RADARBEKASI.ID, BEKASI – Riak gaduh terjadi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hal ini setelah muncul keputusan organisasi yang memecat Suharso Monoarfa dari jabatan Ketua Umum PPP. Internal partai berlambang Ka’bah itu juga langsung menetapkan penggantinya.
Kegaduhan yang terjadi di tingkat pusat ini, dikhawatirkan akan berimbas ke daerah. PPP Bekasi mengaku was-was suara nya akan jeblok pada Pemilu 2024 mendatang, seperti halnya pada Pemilu 2019 lalu.
“Pada pemilu sebelumnya ada konflik dualisme kepemimpinan di PPP antara Suryadharma Ali (SDA) dan Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi). Nah ini berpengaruh terhadap suara PPP di Kota Bekasi. Akibatnya, suara PPP turun drastis di Kota Bekasi hingga tidak memiliki fraksi,”kata salah satu politisi PPP Kota Bekasi yang enggan disebutkan namanya.
Pada pemilu 2014 lalu, PPP Kota Bekasi mampu mengantar empat kadernya duduk di kursi legislatif, hingga memiliki satu fraksi. Sementara pada pemilu 2019 lalu, hanya memiliki dua kursi,”Turun drastis, separo nya,”sambungnya.
Wakil Sekretaris DPC PPP Kabupaten Bekasi, Himawan Abror menyadari akan ada dampak dari konflik yang terjadi di DPP PPP. “Kalau menurut saya yang namanya dampak, dari perubahaan kepemimpinan pasti ada. Tapi bicara dampak baik atau buruk saya nggak tahu. Karena kalau pemimpin baru, gayanya juga baru lagi,” ungkapnya.
Saat ini, PPP Kabupaten Bekasi ini sedang gencar melakukan konsolidasi internal, dari tingkat desa sampai kecamatan, kemudian merapikan organisasi ditingkat kabupaten atau DPC. Alhasil, sedikit mengganggu kerja-kerja politik yang dilakukan oleh pengurus di daerah.
“Sekarang kita sedang gencar-gencarnya melakukan konsolidasi. Sedangkan pengurus partai di atas sedang ada persoalan. Akhirnya membuat pengurus dibawah sedikit terganggu,” ujar Ketua DPC PPP Kabupaten Bekasi, Cecep Noor, kepada Radar Bekasi, Senin (5/9/2022).
Pria yang juga sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bekasi ini juga merasa khawatir, persoalan yang terjadi di internal partainya membuat dualisme karena menjelang Pemilu 2024. Seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya. Karena tidak bisa dipungkiri, akan ada dampaknya. “Yang saya takutkan kembali mau mendekati Pemilu terjadi dualisme, seperti pemilu dulu,” tuturnya.
Kata Cecep, nanti antara ketua umum yang dilengserkan dengan ketua umum yang baru terjadi gugatan-gugatan secara hukum. Sehingga hanya menjadi tontonan partai lain. Dirinya berharap, semua persoalan yang terjadi di partainya bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat. Terlebih, PPP merupakan partai yang berasaskan Islam. Walaupun, Suharso Monoarfa mungkin ada kesalahan dalam berbicara mengenai menyinggung amplop kyai.
“Mungkin katanya Pak Suharso kemarin ada kesalahan dalam hal sifatnya omongan, masalah menyinggung amplop kyai. Padahal itu kapasitasnya sedang rapat dengan KPK. Harapannya bisa diselesaikan dengan secara musyawarah mufakat. Artinya kalau kesalahan itu dijadikan tabayun juga,” ungkapnya.
Terpisah, pengamat politik sekaligus Dosen Universitas Islam 45 (Unisma) Kota Bekasi, Adi Susila menyebut, polemik kepemimpinan di PPP ini tentunya bisa berimbas pada suara partai di Pemilu 2024 mendatang, atau dapat dipastikan kondisinya hampir serupa dengan kejadian di Pemilu 2019 sebelumnya, dimana dampak pimpinannya ditangkap KPK bikin perolehan suara partai merosot tajam.
Namun demikian, Adi mengatakan, agar hal ini tidak sampai terjadi tentunya pemimpin yang baru itu harus bisa merangkul seluruh faksi di dalam internalnya, khususnya faksi dari kubu pemimpin yang diganti (Suharso), karena tak bisa dipungkiri sebagai pemimpin beliau pasti punya faksi-faksi pendukungnya.
“Intinya, bagaimana caranya pemimpin yang baru ini bisa melakukan konsolidasi di dalam dulu, sehingga ketika itu sudah solid efeknya baru bisa berdampak positif ke luar dengan kata lain kejadian yang pernah terjadi tahun sebelumnya tidak terjadi lagi,” katanya.
Kalaupun hal ini tidak bisa dilakukan, diakui Adi, bukan tidak mungkin faksi-faksi di dalam itu semakin bergejolak. Bahkan, kalau dilihat dari kasus di tahun 2019 lalu itu kan sampai ada banyak kader dari faksi tertentu keluar partai dan eksodus besar-besaran ke partai lain.
“Artinya, apabila tidak ingin terjadi seperti di tahun sebelumnya yang terpenting pemimpin barunya harus benar-benar meyakinkan faksi, khususnya Ketua sebelumnya untuk legowo dan mau tetap berjuang bersama di partai tersebut,” tandasnya.
Sekedar diketahui, Pemecatan Suharso itu dilakukan melalui rapat Mahkamah Partai yang digelar pada 2-3 September 2022. Rapat itu digelar setelah tiga majelis PPP yakni Majelis Syariah, Majelis Kehormatan dan Majelis Pertimbangan mengeluarkan surat fatwa pada 30 Agustus. Isinya, meminta agar Suharso diberhentikan dari jabatan ketum PPP.
’’Mahkamah Partai melakukan rapat dan menyepakati usulan tiga pimpinan majelis untuk memberhentikan saudara Suharso Monoarfa dari jabatan ketua umum,’’ terang Wakil Sekretaris Majelis Pertimbangan DPP PPP Usman M Tokan kemarin (5/9).
Suharso diberhentikan karena dinilai telah menimbulkan kegaduhan di internal PPP. Yakni pernyataannya menyebut ’’Amplop kiai’’. Masalah itu bermula saat Suharso menyampaikan pidato dalam Forum Pendidikan Antikorupsi di kantor KPK pada 15 Agustus lalu. Saat itu, Suharso menyinggung terkait kiai yang menerima amplop. Pernyataan itu pun menjadi polemik, karena dinilai menghina para kiai.
Pasca keputusan Mahkamah Partai, DPP PPP menggelar musyawarah kerja nasional (Mukernas) yang dihadiri 27 DPW PPP se-Indonesia. Forum itu sepakat menunjuk Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas (Plt) ketum PPP.
Dalam pernyataannya, Mardiono menerima keputusan itu. Dia siap menerima menerima amanah yang diputuskan dalam rapat pengurus harian. ’’Atas dukungan dan doa para kiai, bismillah saya akan bekerja keras agar PPP bisa bangkit di Pemilu 2024,’’ kata Mardiono.
Menurut anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, pergantian ketua umum itu merupakan solusi untuk mengakhiri polemik yang selama ini terjadi. Setelah ini, Suharso diharapkan bisa fokus melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Bappenas. Jadi, Suharso fokus tugas kementerian, sementara dirinya akan fokus memimpin partai.
Selanjutnya, kata Mardiono, pihaknya akan mendaftarkan kepengurusan baru ke Kemenkumham. Apalagi, PPP akan menghadapi pemilu yang akan digelar pada 2024 mendatang. ’’Akan kami daftarkan agar tercatat dalam SK Menkumham,’’ ungkapnya.
Terpisah, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan, yang terjadi pergantian hanya posisi ketum. Sementara jabatan lain seperti sekjen, wakil ketua umum, dan pengurus lainnya masih tetap. Setelah tidak menjabat sebagai ketua umum, Suharso akan diberi posisi yang terhormat dalam partai.
Bisa saja, lanjut dia, Suharso akan menduduki jabatan ketua majelis pertimbangan yang ditinggal Mardiono. ’’Bisa saja tukar posisi saja,’’ terangnya. Dia menegaskan tidak terjadi perpecahan dalam tubuh partainya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyampaikan bahwa KPU baru akan bersikap terkait pemberhentian Ketua Umum (Ketum) DPP PPP Suharso Monoarfa saat sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP.
“KPU baru mendengar dari media sehingga KPU nanti akan bersikap kalau memang sudah ada pemberitahuan resmi dari DPP PPP. itu yang pertama,” katanya, di Jakarta Senin.
Kemudian, lanjut Hasyim, pegangan KPU dalam kegiatan pendaftaran partai politik adalah SK Kemenkumham tentang Kepengurusan DPP Partai Politik. “Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan pendaftaran partai politik yang dipegang ya masih itu (SK Kemenkumham),” kata Hasyim.
Dengan demikian, papar dia, kalau ada perubahan SK Kemenkumham tentang Susunan Pengurus DPP PPP, hal tersebut nantinya ada perbaikan dokumen yang akan dilakukan saat masa tahapan perbaikan. “Kalau kemudian ada (terjadi) perubahan kepengurusan (partai politik),” tugasnya. (mhf/pra/lum/far/bay)
