menunjukkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.

Tri Adhianto menegaskan, penghargaan-penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemkot Bekasi tidak hanya berjalan berdasarkan angka atau skor, tetapi menekankan pelayanan nyata yang dirasakan masyarakat.

“Kehadiran pemerintah di tengah warga menjadi kunci agar setiap kebijakan dan program tepat sasaran. Turun langsung ke lapangan sangat penting agar mengetahui kondisi riil dan mengambil keputusan cepat dan tepat,” tegasnya.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menilai capaian ini selaras dengan transformasi Kota Bekasi menjadi kota metropolitan yang terus berbenah. “Pembenahan sudah banyak dilakukan, dari infrastruktur, ruang terbuka hijau, hingga perbaikan trotoar, terutama di area simpul transportasi massal. Ini menambah kenyamanan publik sekaligus kualitas hidup warga,” ujarnya.

Sardi menambahkan, Mall Pelayanan Publik (MPP) dan layanan jemput bola menjadi inovasi nyata yang mempermudah warga mengakses berbagai layanan, mulai administrasi kependudukan, pendidikan, hingga kesehatan. “Pelayanan publik semakin mudah dijangkau, dan evaluasi terus dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Development and Local Partnership (IDP-LP), Riko Noviantoro, mengingatkan bahwa penghargaan bukan tujuan akhir.

“Esensi dari pengelolaan pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakat. Penghargaan hanya bermakna jika berdampak pada penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan publik,” ujarnya.

Riko menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan dan keberanian pemerintah menerima kritik maupun masukan dari masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha.

“Kalau hari ini angka kemiskinan 10, maka tahun depan harus diturunkan menjadi lima. Pemerintah tidak boleh berbesar hati dengan pencapaian,” tambahnya.

Dengan kombinasi inovasi, evaluasi berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat, Kota Bekasi menegaskan posisinya sebagai kota yang bergerak maju, modern, dan berorientasi pada kesejahteraan warga.

Momentum Hari Jadi ke-29 Kota Bekasi menjadi pengingat bahwa semua penghargaan yang diterima harus berdampak langsung pada masyarakat, bukan sekadar angka atau penghargaan administratif.

Penghargaan yang diterima bukan hanya kebanggaan, tetapi juga refleksi nyata dari dedikasi Pemkot Bekasi dalam menjalankan pemerintahan yang profesional dan humanis.(sur)