RADARBEKASI.ID, BEKASI – Dewan Pimpinan daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Bekasi, enggan berkomentar terkait rencana pembentukan koalisi Poros Islam pada Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, hal ini menjadi ranah Dewan Pimpinan Pusat (DPP).
“Ini ranahnya DPP bukan daerah, sehingga kami tak punya kewenangan untuk berikan komentar terkait wacana ini,” kata Sekretaris DPD PKS Kota Bekasi, Darajat Kardono kepada Radar Bekasi,Senin (19/4).
Darajat menegaskan, wacana dari koalisi poros Islam bukan gagasan partainya, lagipula ini baru wacana saja belum menjadi sebuah sikap politik yang resmi. Artinya, dari DPD PKS Kota Bekasi belum dapat komentar atau memberi pernyataan apapun mengenai hal tersebut.
“Kami di daerah menyerahkan sepenuhnya ke DPP Partai, dan apapun hasilnya kami di daerah tentu akan selalu siap menjalankan apa yang menjadi keputusan partai,” ungkap Ketua Fraksi PKS di DPRD Kota Bekasi ini.
Terpisah, Ketua DPC PPP Kota Bekasi Sholihin mengaku, sangat apresiasi terhadap pertemuan dari Ketum PPP dengan Presiden PKS. Sebagai pimpinan cabang partai dirinya merasa cukup bahagia sekali karena kedua pimpinan DPP itu bisa menjalin silaturahmi guna bagaimana sesama partai islam bisa memberikan solusi demokrasi di Indonesia ini.
“Termasuk adanya kesepakatan untuk berkoalisi, kami sebagai pimpinan Cabang di Kota Bekasi juga cukup bahagia sekali, dan penting untuk satuan persepsi, bahwa kami sesama partai islam ini tentu punya tujuan menjadikan islam Rahmat an lilalamin. Jadi, bukan semata-mata tujuan politik praktis tapi dalam rangka membangun demokrasi dapat kita kawal bersama-sama, serta sebagai dua partai islam ini bisa perjuangkan aspirasi dari umat islam,” tuturnya.
Gus Shol, sapaan akrabnya mengatakan, isi dari pertemuan kedua pimpinan partai yang paling utama juga terkait perjuangan terkait aspirasi umat islam tentang RUU minuman keras yang belum dibahas, tapi sudah masuk dalam Prolegnas 2021. Dari persoalan inilah, kata Anggota DPRD Kota Bekasi, antara PPP dan PKS pun menyatukan kekuatan gimana RUU dibahas dan melahirkan payung hukum yang kuat untuk menolak peredaran miras di negeri ini.
“Jadi, ada poin-poin khusus dari pertemuan itu hingga muncul wacana poros Islam yang bukan semata-mata bertujuan politik praktis tapi gimana mengawal demokrasi Indonesia lebih baik kedepan, dan gimana partai Islam punya andil dalam kemajuan bangsa dan juga bisa bersama-sama perjuangankan dari aspirasi umat islam, khususnya persoalan RUU Minuman keras,” tandasnya.
Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terbuka untuk bisa berkoalisi dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Pemilu 2024 mendatanag.Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al Habysi mengatakan, ada kemungkinan dua partai ini akan membentuk poros baru, yakni koalisi dua partai Islam.
“Itu ide bagus, jadi PKS prinsipnya partai yang visinya rahmatan lil alamin. Kita akan menyambut siapapun yang akan bergabung dengan kita dan akan kita menyatukan kerja sama besar kita dengan partai lain,” ujar Aboe di DPP PKS belum lama ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyambut gagasan dan niat untuk menyatukan partai-partai Islam, baik dalam bentuk koalisi, aliansi bahkan peleburan partai-partai Islam menjadi satu kekuatan.
Gagasan besar penyatuan partai Islam memang tidak mudah, karena partai seringkali terpecah bukan karena masalah fundamental terkait ideologi atau prinsip perjuangan, tetapi karena perbedaan kepentingan politik praktis di lapangan, ujar Yusril kepada wartawan.
Untuk menyatukan partai-partai Islam dapat dimulai dengan pembentukan koalisi partai, yang harus mendapat legitimasi undang-undang, baik UU Parpol maupun UU Pemilu.Partai-partai Islam bisa saja tampil dengan satu koalisi dalam Pemilu. Misalnya diberi nama partai koalisi Islam yang terdiri atas beberapa partai Islam peserta Pemilu. Tanda gambar peserta pemilunya terdiri atas beberapa partai Islam yang bergabung dalam koalisi itu, katanya.(mhf/jpg)
