RADARBEKASI.ID, BEKASI – Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) tak cukup hanya memudahkan proses penyaluran. Sistem yang dibangun juga dituntut mampu merespons perubahan kondisi penerima serta menindaklanjuti aduan masyarakat dengan cepat, termasuk melalui mekanisme sanggah.
Kota Bekasi diketahui masuk dalam perluasan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital tahap kedua yang dijadwalkan mulai Oktober mendatang.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Wildan Fathurrahman, menilai digitalisasi Bansos memiliki tujuan positif, terutama untuk meningkatkan ketepatan penyaluran.
Melalui sistem digital, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya penerima Bansos, diharapkan dapat lebih cepat diketahui dan diperbarui.
“Perlindungan sosial berbasis aplikasi sebetulnya semangatnya bagus. Agar masyarakat bisa meng-update secara mandiri kondisinya seperti apa,” katanya.
Menurut Wildan, masyarakat di wilayah perkotaan seperti Kota Bekasi relatif tidak asing dengan digitalisasi. Tingkat literasi digital juga dinilai sudah cukup baik. Namun, ia mengingatkan persoalan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang sempat menjadi polemik di masyarakat.
“Jangan sampai fenomenanya seperti desil. Desil itu juga sebenarnya ada menu usul sanggah, tapi lamban sekali,” ucapnya.
Karena itu, Wildan menekankan kesiapan sistem dan petugas menjadi hal penting dalam pelaksanaan Perlinsos digital. Setiap aduan maupun masukan dari masyarakat harus dapat ditindaklanjuti secara cepat agar digitalisasi benar-benar memberikan kemudahan bagi penerima manfaat.
“Saya kira justru yang dipertanyakan bukan lagi kesiapan masyarakatnya, tapi kesiapan daripada sistemnya, petugasnya, dalam menindaklanjuti respons daripada publik,” tambahnya. (sur)
