RADARBEKASI.ID, BEKASI – Keberadaan orang asing di wilayah permukiman Kota Bekasi menjadi perhatian pemerintah. Bukan untuk membatasi aktivitas mereka, melainkan memastikan keberadaan dan kegiatannya terpantau sesuai ketentuan sekaligus mencegah potensi konflik di lingkungan warga.
Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Pengawasan Orang Asing yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi di Aula Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu.
Kegiatan bertema Penguatan Pengawasan Orang Asing dalam Rangka Mencegah Konflik dan Menjaga Kondusivitas Wilayah tersebut melibatkan unsur kewilayahan, mulai dari lurah, ketua RW, kader PKK, Linmas hingga aparatur kelurahan.
Lurah Bojong Menteng Kodriana mengatakan pengawasan membutuhkan keterlibatan masyarakat. Warga dinilai memiliki posisi penting karena bersentuhan langsung dengan dinamika yang terjadi di lingkungan masing-masing.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh unsur masyarakat meningkatkan kewaspadaan, kepedulian, serta peran aktif dalam pengawasan lingkungan dan orang asing,” katanya.
Menurut dia, pengawasan harus dilakukan secara terpadu dan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Koordinasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mencegah persoalan berkembang menjadi konflik.
“Pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing perlu dilakukan secara terpadu, sesuai ketentuan yang berlaku, serta melibatkan peran aktif unsur pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Sosialisasi yang disampaikan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Kesbangpol Kota Bekasi itu juga menekankan pentingnya deteksi dini, pertukaran informasi, serta koordinasi antarelemen di tingkat kewilayahan.
Kodriana berharap pemahaman tersebut dapat memperkuat sistem kewaspadaan masyarakat tanpa mengabaikan aturan dan hak setiap orang yang berada di wilayah Kota Bekasi.
“Semoga sosialisasi ini memperkuat kewaspadaan, membangun koordinasi, dan menjaga Kota Bekasi tetap aman, tertib, serta kondusif,” tandasnya. (pay)
