RADARBEKASI.ID, BEKASI – Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman J Putro mengapresiasi langkah pemerintah Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat dalam penanganan wabah virus Corona (Covid-19).
Pihaknya juga mendukung rencana rapid tes yang sebelumnya diagendakan dengan tes massal di Stadion Patriot Candrabhaga kini coba dengan sistem door to door, serta wacana tes sistem drive thru. Sehingga tidak membuat kerumunan masyarakat.
“Orang yang akan menjalani test diprioritaskan datang dengan berkendaraan mobil atau motor, dengan pola drive thru, tanpa turun dari kendaraannya. Tidak ada kerumunan, karena peserta rapid test tidak saling kontak fisik, masing-masing tetap di dalam kendaraannya,” kata Chairoman, kepada Radar Bekasi, Senin (23/3)
Terlebih tujuan dari rapid test kesehatan ini untuk mengidentifikasi orang yang memiliki risiko penularan. Sehingga melalui rapid test dapat dikonfirmasi dengan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT PCR). Dengan prioritas seluruh ODP dan 50 orang terdekat yang berinteraksi langsung orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP). Kemudian petugas kesehatan yang menjadi frontliner perawatan PDP maupun orang confirmed Covid 19.
Serta pejabat publik yang memiliki intensitas tinggi dalam berinteraksi melayani masyarakat, seperti Forkopimda, anggota DPRD, camat, lurah, maupun alim ulama atau pemimpin agama lainnya.
”Rapid Test maupun RT-PCR merupakan tindakan identifikasi yang proaktif, memastikan orang yang berisiko sebagai carrier atau penular langsung ditreatment secara medis, ataupun karantina sesuai keadaan klinisnya,” terangnya.
Hal ini sangat penting dilakukan dan direncanakan target 2.000 orang dalam sepekan ke depan, selambatnya di mulai Rabu 25 Maret 2020.
”Pekan ini akan menjadi pekan rapid test bagi Kota Bekasi bersama dengan Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Karawang,” jelasnya.
Pihaknya juga menjelaskan jika ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) atau darurat tanggap bencana, belanja tidak langsung (BTT) serta alokasi anggaran lainnya bisa dapat mendukung penanganan wabah covid-19.
“Karena Kota Bekasi belum mengumumkan itu, seharusnya Pemkot menjadikan Bekasi KLB agar dapat menganggarkan untuk pemanfaatan BTT ( belanja tidak langsung),” imbuhnya.
Namun kata dia, BTT pun harus ada payung hukumnya, penetapan kedaruratan sama seperti bencana banjir sebelumnya. Pihaknya juga mendorong pusat perbelanjaan tetap berjalan.
“Berarti pusat-pusat perbelanjaan tetap berjalan, pasar juga berjalan. Kita akan setuju kalau caranya benar-benar baik di kelolah oleh Pemerintah Kota Bekasi. Dana DTT yang akan kita ambil dari APBD, dana bagi hasil, DAK bidang kesehatan semua masih bisa di geser dengan kondisi sekarang ini,” ungkapnya. (adv/pay)
