RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menuai sorotan dari kalangan masyarakat sipil.
Koalisi Advokasi Perampasan Aset menilai, proses pembentukan regulasi tersebut tidak melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan minim keterbukaan.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak tersedianya dokumen rancangan undang-undang secara terbuka bagi masyarakat selama proses pembahasan berlangsung. Kondisi tersebut dinilai menghambat publik untuk mengetahui sekaligus memberikan masukan terhadap substansi aturan yang akan disahkan.
Atas persoalan itu, koalisi masyarakat sipil melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pelanggaran etik.
“Jadi hari ini kami sebagaimana perwakilan daripada koalisi menyampaikan pengaduan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan atas dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua DPR dan Ketua Komisi III terkait dengan rancangan tidak disebarluaskannya rancangan undang-undang perampasan aset,” kata anggota koalisi yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Ibrahim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ibrahim menjelaskan, penyebarluasan rancangan undang-undang merupakan bagian dari kewajiban dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Namun, hingga regulasi tersebut disahkan, koalisi mengaku belum menemukan dokumen RUU Perampasan Aset yang dipublikasikan melalui laman resmi DPR.
Dia menyampaikan, laporan yang diajukan koalisi telah diterima sekretariat MKD dan mendapatkan nomor registrasi. Koalisi berharap pengaduan tersebut segera ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan etik, termasuk pemberian sanksi apabila dugaan pelanggaran terbukti.
Ibrahim juga mempertanyakan apakah proses pembahasan di DPR, khususnya Komisi III, telah memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna. Menurutnya, banyaknya organisasi masyarakat yang diundang dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) tidak serta-merta membuktikan bahwa masyarakat telah dilibatkan secara substansial.
“Artinya kita berpandangan bahwasanya 100 kelompok pun yang diundang oleh DPR hari ini dalam proses RDPU itu belum bisa dinyatakan sebagai meaningful participation karena drafnya sendiri tidak pernah dibuka kepada publik,” jelasnya.
YLBHI Beberkan Sejumlah Pasal Kontroversial
Di sisi lain, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) turut memberikan catatan kritis terhadap substansi UU Perampasan Aset. YLBHI pada prinsipnya mendukung keberadaan regulasi untuk memperkuat pemberantasan korupsi, kejahatan ekonomi, sekaligus mengembalikan aset yang berasal dari tindak pidana.
Ketua YLBHI Muhamad Isnur menyatakan, negara perlu memiliki instrumen hukum untuk mencegah pelaku kejahatan tetap menikmati keuntungan yang diperoleh secara ilegal, termasuk ketika aset telah disembunyikan atau dialihkan kepada pihak lain maupun ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan.
Meski demikian, hasil telaah YLBHI terhadap Draf Timus-Timsin RUU Perampasan Aset tertanggal 16 November 2026 menemukan sejumlah persoalan mendasar. Catatan tersebut mencakup aspek hukum acara, perlindungan hak asasi manusia (HAM), mekanisme pengawasan, tata kelola aset, kepastian hukum, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.
Meskipun draf telah memuat prinsip keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, dan akuntabilitas serta mengatur mekanisme non-conviction-based forfeiture (NCBF), pengaturan kewenangan negara belum diimbangi sistem pengawasan yang memadai.
Kewenangan untuk menelusuri aset, menghentikan transaksi, memblokir rekening, melakukan penyitaan, meminta dokumen, hingga merampas dan mengelola harta dinilai harus disertai mekanisme kontrol yang ketat.
“Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya,” ucap Isnur.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah Pasal 30 ayat (5). Pasal tersebut dinilai membatasi hak tersangka atau terdakwa yang melarikan diri atau masuk daftar pencarian orang (DPO), terdakwa yang menjalani persidangan tanpa kehadiran, maupun advokatnya untuk mengajukan keberatan.
YLBHI meminta ketentuan tersebut dihapus, karena status DPO tidak semestinya menghilangkan hak seseorang untuk mendapatkan bantuan hukum dan menguji dasar hukum perampasan aset. Mekanisme NCBF memang memungkinkan proses berjalan tanpa kehadiran pemilik aset, tetapi bukan berarti hak pembelaan dapat dikesampingkan.
YLBHI juga menyoroti belum adanya pengaturan yang tegas mengenai standar pembuktian awal sebelum beban pembuktian dialihkan kepada pihak yang mengajukan keberatan. Negara, lanjut Isnuf, harus terlebih dahulu menunjukkan keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan antara aset dan tindak pidana, sekaligus membuktikan bahwa pemblokiran maupun penyitaan memang diperlukan dan proporsional.
Persoalan berikutnya terdapat dalam Pasal 13 dan Pasal 14 yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk meminta dokumen, termasuk mewajibkan penyerahan dokumen asli. YLBHI menilai ketentuan tersebut belum memberikan perlindungan memadai terhadap informasi yang bersifat rahasia dan sensitif.
Beberapa di antaranya meliputi komunikasi antara advokat dan klien, dokumen bantuan hukum, sumber informasi jurnalistik, rekam medis, identitas korban maupun saksi, serta data sensitif milik pembela HAM.
YLBHI menegaskan, undang-undang harus memberikan jaminan terhadap kerahasiaan profesional dan perlindungan sumber informasi. Pembukaan dokumen yang bersifat rahasia seharusnya hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengawasan pengadilan yang ketat.
Selain itu, Pasal 52 juga dinilai belum memberikan konsekuensi hukum yang cukup tegas terhadap penyalahgunaan kewenangan. Sebab, tindakan aparat yang keliru dapat menimbulkan dampak serius, mulai dari pemblokiran rekening dan penyitaan aset hingga terhentinya kegiatan usaha atau lumpuhnya aktivitas organisasi.
“Harus ada akibat hukum nyata: pembatalan tindakan, pengembalian aset, ganti kerugian, rehabilitasi, larangan penggunaan bukti yang diperoleh secara melawan hukum, dan pertanggungjawaban individual aparat,” cetusnya.
Isnur turut mempersoalkan pencantuman pidana mati bagi pelaku korupsi dalam Pasal 4 ayat (2). Menurutnya, hukuman tersebut tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan utama pembentukan UU Perampasan Aset, yakni memulihkan kekayaan hasil tindak pidana.
Dia juga menilai ketentuan tersebut tidak sejalan dengan perkembangan standar HAM internasional yang membatasi penerapan pidana mati pada kejahatan paling serius yang melibatkan pembunuhan disengaja.
“Pemberantasan korupsi tidak membutuhkan populisme penghukuman mati, melainkan pemulihan aset, pemutusan jaringan korupsi, dan penghapusan impunitas,” jelasnya.
Persoalan lainnya berkaitan dengan Pasal 53 yang mengatur pembentukan badan pengelola aset oleh Presiden. Desain kelembagaan dan pengaturan lebih lanjut mengenai badan tersebut diserahkan melalui Peraturan Presiden.
Padahal, lembaga itu nantinya memiliki kewenangan besar, mulai dari menyimpan, menilai, mengembangkan, menggunakan, menjual, hingga mengembalikan aset. Kewenangan tersebut bahkan dapat dijalankan sebelum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Karena itu, YLBHI meminta struktur organisasi, batas kewenangan, mekanisme pengangkatan pimpinan, pencegahan konflik kepentingan, audit, transparansi, hingga pertanggungjawaban atas aset yang rusak atau hilang diatur secara tegas dalam undang-undang.
Kekhawatiran serupa juga disampaikan terkait independensi badan pengawas. Apabila seluruh proses pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, hingga penetapan pimpinan berada di tangan Presiden, independensi lembaga tersebut dinilai berpotensi dipertanyakan.
Ia pun mendorong agar proses seleksi dilakukan secara terbuka dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, ahli HAM, serta kalangan profesional yang independen.
“Jangan sampai UU yang dimaksudkan mengambil kembali hasil kejahatan justru membentuk pusat penguasaan aset baru yang lemah pengawasan,” tegasnya.
Lebih lanjut, YLBHI mengidentifikasi potensi pasal karet dalam Pasal 5 yang mengatur perampasan aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Dalam bagian penjelasan, pihak lain tersebut mencakup pasangan, anak, anggota keluarga, kerabat, rekan kerja, hingga teman.
Isnur menekankan, hubungan keluarga maupun kedekatan sosial dengan pihak yang diduga melakukan tindak pidana tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan untuk merampas harta seseorang.
“Negara harus membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana dan melindungi pihak ketiga yang memperoleh aset secara sah dan beritikad baik. Semakin besar daya paksa negara, semakin presisi norma harus membatasinya,” pungkasnya. (jpc)











