Oleh: Dahlan Iskan
Kabinet kita yang gendut kian tambun saja: ada nomenklatur baru di reshuffle kabinet Merah Putih kemarin. Dibentuk kemenko baru: hilirisasi dan transisi energi. Ada pula tambahan wakil menteri di banyak kementerian.
Bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diganti memang sudah waktunya. Bahwa yang menggantikannya adalah Komjen Suyudi Ario Seto adalah kejutan. Respons publik umumnya sangat positif. Ia salah satu jenderal yang netral dari perkubuan mana pun.
Listyo Sigit sendiri mendapat akomodasi yang memadai: menjadi kepala staf presiden (KSP).
Itu posisi yang sangat penting: sama dengan west wing-nya Gedung Putih. KSP seharusnya menjadi pemegang dashboard kepresidenan: apa saja program presiden yang sudah jalan, setengah jalan, dan tidak jalan.
KSP punya wewenang memanggil para menteri, utamanya yang membuat program presiden tidak jalan.
Itu kalau KSP difungsikan seperti west wing. Bisa juga KSP tidak diberi wewenang apa-apa. Semua itu tergantung pada presidennya.
Ups…. Kadang bisa juga tergantung dari orang yang menjabat.
Saya mengamati: ada tipe orang yang diberi jabatan apa pun tetap menonjol. Termasuk ketika diberi jabatan ”buangan”.
Ada juga tipe orang yang diberi jabatan penting pun tidak banyak berbuat.
Presiden Prabowo ternyata mendengar apa yang disuarakan dengan riuh di media: agar mengganti Menteri Luar Negeri Sugiono. Untuk selanjutnya kita akan melihat Sugiono tergolong tipe orang seperti apa. Apakah jabatan barunya, menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, lebih membuatnya berfungsi.
Kita tidak pernah mendengar apa saja kiprah menko PMK yang digantikan Sugiono: Prof Dr Pratikno.
Sebelum menjabat menko, beliau dua periode menjadi mensesneg-nya Jokowi. Anda sudah tahu: beliau juga mantan rektor Universitas Gadjah Mada.
Bahwa jarang muncul di media, mungkin karena beliau tergolong tipe orang yang rendah hati, low profile dan sedikit bicara banyak kerja. Sesekali nama Pratikno muncul di media kaitannya dengan ijazah S-1 kehutanan Presiden Jokowi.
Pratikno dicopot begitu saja. Tidak ada jabatan ”hiburan” yang diberikan kepadanya. Atau, mungkin saja diberi tapi ditolak. Dengan berpikir positif seperti itu setidaknya tidak perlu berburuk sangka bahwa di reshuffle ini dua anggota “Geng Solo” dicopot.
Saya ingin mengulas lebih panjang soal kemenko yang baru: Hilirisasi dan Transisi Energi. Lebih menarik lagi karena yang menjabat menko adalah Bahlil Lahadalia –dirangkap dengan jabatannya selama ini: menteri ESDM.
Kita belum tahu: kementerian apa saja yang akan di bawah menko hiltrans. Yang pasti Kementerian ESDM dan Perindustrian. Apakah kementerian perdagangan akan di bawahnya juga.
Dalam reshuffle kemarin Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dicopot. Penggantinya tetap dari Golkar: M. Sarmuji, yang tak lain adalah sekjen Golkar. Maka, karena ketua umumnya menko dan sekjennya menjabat menteri perindustrian koordinasi di DPP Golkar bisa lebih lancar.
Presiden Prabowo rupanya melihat hilirisasi dan transisi energi termasuk yang akan didorong keras. Hilirisasi nikel misalnya, bisa dianggap sukses. Sedang untuk bauksit dan timah masih jauh. Maka menterinya diganti.
Bagaimana dengan transisi energi? Sebagai menko, Bahlil bisa minta pertanggungjawaban menteri ESDM. Bahlil memerintah Bahlil. Bahlil marah-marah ke Bahlil. Lebih mudah. Melekat pada orang yang sama.
Transisi energi –dari fosil ke tenaga surya– memang punya hambatan besar di PLN. Listrik untuk Jawa dan Sumatera sudah cukup. Harga produksinya pun murah –karena didominasi oleh batu bara dan tenaga air. PLN langsung sulit kalau harus membeli listrik dari solar cell yang lebih mahal.
Tapi PLN kan milik negara. Bisa dipaksa negara untuk berubah ke solar cell –asal selisih harganya ditanggung oleh yang memerintahkan: negara. Misalnya lewat subsidi.
Transisi energi memang krusial sekali. Saya ingin tahu apa perintah tegas Bahlil ke Bahlil di soal transisi energi ini.
Beda dengan hilirisasi. Sukses hilirisasi nikel –matur nuwun Pak Jokowi– ternyata bisa menjadi pendorong kemajuan lebih tinggi lagi. Berkat ada hilirisasi nikel kini di Morowali muncul industri lanjutan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Yakni industri berbagai jenis material baterai lithium untuk diekspor. Termasuk jenis yang bahan bakunya diimpor ke Morowali dari Australia dan Afrika Selatan.
Lihatlah grafik yang menyertai tulisan ini: awalnya ekspor hasil hilirisasi nikel mencapai USD315 juta. Begitu muncul jenis industri lanjutannya ekspor melonjak sampai ke USD1.266 juta. Itu angka bandingan tahun 2025 dan 2026 –sama-sama enam bulan pertama.
Itu yang disebut invisible impact: kemajuan melahirkan kemajuan yang lain.
Yang saya khawatirkan adalah ini: Presiden Prabowo akan memaksakan hilirisasi batu bara. Yakni mengubah batu bara menjadi gas. Secara teori dan secara ilmu itu sangat baik dan ideal. Tapi dalam praktik masih sangat sulit.
Apalagi harga batu bara 4.000 kalori kini sudah USD80/ton. Kalau dijadikan gas harga gasnya bisa USD18/MMBTU. Sedang harga gas alam sekarang di bawah itu.
Memang secara teknologi sudah ada yang membuktikan: Amerika, Afrika Selatan, Tiongkok. Batu bara dipanaskan di ruang tanpa oksigen: menjadi gas sintetis. Lalu sin gas itu diproses lebih lanjut: dimurnikan. Jadilah gas setara gas alam.
Kelihatannya sederhana dan beres. Tapi stabilitas harga batu bara sulit dipegang.
Memang persoalan gas sekarang ini rumit sekali. Industri sudah banyak yang tergantung pada gas. Tapi banyak industri tidak mendapat kepastian pasokan gas. Termasuk kepastian harga. Industri di Jawa Barat yang paling menderita soal gas ini.
Mungkinkah Presiden Prabowo akan memaksakan seluruh batu bara Indonesia diolah jadi gas? Apakah itu yang menyebabkan Agus Gumiwang diganti? Atau itu skenario Bahlil saja: untuk konsolidasi Golkar?
Secara politik reshuffle ini banyak dihubungkan Jokowi. Secara ekonomi dihubungkan ke Bahlil. (Dahlan Iskan)
