RADARBEKASI.ID, JAKARTA – Dari 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dilantik Presiden Prabowo Subianto kemarin (2/10), ada Rocky Gerung. Sosok yang dikenal kritis terhadap kebijakan pemerintah, terutama di era Jokowi itu, kini masuk ke dalam pemerintahan.
Rocky punya istilah lain untuk membedakan dirinya saat sebelum dan sesudah masuk kabinet. ”Ya kan cuma pindah. Saya cuma pindah dari luar ke dalam. Sikap saya tetap, pandangan saya tetap, radical break,” ucapnya usai pelantikan di Istana Negara.
Ditanya alasan menerima tawaran, dia bertanya balik. ”Alasan gua menolak apa?” tanyanya balik. Menurut dia, Wantimpres tidak mengevaluasi kebijakan teknis kementerian. ”Kita (Wantimpres, Red) mengawasi arah dan kebijakan agar sesuai janji Presiden waktu kampanye. Persepsinya di publik sama enggak. Kalau tidak sama berarti ada kekurangan komunikasi yang harus diperbaiki. Kita membuat pertimbangan itu buat presiden, bukan kita yang memperbaiki,” ucapnya.
BACA JUGA : KDM Tegaskan Penghentian Pembangunan Pusat Data AI Bukti Pemprov Jabar Konsisten Tegakkan Aturan
Menurutnya, menjadi anggota Wantimpres justru memungkinkan dirinya tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. “Kenapa harus kritis? karena pasti ada persepsi negatif, ada persepsi positif,” katanya.
Ke-26 anggota Wantimpres berasal dari berbagai latar belakang, mulai mantan menteri, pengusaha, pengamat, hingga tokoh masyarakat. Termasuk di dalamnya Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Dia adalah ipar Presiden ke-7 Joko Widodo dan paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usman dicopot dari Ketua MK pada 7 November 2023 karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
Wantimpres dipimpin Pratikno. Ditemui usai pelantikan, Pratikno mengatakan bahwa anggota Wantimpres merupakan tokoh nasional dari berbagai latar belakang. Dengan pengalaman yang dimiliki, mereka diharapkan dapat memberikan saran dan masukan kepada kepala negara.
Kepala Bakom: Rakyat Susah Menangkap Pikiran Presiden
Presiden Prabowo juga melantik Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Posisi Muhammad Qodari kini digantikan Syahganda Nainggolan. Usai pelantikan, Syahganda menyatakan akan mengombinasikan strategi komunikasi pemerintah dengan perkembangan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat penyampaian pikiran dan program Prabowo kepada masyarakat. Syahganda mengatakan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya berkaitan dengan penyampaian program, tetapi juga bagaimana masyarakat dapat memahami pemikiran Presiden Prabowo yang menjadi landasan berbagai kebijakan pemerintah.
”Karena yang paling susah ditangkap oleh rakyat itu adalah pikiran Presiden. Program oke, kemudian orang melihatnya, tapi pikiran?” kata Syahganda. Menurut dia, pemikiran Presiden merupakan pemikiran yang konstitusional dan penting diketahui masyarakat secara luas. (lyn/eko)
