RADARBEKASI.ID, BEKASI – Pekerja di industri rokok elektronik (REL) atau vape mulai resah dengan nasib mereka setelah terbitnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026. Keresahan itu terlihat dari petisi daring bertajuk ‘PHK Massal Mengintai Ratusan Ribu Pekerja Akibat Wacana UU Pelarangan Rokok Elektrik’.
Petisi yang dibuat pekerja industri rokok elektronik, Iswahyudi, tersebut telah ditandatangani lebih dari 50 ribu orang hingga Minggu (15/11). Keresahan muncul lantaran salah satu rekomendasi dalam fatwa MUI tersebut meminta presiden bersama DPR RI segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape.
Larangan vape dinilai akan berdampak terhadap seluruh lini industri yang telah berjalan secara legal selama delapan tahun terakhir.
“Artinya kan ekosistemnya sudah terbentuk, kalau sampai tiba-tiba industri ini dilarang kan benar-benar mengorbankan banyak pihak ya,” kata salah satu pelaku usaha Vape Store di Kota Bekasi, R Eko Wibisono, Minggu (15/11/2026).
Menurut Eko, melalui petisi daring tersebut, para pekerja dan pelaku usaha industri vape berharap pemerintah bersedia mendengarkan aspirasi mereka. Ia menilai masih ada solusi untuk memperketat peredaran vape sekaligus menekan penyalahgunaan narkotika.
“Saya tetap berharap kepada pemerintah masih mau mendengar, Masib mah diajak audiensi supaya muncul solusi-solusi yang terbaik,” ujarnya.
Ia menegaskan, para pelaku usaha siap jika pemerintah ingin melakukan penyesuaian regulasi.
“Artinya kalau pemerintah mau meregulasi ulang atau mengatur ulang, siap-siap saja,” ungkapnya.
Di sisi lain, persoalan vape juga tengah menjadi pembahasan di Mahkamah Konstitusi (MK). Saat ini, sidang uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan masih berlangsung. Dalam perkara tersebut, pemohon mengaku resah dengan keberadaan REL atau vape karena aparat penegak hukum menemukan modus baru penyalahgunaan narkotika.
Ketua Umum Gerakan Bebas Tar (Gebrak), Garindra Kartasasmita, menyampaikan bahwa jika vape dicabut dari UU Kesehatan dan dimasukkan ke dalam UU Narkotika, peredarannya berpotensi benar-benar dilarang.
Melalui petisi tersebut, pihaknya berharap MK dapat menghadirkan berbagai pihak, mulai dari pelaku industri hingga kementerian yang selama ini membina industri vape.
“Artinya semua kementerian yang selama ini membina industri rokok elektrik agar MK bisa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya, tidak dari salah satu pihak,” ucapnya.
Selain itu, pihaknya berharap dapat menyampaikan aspirasi kepada DPR RI mengenai fakta dan kondisi di lapangan. Garindra meyakini para pelaku industri memiliki solusi untuk mengatasi polemik vape, khususnya terkait penyalahgunaan narkotika yang selama ini menjadi perbincangan.
“Kemudian kami berharap bisa menyampaikan solusi yang menurut kami bisa menanggulangi penyalahgunaan,” katanya.
Menurut Garindra, petisi yang tengah digalang tersebut menunjukkan banyaknya pihak yang terlibat dalam industri vape. Ia merinci, setidaknya terdapat 200 industri vape dengan 100 ribu hingga 150 ribu tenaga kerja.
Belum termasuk industri pendukung, seperti percetakan hingga logistik, yang juga berpotensi terdampak jika vape benar-benar dilarang.
Dalam perkembangannya, Garindra mengingatkan bahwa setiap peraturan daerah (Perda) tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal itu disampaikannya menanggapi rencana pembentukan Perda tentang larangan peredaran rokok elektrik seperti yang disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
“Jadi kalau sampai keluar Perda larangan vape di daerah-daerah, maka Perda itu akan kami gugat kembali,” tegasnya.
Sampai saat ini, kata dia, industri vape masih legal berdasarkan ketentuan undang-undang hingga peraturan menteri. (sur)











