RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pagar laut yang sempat mengundang tanda tanya di perairan Tarumajaya Kabupaten Bekasi ternyata proyek pemerintah. Pagar dari bambu tersebut untuk pembangunan alur pelabuhan.
Alur pelabuhan ini menjadi bagian dari penataan dan pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) menjadi Kawasan Pelabuhan Paljaya di Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya.
Proyek ini digarap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) dan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai tindaklanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) nomor 45/PEM .04.04.BPKAD 019/TRPN/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023.
Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem DKP Provinsi Jawa Barat, Ahman Kurniawan, menjelaskan bahwa alur pelabuhan tersebut sangat penting untuk mempermudah akses keluar-masuk nelayan dari laut menuju pangkalan pendaratan. Di pangkalan ini, nelayan akan melakukan bongkar muat hasil tangkapan.
“Nanti di darat kami akan bangun PPI nya, sehingga nanti nelayan akan terpusat untuk melakukan pelelangan ikan di TPI Paljaya,” katanya, Selasa (14/1)
Selain PT TRPN, pihak swasta lain yang terlibat dalam proyek tersebut adalah PT Mega Agung Nusantara (MAN). Dalam pelaksanaannya, PT TRPN bertanggung jawab atas pembangunan alur pelabuhan di sisi kiri, sementara sisi kanan dikerjakan PT MAN.
BACA JUGA: KKP Ungkap Pagar Laut di Tarumajaya Bekasi Tak Punya Izin KKPRL
Alur pelabuhan ini dirancang sepanjang 5 kilometer dengan kedalaman sekitar 5 meter dan lebar hingga 70 meter. Adapun total luas area proyek ini mencapai 7,4 hektare, dengan dana investasi sekitar Rp200 miliar untuk mendukung pelaksanaannya.
“Kami dari DKP Jabar memiliki visi untuk penataan kawasan pelabuhannya, sementara dari pihak swasta dengan tujuan bisnisnya bisa berjalan berdampingan. Kalau ini tidak dilaksanakan, dikhawatirkan nanti ketika Bekasi jadi kawasan industri perikanan nanti lama-lama nelayan kita akan tergerus, tergusur ketika pelabuhannya tidak memiliki alur,” paparnya.
Setidaknya ada tiga jenis fasilitas yang harus disediakan usai penataan proyek ini. Pertama, fasilitas pokok berupa alur pelabuhan, dermaga, dan mercusuar.
Kedua, fasilitas penunjang berupa perkantoran, fasilitas umum, kamar mandi, hingga masjid. Ketiga, fasilitas fungsional berupa tempat pelelangan ikan, pasti ikan, pengolahan ikan, dan area Docking kapal.
Ahman menambahkan, semua tahapan proyek telah dilakukan sesuai aturan. Sosialisasi juga telah digelar dengan melibatkan hampir 250 nelayan.
“Kami undang tidak kurang dari 200 nelayan, hampir 250. Kami adakan sosialisasi bahwa lima tahun kedepan kita akan adakan ini di sini, kami akan lakukan pembenahan di sini, kita harus bisa ikut bersaing dengan para investor di sini untuk melakukan bisnisnya,” ucapnya.
Selain itu, Pemprov Jabar juga membangun kios hingga akses jalan untuk menunjang aktivitas nelayan. Proyek ini diharapkan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya nelayan.
Poin kerjasama yang telah dilaksanakan di antaranya pemanfaatan barang milik negara Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan akses masuk PT TRPN sepanjang 600 meter dengan lebar 10 meter.
Sementara penataan sosial aset milik masyarakat yang tekena dampak yakni pembangunan 50 kios UMKM, penanaman mangrove 1 hektare, masterplan kawasan PPI Paljaya, serta penetapan alur pelayaran nelayan dan pembangunan sempadan alur.
Pada 2025, rencana proyek mencakup serah terima aset seperti kios, pembangunan gedung sekretariat bersama, pendalaman alur dan dermaga, serta pengurusan PKKPR laut seluas 61 hektare di zona pelabuhan perikanan dan pelabuhan laut. (ris/sur)
