RADARBEKASI.ID, BEKASI – Bupati dan Wakil Bupati Bekasi terpilih, Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja, bakal mendapat sejumlah tantangan dalam memuluskan program-program mereka saat memimpin Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih ini, yang diusung oleh PDIP, Hanura, PBB, dan PPP, memiliki jumlah kursi yang kalah dibandingkan dengan partai pengusung calon lain di DPRD Kabupaten Bekasi.
Untuk itu, kepiawaian pasangan terpilih dan partai pengusung dalam menjalin komunikasi lintas partai politik (parpol) akan sangat diperlukan. Diketahui, saat ini Partai Golkar memimpin legislatif dengan jumlah kursi terbanyak, disusul oleh PDIP, Gerindra, dan PKS.
Pengamat Politik Bekasi, Roy Kamarullah, menilai bahwa sebagai partai pemenang pemilihan legislatif, Golkar memiliki bargaining power (daya tawar) yang cukup tinggi di legislatif. Golkar, bersama Demokrat, PKB, Hanura, dan PSI, mengusung pasangan nomor urut 1, Dani Ramdan dan Romli HM, pada Pilkada 2024. Sementara PKS, Gerindra, NasDem, dan PAN mengusung pasangan calon nomor urut 2, BN Holik Qodratullah dan Faizal Hafan Farid.
Roy menyatakan bahwa perbedaan pandangan sangat mungkin terjadi karena setiap partai politik memiliki kepentingan masing-masing. Namun, perbedaan ini bisa diredam jika ada bargaining politik untuk menyamakan visi dan misi, sehingga mereka memiliki kepentingan yang sama.
“Di kala kekuatan legislatif itu dikuasai oleh partai yang tidak menguasai eksekutif, maka akan ada bargaining power (kepentingan). Tapi sekali lagi, selama kepentingan itu betul-betul untuk masyarakat, saya pikir mereka wajib hukumnya sejalan. Karena tidak ada alasan mereka berbeda pendapat, ketika kepentingan itu untuk masyarakat,” ujar Roy kepada Radar Bekasi.
Roy menambahkan, jika bupati terpilih atau Fraksi PDIP Perjuangan tidak melakukan langkah-langkah politik dengan baik, kemungkinan besar akan muncul pandangan yang berbeda. Hal ini dapat menghambat bupati terpilih dalam menjalankan program-program yang sudah dicanangkan.
“Bagaimana bupati dan wakil bupati terpilih melakukan bargaining power terhadap pemenang legislatif dan partai yang ada di pimpinan DPRD,” tambahnya.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Ade Sukron, menilai bahwa setelah penetapan dan paripurnanya hasil Pilkada, kontestasi Pilkada dianggap selesai. Sekarang, kata Ade, hanya ada satu Bupati dan Wakil Bupati Bekasi yang terpilih.
“Secara kelembagaan DPRD sebagai institusi yang memiliki fungsi legislasi, budgeting, dan pengawasan, tentu saja akan bersinergi. Dan kemudian memiliki posisi yang akan mensuport apa yang menjadi kebijakan bupati, apalagi kebijakan itu berdampak positif dan berorientasi kepada kerakyatan,” ucap Politikus Partai Golkar ini.
Namun, Ade mengakui bahwa anggota DPRD berasal dari berbagai partai politik dan memiliki kepentingan masing-masing. Namun, jika berbicara kepentingan masyarakat, ia yakin semua akan satu suara. Saat ini, dirinya ingin membangun kebersamaan di legislatif, termasuk bersama eksekutif.
“Jadi prinsip itu dulu yang ingin kita bangun bersama, bahwasanya kemudian kita memiliki baju (partai) masing-masing, ya itulah kelembagaan di DPRD. Tapi kita juga punya tugas-tugas yang menjadi kewenangan kita, untuk memastikan proses pembangunan dan orientasi kepada masyarakat berjalan dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, mengungkapkan bahwa berdasarkan dukungan partai politik saat kontestasi Pilkada 2024, koalisi pasangan calon nomor urut 1 memiliki 21 anggota DPRD, sedangkan koalisi pasangan nomor urut 2 juga memiliki 21 anggota DPRD. Koalisi pasangan nomor urut 3 hanya memiliki 13 anggota DPRD.
Sebagai Ketua Fraksi PDIP Perjuangan, Nyumarno mengaku memiliki tugas untuk menjaga hubungan baik antar fraksi di DPRD dan mendengarkan masukan dari lintas fraksi, sepanjang kepentingannya untuk masyarakat Kabupaten Bekasi.
Lalu, komunikasi politik lebih intens dengan elit-elit partai maupun fraksi di DPRD. Oleh karena itu dirinya meyakini, hubungan antara bupati dan wakil bupati terpilih dengan DPRD berjalan baik.
“Jadi menurut saya hubungan bupati dan wakil bupati terpilih dengan teman-teman elit partai yang ada di DPRD, itu enggak ada problem apa-apa. Artinya, tidak ada lagi 1, 2, dan 3,” katanya.
Nyumarno mengakui bahwa setiap partai politik tentu memiliki kepentingan untuk menguasai eksekutif dan legislatif. Namun, ia menegaskan bahwa itu adalah momentum lima tahunan. Sementara itu, tujuan bersama adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, ia memastikan bahwa semua pihak akan bersinergi untuk membangun Kabupaten Bekasi.
“Kompetisi itu hanya lima tahunan, tapi membangun Kabupaten Bekasi harus bersinergi. Nanti bertarung lagi di lima tahun kedepan. Kalau sekarang tekad semangatnya, bagaimana Kabupaten Bekasi bisa lebih bangkit, maju, sejahtera, dengan dukungan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif,” jelasnya. (pra)
