RADARBEKASI.ID, BEKASI – Luas lahan pertanian di Bekasi terus menyusut. Belum lagi ada sejumlah tanah yang saat ini hanya berstatus garapan. Lahan milik korporasi itu masih digunakan oleh warga untuk bertani yang kapan saja diambil oleh pemiliknya- petani harus rela.
Sementara itu, sejumlah petani mengaku kesulitan di tengah mahalnya harga pupuk dan merosotnya harga gabah.
Presiden Joko Widodo awal September lalu mengapresiasi kinerja pertanian karena telah mampu mencapai swasembada beras tiga tahun berturut-turut sejak 2019 sampai 2021. Indonesia telah mendapatkan penghargaan International Rice Research Institute (IRRI), belakangan juga disanjung oleh Direktur Jenderal Food and Organization (FAO) Qu Dongyu karena dinilai telah mampu mengatasi potensi krisis pangan global.
Nama Bhagasasi yang dikenal sebagai penghasil padi sejak masa kerajaan Tarumanegara di abad ke 5. Pada 2020 daerah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Indramayu, disusul Karawang dan Subang. Produksi padi tiga daerah ini mencapai 3,54 juta ton atau setara dengan 38,45 persen dari produksi padi di Jawa Barat.
Lahan baku di Kabupaten Bekasi 2017 tercatat seluas 51 ribu hektare, 2018 luasnya mengalami penyusutan enam persen atau tersisa seluas 48.406 hektare. Sedangkan di Kota Bekasi lahan pertanian pada 2020 tercatat seluas 3.816 hektare, tahun ini luasnya tercatat hanya 312 hektare.
Keputusan menteri ATR/BPN Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 menetapkan peta lahan sawah yang dilindungi di kabupaten atau kota, termasuk Bekasi. Keputusan tersebut menetapkan bahwa lahan baku sawah di Kota Bekasi seluas 531,62 hektare, Kabupaten Bekasi seluas 57.510,77 hektare.
Sementara lahan sawah dilindungi ditetapkan seluas 340,52 hektare di Kota Bekasi dan 39.183,29 di Kabupaten Bekasi. Keputusan ini menjadi acuan pemerintah pusat dan daerah untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Lahan sawah dilindungi di Kota Bekasi seluas 29,65 hektare. Setiap tahun, produksi padi di Kota Bekasi berkisar 3 sampai 4 ribu ton. Jumlah ini tidak bisa mencukupi kebutuhan besar Kota Bekasi selama setahun sebesar 278.688 ton.
Sehingga, Kota Bekasi membutuhkan pasokan beras dari luar daerah. Selama ini kebutuhan persediaan beras datang dari Indramayu, Karawang, hingga Cianjur. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKPPP) Kota Bekasi mengakui bahwa lahan pertanian di Kota Bekasi sudah tidak memungkinkan untuk masyarakat Kota Bekasi bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Kondisi lahan pertanian kita sangat terbatas, makanya kita susun konsep pertanian ala perkotaan atau urban farming,” kata Kepala DKPPP Kota Bekasi, Herbert Panjaitan, Senin (4/10).
Mayoritas lahan pertanian yang masih dimanfaatkan masyarakat saat ini milik pengembang. Untuk mendukung ketahanan pangan lewat pertanian perkotaan, masyarakat diminta untuk memanfaatkan lahan pekarangan rumah, bercocok tanam di dalam ember, di dinding, atau dengan sistem hidroponik, beberapa model urban farming bisa dibarengi dengan budidaya ikan.
Saat ini, ada 75 Kelompok Tani di Kota Bekasi. Hasilnya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau dijual langsung ke pasar.
Dukungan pemerintah kota dalam konsep pertanian perkotaan selama in, kata Herbert, dilakukan melalui distribusi bibit, akses bantuan dari berbagai pihak, hingga edukasi seputar urban farming. Saat ini, pihaknya tengah menyiapkan enam ribu bibit pohon cabai yang rencananya akan dibagikan kepada masyarakat.
Di salah satu RW wilayah Kecamatan Bantargebang, aktivitas pertanian ini disebut mampu membiayai operasional RW hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat di lingkungan.
“Bisa membiayai operasional RW, keamanan, kebersihan, dan hasil (pertanian,Red)nya dibagi ke rumah tangga,” tambahnya.
Selain dukungan pada pertanian perkotaan, pemerintah kota tengah mengajukan bantuan alat pertanian kepada pemerintah pusat untuk membantu aktivitas pertanian konvensional di sawah.
Sementara itu, sejumlah petani di Bekasi saat ini sedang memutar otak mengatur biaya pertanian. Pasalnya, tingginya harga pupuk dan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak sebanding dengan harga gabah yang terus merosot.
“Kalau sekarang semua petani pada menjerit. Karena pada panen sebelumnya pertanian kaga jadi padinya, hanya setengah persen, terus saat mau di jual harga padi murah. Terlebih sekarang harga pupuk, obat semprot, dan kebutuhan lainnya naik, karena harga bensin naik,” ujar Petani asal Tambelang, Nurain (49), saat ditemui Radar Bekasi, Kamis (29/9).
Petani yang tinggal di Kampung Pamahan, Desa Sukamantri, Kecamatan Tambelang ini mengaku, pemerintah telah memberikan pupuk bersubsidi kepada para petani. Antara lain pupuk urea dan phonska.
Sedangkan, pupuk Triple Super Phospat (TSP) yang merupakan pupuk mempertebal pohon padi tidak disubsidi. Untuk menyiasati itu dirinya harus membeli TSP dengan kualitas nomor dua karena harganya lebih murah Rp230 ribu per kuintal. Sedangkan untuk harga TSP kualitas nomor satu Rp700 ribu per kuintal.
“Kalau urea sebelum disubsidi harganya Rp400 ribu, sekarang setelah disubsidi menjadi Rp260 ribu per kuintal. Begitu juga phonska harganya Rp260 ribu setelah disubsidi. Tapi tidak semua disubsidi,” ungkapnya.
Dirinya menggarap lahan pertanian sebanyak 36 hektare dengan bantuan 16 buruh tani. Untuk biaya tanam sampai panen menghabiskan Rp8 juta per hektar. Dengan rincian per Rp1,6 juta biaya pupuk, Rp2,5 juta obat semprot, tandur dan BBM traktor Rp2,5 juta, selebihnya untuk membayar upah buruh. Tidak hanya itu, dirinya juga harus membayar sewa.
“Kalau kaya kemarin modal habis Rp8 juta per hektare. Lalu saat panen petani dapat hanya dua ton per hektar, dengan harga per kilonya Rp3.500, kalau dikalikan dua ton padi, uangnya baru Rp7 juta, ya rugi. Yang ada malah rugi, bukan untung,” tuturnya.
Ayah tiga anak ini berharap, harga jual padi kedepannya harus naik dari yang sebelumnya karena kebutuhan bertani semakin tinggi dengan kenaikan harga BBM.
“Sekarang yang kami minta dari pemerintah, sudah obat semprotnya naik, pupuk naik, harga padi juga harus stabil, ikut naik juga harusnya,” ucapnya.
Pria kelahiran Bekasi ini setiap panen memilih menjual padi miliknya ke Pandeglang Banten karena harganya lebih tinggi dibandingkan ke Kabupaten Bekasi.
“Perbedaan kisaran Rp2.000 per kilo. Kalau lagi berhasil, per hektare bisa mencapai delapan ton. Jika dijual dengan harga Rp500 ribu per kuintal bisa mencapai Rp40 juta,” bebernya. (sur/pra)
