Berita Bekasi Nomor Satu

Upah Naik, Pengusaha Pertimbangkan Keluar Kota Bekasi

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Farid Elhakamy. FOTO: DOKUMEN/RADAR BEKASI

RADARBEKASI.ID, BEKASI –Kenaikan upah dinilai semakin mengkhawatirkan kalangan pengusaha di Kota Bekasi. Sejumlah pelaku usaha bahkan mulai mempertimbangkan kemungkinan memindahkan bisnis ke daerah lain dengan standar upah lebih rendah.

Hasil rapat pleno Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Bekasi merekomendasikan UMK 2027 sebesar Rp6.480.058 per bulan. Angka tersebut meningkat Rp480.615 atau sekitar 8,01 persen dibandingkan UMK 2026 sebesar Rp5.999.443. Angka tersebut masih menunggu penetapan resmi melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Bekasi, Farid Elhakamy, mengatakan kenaikan upah tahun dinilai sangat memberatkan pengusaha. Selain itu, kenaikan sebesar 8,01 persen berpotensi memperlebar disparitas upah antara Kota Bekasi dan daerah lain.

Kenaikan tersebut mendapat beragam reaksi dari anggota APINDO. Sejumlah pengusaha mulai menghitung kembali beban upah serta untung rugi mempertahankan usaha di Kota Bekasi.

“Reaksi lain ada yang marah dengan menyatakan saatnya pengusaha hitung-hitungan upah dengan Jateng, seperti upah Kota Bekasi sama dengan 2,5 kali upah di Pekalongan. Jadi saatnya kita melakukan kajian untuk keluar dari Kota Bekasi,” ungkapnya kepada Radar Bekasi, Minggu (22/11/2026).

Farid juga mengungkapkan kekecewaan kalangan pengusaha terhadap rapat terakhir Depeko yang berlangsung pada Jumat (20/11/2026). Ia menyoroti sikap anggota Depeko dari unsur pemerintah yang dinilai tidak konsisten dengan hasil kajian sebelumnya.

BACA JUGA: UMK 2027 Kota Bekasi Rp6,48 Juta, Kabupaten Bekasi Rp6,42 Juta

Dalam rapat yang berlangsung di kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bekasi itu, perwakilan pemerintah semula mengusulkan nilai alfa sebesar 0,7. Namun, saat pengambilan keputusan melalui voting setelah jeda rapat, unsur pemerintah justru menggunakan nilai alfa 0,9.

“Nah, semua ini menunjukkan kegelisahan pengusaha yang tidak tertutup kemungkinan akan merugikan pekerja jika perusahaan yang kecewa ini benar-benar hengkang dari Kota Bekasi. Maka upah tinggi ini bisa beresiko buruh akan kehilangan pekerjaan,” ujar Farid.

Terkait dengan keberatan kalangan pengusaha terhadap UMK 2027 tersebut, Farid menyebut pihaknya telah bersurat kepada Gubernur Jawa Barat. Surat tersebut juga ditembuskan kepada Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Wali Kota Bekasi, Kepala Disnaker Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat, Ketua Dewan Pimpinan Nasiona APINDO, Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) Jawa Barat, dan Depeko Bekasi.

Rapat pembahasan UMK Kota Bekasi berlangsung di kantor Dinas Tenaga kerja (Disnaker) menghasilkan keputusan pada Jumat (20/11/2026) malam. Rapat tersebut merekomendasikan UMK Kota Bekasi naik 8,01 persen atau Rp480.615.

“Jadi, UMK di 2027 itu Kota Bekasi sebesar Rp6.480.058,” kata Ketua DPC Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI) Kabupaten dan Kota Bekasi, Purwadi, Jumat (20/11/2026).

Pada detik-detik akhir pengambilan keputusan UMK 2027 itu, Purwadi menyampaikan bahwa Depeko dari unsur pengusaha Walk Out setelah sempat mengikuti Voting. Dengan begitu, perwakilan pengusaha dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Bekasi tidak ikut menandatangani berita acara.

Selain UMK, rapat Depeko juga memutuskan Upah Minimum Sektoral Kota (UMSK) tahun 2027 yang terdiri dari tiga klaster industri tertentu. Kenaikan UMK klaster 1 naik 0, 55 persen atau Rp35.640 dari UMK 2027.

Klaster dua naik 0,45 atau Rp29.160, dan klaster tiga naik 0,35 persen atau Rp22.680. Hasil pembahasan UMK Kota Bekasi rencananya akan diserahkan kepada Wali Kota Bekasi, dilanjutkan ke Gubernur Jawa Barat.

“Supaya segera nanti didorong ke Depeprov untuk melakukan pleno, agar nanti target akhir di tangga 25 harus muncul SK nya,” ucapnya.

Pada hari yang sama , Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi juga telah menyelesaikan pembahasan UMK 2027. Besaran UMK Kabupaten Bekasi tahun 2027 naik menjadi Rp6.427.655.

“Untuk di Kabupaten saya perlu sampaikan juga, kabupaten untuk kebaikan UMK nya persentasenya lebih besar 8,23 persen, penyesuaiannya lebih besar Rp488.770,” ungkapnya.

Kenaikan UMK tahun ini menurutnya cukup besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pihaknya berharap keputusan mengenai UMK tahun 2027 dapat dilaksanakan dengan baik di lapangan, serta kesejahteraan pekerja di Bekasi semakin baik.

Diketahui, nilai UMK tersebut telah melampaui standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Kabupaten dan Kota Bekasi sebesar Rp6.095.843. (sur)