RADARBEKASI.ID, BEKASI – Mayoritas anggota DPRD Kabupaten Bekasi periode 2024–2029 memiliki latar belakang pendidikan Strata Satu (S1). Hal itu berdasarkan data hasil verifikasi administrasi dan faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bekasi.
Dari total 55 anggota DPRD terpilih hasil Pemilu 2024, sebanyak 29 orang berpendidikan S1. Kemudian, 10 orang berpendidikan Strata Dua (S2), dua orang Diploma III (D3), dan 14 orang lulusan SMA sederajat.
“Rata-rata pendidikan anggota DPRD Kabupaten Bekasi sarjana S1,” ujar Ketua KPU Kabupaten Bekasi, Ali Rido, kepada Radar Bekasi, Kamis (19/11).
Ali mengatakan, lulusan SMA sederajat telah memenuhi persyaratan pendidikan untuk menjadi anggota legislatif. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Dalam aturan itu, calon anggota DPR dan DPRD wajib memiliki pendidikan paling rendah tamat SMA, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sekolah lain yang sederajat.
“Selama proses pendaftaran, seluruh calon sudah melalui beberapa tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual,” jelasnya.
BACA JUGA: PDIP Bekasi Proses PAW Nyumarno di DPRD, Yayah Ratnasari Jadi Pengganti
Menurut Ali, latar belakang pendidikan merupakan salah satu aspek yang tidak terpisahkan dari kapasitas anggota legislatif dalam menjalankan tugas. Namun, tingginya jenjang pendidikan seseorang tidak serta-merta menjadi ukuran kemampuannya dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Ia menilai, masyarakat memiliki pertimbangan tersendiri ketika menentukan wakilnya melalui pemilu. Sementara itu, KPU sebagai penyelenggara pemilu hanya memastikan seluruh persyaratan administrasi calon anggota legislatif telah sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Kami tidak bisa menilai bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, kemudian semakin tinggi sumber daya untuk bisa menyalurkan aspirasi ke bawah,” ujar Ali.
Ali menegaskan, KPU hanya bertugas memastikan administrasi yang diajukan para calon telah memenuhi ketentuan.
“Yang pasti kami hanya terus memastikan bahwa administrasi yang diajukan melalui kami penyelenggara pemilu, ini sudah sesuai aturan yang ada,” katanya.
Terkait sumber daya, kapasitas, maupun kapabilitas anggota dewan, Ali menyebut hal tersebut merupakan bagian dari pertimbangan masyarakat yang memilih.
“Kalau pun ditanya tentang sumber daya atau pun kapasitas maupun kapabilitas rekan-rekan dewan, ini saya pikir sudah bagian dari representasi masyarakat yang memilih,” sambungnya.
Ali menambahkan, latar belakang pendidikan juga menjadi salah satu aspek yang dapat mendukung anggota dewan dalam mengakselerasi kepentingan masyarakat dan memajukan daerah masing-masing, khususnya Kabupaten Bekasi. (pra)











