RADARBEKASI.ID, BEKASI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi silang pendapat dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perihal penetapan titik Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang masuk kategori rawan pada Pemilu 2024.
KPU mengklaim tak ada TPS yang masuk kategori rawan. Sedangkan Bawaslu melihat ada ratusan TPS yang masuk kategori rawan, hal itu berdasarkan hasil pengawasan jajarannya di tingkat kecamatan dan desa.
“Tidak ada TPS dengan kategori rawan, semua koordinat TPS yang kita tentukan dipastikan tidak rawan banjir,” ujar Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bekasi, Mochamad Iqbal, kepada Radar Bekasi, Senin (5/2/2024).
Menurutnya, untuk TPS yang rawan banjir sudah ditentukan titik-titik koordinat di seluruh Kabupaten Bekasi sebanyak 8.417. Kata Iqbal, titik koordinat itu ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing desa, dan dipastikan tidak akan banjir. Namun apabila memang ternyata lokasi TPS banjir pada saat pelaksanaan, titiknya bisa dipindah ke tempat yang lebih memadai dan mudah diakses oleh masyarakat (pemilih).
“Itu sebatas ikhtiar dari PPS dan PPK. Kalau misalkan pada waktu hari H ternyata masih saja banjir. Kami siapkan opsi bagi KPPS, PPS, serta PPK untuk memindahkan ke lokasi lain yang memungkinkan tidak terendam banjir dan mudah diakses oleh masyarakat,” katanya.
Begitu juga untuk TPS yang masuk kategori konflik, Iqbal menegaskan, itu tidak ada di Kabupaten Bekasi.
Sebab, KPU sebagai penyelenggara Pemilu sudah bekerjasama dengan Polres maupun Kodim, serta para jajarannya. Sehingga bisa dipastikan pada 14 Februari 2024, proses pelaksanaan Pemilu berjalan secara aman. Tentunya, harus diiringi dengan pelayanan yang baik dari petugas Pemilu di bawah.
BACA JUGA: Logistik Pemilu di Bekasi Mulai Disebar, Ditarget Selesai H-3
“Kami tekankan kepada petugas, mulai dari PPK, PPS, maupun KPPS untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik, berusaha sabar dan selalu menjaga kondusivitas wilayah, karena tujuannya adalah terciptanya Pemilu damai. Kabupaten Bekasi kategorinya landai (aman),” jelasnya.
Pernyataan berbeda disampaikan jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil pengawasan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah memetakan TPS rawan sejak akhir bulan Desember 2023 lalu. Tercatat dari hasil pengawasan jajaran Bawaslu di bawah, ada 1.087 TPS rawan dengan delapan kategori dan terbanyak adalah rawan bencana banjir.
“Dari 1.087 TPS, yang rawan rawan banjir 660 TPS. Selebihnya akses internet yang kurang, akses penerangan, kemudian akses TPS yang tidak ramah terhadap disabilitas. Ada juga TPS yang ditempatkan di dekat rumah tim kampanye atau Caleg dan lain sebagainya,” ucap Ketua Bawaslu Kabupaten Bekasi, Akbar Khadafi.
Akbar memastikan, hasil pengawasan ini berdasarkan titik-titik lokasi TPS yang sudah ditentukan oleh KPU. Kemudian dirinya langsung menginstruksikan kepada para jajarannya sampai tingkat desa untuk memetakan TPS rawan di wilayahnya masing-masing. Pada kesempatan ini, Akbar tak mau mempersoalkan klaim KPU yang menganggap tidak ada TPS rawan. Namun yang pasti hasil pengawasannya seperti itu.
“Ini sebagai langkah mitigasi yang sebenarnya harus dipegang oleh KPU. Karena bagaimana pun TPS-TPS rawan ini menjadi patokan, agar penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU bisa mengantisipasi langkah apa yang kemudian dapat dilakukan misalkan pada pelaksanaan hari pemungutan suara itu terjadi,” tuturnya.
“Makanya kalau persepsi KPU seperti itu, ya mangga tanyakan ke KPU. Itu sebagai langkah mitigasi kami. Data kita dengan data kepolisian kurang lebih sama, untuk TPS rawan banjir,” pungkasnya. (pra)
