RADARBEKASI.ID, JAKARTA-Kepengurusan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendapatkan protes dari beberapa kader dengan menyebut sebagai Gerakan Penyelamat (GP) PPP. Juru Bicara GP PPP, Rusli Effendi mengatakan banyak kader yang sudah berjuang di partai tersebut namun tidak masuk dalam kepengurusan PPP yang baru. Dia mencontohkan adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin yang notabene adalah putra dari tokoh PPP Maimoen Zoebair.
“Gus Yasin kurang apa? Wagub, kader partai, anaknya Mbah Maimoen Zoebair yang simbolnya PPP. Ini kan enggak masuk,” ujar Rusli kepada wartawan, Kamis (11/2).
Kemudian menurut Rusli, yang tidak diakomodir dalam kepengurusan Suharso Monoarfa adalah Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum. Padahal dia telah berjuang di PPP selama ini.
“Kemudian ada Uu, Wagub Jabar, kemudian anak Bachtiar Chamsyah, Iqbal anggota DPR juga itu di mata kita. Belum yang lain ada Pak Rudiman, Mustaqim, Mukhlisin dan masih banyak,” katanya.
Rusli menyesalkan justru bekas kader partai politik lain diakomodir dalam kepengurusan baru PPP tersebut. Padahal ada yang lebih potensial masuk dalam kengurusan tersebut.
“Ada dari PKB, Golkar, ada dari partai lain saya enggak nyebut, tapi yang pasti kader layak di PPP enggak dimasukin,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, Rusli meminta kepada Suharso Monoarfa mengubah struktur kepengurusan yang baru tersebut dengan menempatkan kader-kader yang selama ini berjuang untuk PPP. “Setidaknya mungkin ada 10-15 kader yang berkualitas dimasukkan,” tuturnya.
Sebelumnya, Rusli Effendi mengancam dirinya bersama dengan kader-kader lainnya untuk membuat Muktamar PPP tandingan. Hal itu dikatakan Rusli jika Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa tidak mengubah struktur kepengurusan partai berlogo Kakbah periode 2020-2025.
“Maka kami atas nama GP PPP dan komponen- komponen pejuang PPP lainnya akan menempuh jalur hukum dan melaksanakan Muktamar ulang sesuai AD/ART dilaksanakan oleh salah satu Wakil Ketua Umum dan Sekjen/Wakil Sekjen,” ujar Rusli kepada wartawan, Rabu (10/2).
Rusli juga meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) untuk menunda mengesahkan struktur kepengurusan PPP periode 2020-2025. Rusli mempertanyakan kenapa Suharso Monoarfa tidak mengakomodir para kader PPP yang telah berujang selama ini untuk masuk dalam kepenguruan PPP.
“Meninjau kembali susunan pengurus DPP PPP 2020-2025 dan mengubah susunan pengurus yang mencerminkan semua komponen dan mengutamakan kader pejuang PPP yang sudah berkiprah,” ungkapnya. (jpc)
