RADARBEKASI.ID, BEKASI – Rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden (wapres) terpilih diundur satu pekan. Agenda yang semula dijadwalkan pada 2 Desember 2026, kini diundur menjadi 9 Desember 2026.
Perubahan jadwal tersebut dilakukan setelah pimpinan MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi usulan penundaan pelaksanaan sidang paripurna selama satu pekan untuk memberikan waktu tambahan bagi presiden dalam mempersiapkan proses pengisian jabatan wapres.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan surat dari Presiden Prabowo telah diterima pimpinan MPR pada Senin (16/11/2026) pagi. Surat tersebut merupakan balasan atas pemberitahuan MPR mengenai penetapan 2 Desember 2026 sebagai jadwal pemilihan dan pelantikan wapres.
“Tadi pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yang ditujukan untuk MPR,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Muzani menjelaskan, sebelumnya MPR melalui rapat gabungan, pada Jumat (13/11) telah menetapkan agenda sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026. Keputusan tersebut sekaligus mencakup proses pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres yang baru.
Penetapan tanggal tersebut membuat Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama calon Wapres kepada MPR paling lambat 18 November 2026. Hal itu berkaitan dengan ketentuan waktu pengajuan nama calon sebelum pelaksanaan sidang paripurna.
“Tanggal 2 Desember tersebut berarti mengharuskan Presiden yang memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan, untuk mengisi dua nama calon wakil presiden yang akan segera dikirim ke MPR setidak-tidaknya menjadi tanggal 18 November,” jelasnya.
Muzani menuturkan berdasarkan aturan yang berlaku, dua nama calon wapres harus disampaikan kepada MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar. Dengan demikian, apabila agenda tetap berlangsung pada 2 Desember, presiden harus menyelesaikan seluruh proses pengusulan dalam waktu yang relatif singkat.
Namun, kata Muzani, padatnya agenda kenegaraan Presiden Prabowo menjadi salah satu pertimbangan perlunya tambahan waktu. Terlebih, penentuan dua kandidat wapres membutuhkan komunikasi dan pertimbangan dari berbagai pihak.
“Jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” ujarnya.
Dia menambahkan, Presiden Prabowo perlu menjalin komunikasi dengan partai-partai politik pengusung dan koalisi pemerintahan. Selain itu, presiden juga membutuhkan masukan dari sejumlah tokoh sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR.
“Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ungkap Muzani.
Atas pertimbangan tersebut, Presiden Prabowo melalui suratnya mengusulkan agar pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wapres digeser menjadi Rabu, 9 Desember 2026. Usulan itu kemudian dibahas dalam rapat gabungan pimpinan dan anggota MPR yang digelar hari ini.
Setelah menerima usulan tersebut, rapat gabungan MPR menyepakati perubahan jadwal. Muzani memastikan, pelaksanaan sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden diundur pada Rabu, 9 Desember 2026.
Selain menyepakati perubahan jadwal, Muzani menyampaikan bahwa MPR juga menyetujui mekanisme pelantikan Wapres terpilih. Pelaksanaan pelantikan nantinya akan mengacu pada semangat ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang mengatur kewenangan MPR dalam melantik presiden dan wakil presiden.
“Yang kedua, rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar ’45 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih,” jelas Muzani. (jpc)











