Berita Bekasi Nomor Satu

Pengisian Kursi Wabup Bekasi Mandek, Pengamat: Partai Koalisi Masih Tarik-Menarik

Pengamat Politik Roy Kamarullah

RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pengisian kursi wakil bupati Bekasi sisa masa jabatan 2024–2029 belum menunjukkan perkembangan. Hingga kini, belum ada dua nama calon yang akan diusulkan kepada DPRD Kabupaten Bekasi.

Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, mengatakan belum munculnya dua nama calon wakil bupati menunjukkan bahwa komunikasi dan pembahasan di antara partai koalisi belum menemukan titik temu.

Masing-masing partai pengusung, yakni PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Buruh, ungkap Roy, masih memiliki kepentingan dan keinginan untuk mendorong kader internal. Kondisi itu membuat proses lobi politik berjalan cukup alot.

“Kalau di partai koalisi itu belum lahir dua nama atau belum muncul dua nama, artinya daya tarik dari partai-partai pengusung itu begitu kuat. Entah nanti pada tataran teknis atau pada tataran lobi, tarik-menariknya masih berlangsung,” ujar Roy kepada Radar Bekasi, Rabu (18/11/2026).

Menurut Roy, proses pengisian jabatan tersebut sepenuhnya bergantung pada kesepakatan partai pengusung. Bupati tidak memiliki kewenangan untuk mempercepat ataupun menunda prosesnya, meskipun keberadaan wakil bupati dibutuhkan untuk melengkapi kepemimpinan daerah.

Sebelum DPRD membuka tahapan pendaftaran, partai koalisi harus lebih dahulu menyepakati dua nama kandidat. Kesepakatan itu kemudian dituangkan dalam dokumen resmi yang mendapat persetujuan seluruh partai pengusung.

Persoalannya, setiap partai juga harus mengantongi rekomendasi dari dewan pimpinan pusat (DPP). Artinya, nama yang diusulkan dari daerah harus mendapat persetujuan pimpinan pusat masing-masing partai sebelum diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bekasi.

“Rekomendasi partai koalisi itu harus diterbitkan oleh DPP masing-masing partai koalisi. Tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Itu juga yang membuat prosesnya semakin panjang,” ungkapnya.

Roy menilai DPRD perlu memastikan kesiapan partai koalisi sebelum membuka tahapan pendaftaran. Langkah itu penting agar tidak terjadi kekosongan kandidat setelah pendaftaran dibuka, tetapi tidak ada calon yang mendaftar hingga batas waktu yang ditentukan.

“Kalau saya melihatnya, partai koalisi saat ini belum siap atau belum ada kesepakatan nama-nama yang akan diusung dan diusulkan ke DPRD Kabupaten Bekasi,” tuturnya. (pra)